Jakarta, Aktual.co — Dinas Pekerjaan Umum Tata Air DKI Jakarta berencana mengubah sistem saluran pembuangan air yang diterapkan di wilayah ibu kota.

“Dari hasil evaluasi banjir dan genangan air, sistem pembuangan air selama ini horizontal atau langsung dibuang ke laut. Ini yang mau kita ubah,” kata Kepala Dinas PU Tata Air DKI Jakarta Agus Priyono di Jakarta, Rabu (7.

Dengan demikian, menurut dia, pihaknya berencana mengubah sistem pembuangan air yang selama ini dilakukan secara horizontal menjadi vertikal atau meresap kedalam tanah.

“Kerena menurut kami, drainase yang ada sudah tidak mampu menampung lebih banyak air lagi, sehingga sistem pembuangannya mau kita ubah menjadi vertikal,” ujar Agus.

Dia menuturkan masih munculnya titik-titik genangan air di wilayah ibukota disebabkan karena saluran drainase yang sudah tidak mampu lagi menampung air.

“Saluran drainase yang ada di jalan dan wilayah permukiman sekarang ini sudah tidak sanggup lagi menampung air. Faktor inilah yang menyebabkan masih adanya genangan air,” tutur Agus.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, kata dia, pihaknya akan membangun sumur resapan secara tersebar di sejumlah titik atau lokasi dengan anggaran sebesar Rp50 miliar dari dua dinas yang akan dilibatkan.

“Pembangunan sistem pembuangan air secara vertikal melalui sumur resapan itu nantinya akan dilakukan oleh Dinas PU Tata Air serta Dinas Binamarga,” kata Agus.

Selain membangun saluran pembuangan air, sambung dia, bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pihaknya juga terus melakukan normalisasi Kali Ciliwung.

“Selain itu, bersama Pemerintah Pusat, kita berupaya mempercepat revitalisasi Pintu Air Manggarai dan Karet Tengsin. Semuanya kita lakukan untuk antisipasi banjir di Jakarta,” kata Agus. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Meski harga BBM turun, namun tarif angkutan umum di Provinsi Banten kemungkinan besar tidak ikut turun. Karena dasar perhitungan kenaikan tarif melihat faktor harga komponen angkutan. Seperti onderdil mobil , bunga bank, dan komponen lain. 
“Sampai saat ini harga komponen masih tetap saja, meskipun BBM sudah turun,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Banten, Cepi Safrul Alam, Rabu (6/1).
Dengan demikian, kata Cepi, belum ada kepastian apakah pihaknya akan meninjau kembali SK Kenaikan tarif Angkutan Umum Dalam Provinsi (AKDP) yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Namun pihaknya juga masih menunggu hasil survei harga komponen serta stabilitas harga minyak dunia.
“Sampai saat ini kami melihat belum ada stabilitas harga BBM dunia. Jadi kalau diturunkan tarif, khawatirnya nanti BBM naik lagi,” ujar dia.
Tetapi, jika melihat kepentingan masyarakat, Dishubkominfo mengharapkan tarif angkutan turun. 
Sebelumnya, Jumat (21/11) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Banten menyepakati kenaikan tarif angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP) sebesar 30,95 persen untuk kendaraan pengguna premium, dan 27,43 persen untuk pemakai solar dampak naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).
Kenaikan tarif AKDP tersebut atas hasil kesepakatan antara Dishub dan Organda Banten, berlaku untuk seluruh jenis angkutan baik bus sedang, bus besar maupun bus kecil.
Cepi mengatakan, berdasarkan hasil penghitungan terhadap 10 komponen biaya pokok AKDP kelas ekonomi yang terkena dampak kenaikan BBM bersubsidi, diperoleh presentase kenaikan tarif sebesar Rp 30,95 persen untuk kendaraan berbahan bakar premium dan 27,43 persen untuk kendaraan berbahan bakar solar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Banten belum memutuskan untuk menurunkan tarif angkutan umum, menyusul turunnya harga BBM per 1 Januari lalu.
Ketua Organda Banten Emus Mustagfirin mengatakan pihaknya masih menunggu pembahasan tarif angkutan umum dalam provinsi (AKDP) dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Banten. 
Besok, pertemuan itu akan digelar. “Kami sifatnya hanya menunggu apa yang disampaikan Dishub,” ujar dia, di Serang, Rabu (7/1).
Sebelum ada kesepakatan, organda masih memberlakukan tarif AKDP lama, yang mulai diberlakukan saat harga BBM jenis premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500. 
“Kami tetap menyesuaikan dengan harga 10 komponen yang sampai saat ini harganya masih tetap. Karena belum ada hasil survei dari Dinas Perdagangan atas penurunan harga komponen angkutan itu,” kata Emus.
Namun, ujar dia, kalau memang kebijakan dari Dishub adalah harus menurunkan tarif, pihaknya akan patuh. “Tentunya dasar penurunan tarif itu harus jelas. Karena buktinya harga komponen angkutan itu tetap saja naik meskipun BBM turun lagi.”

Artikel ini ditulis oleh: