Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
17 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 39815

Target Pendapatan DKI 57 Triliun Dianggap Tak Realistis

Jakarta, Aktual.co —Target pendapatan Pemprov DKI di 2015 yang dipatok sebesar Rp57 triliun, menuai kritik dari DPRD DKI. Target pendapatan yang tercantum di Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Tahun Anggaran (TA) 2015 itu dianggap tidak realistis.
“Angka 57 itu dalam pandangan kami terlampau hebat. Kenapa? Pengalaman yang dulu, selalu berat untuk mencapai angka yang ditetapkan,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, saat rapat pimpinan membahas KUA-PPAS 2015 DKI, di Kebon Sirih, Rabu (7/1).
Berdasarkan perhitungan dewan, kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD ini, sepatutnya Pemprov DKI mematok pendapatan sekitar Rp45 triliun saja. “Kalau 57, kami pesimis.”
Namun, jika nantinya Satuan Kerja Perangkat Daerah berhasil meraih pendapatan melebihi target Rp45 triliun, Taufik berjanji akan memberi bintang. 
“Daripada (mematok) 57, tapi diujung enggak dapat bintang,” kata dia mengingatkan.
Politisi Gerindra itu pun merekomendasikan Pemprov DKI untuk merevisi besarnya RAPBD DKI 2015. Dari sekitar Rp76 triliun menjadi Rp 73 triliun. Atau naik Rp1 triliun dari tahun sebelumnya.
Menurut dia angka Rp73 triliun lebih rasional dari APBD 2014. “Yang lalu kan 72. Kalau kita sekarang 73. Ya, performance-nya agak lumayan lah,” paparnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Tuti Kusumawati mengatakan pendapatan DKI di 2015 dicanangkan Rp57,5 triliun.
Nilai tersebut, di luar sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2014 Rp18 triliun. Tersusun atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp40,29 trilun, dana perimbangan sesuai keputusan presiden Rp11,4 triliun, dan lain-lain Rp 6 triliun.
Sedangkan rencana belanja menembus Rp65 triliun. Yang tersusun atas pembiayaan dari sektor penerimaan sekitar Rp19,2 triliun dan pinjaman Rp 1,2 triliun, penyertaaan modal pemerintah (PMP) untuk delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp11,4 triliun, dan pembayaran utuh pokok Rp9 miliar.
Adapun asumsi makro dalam penyusunan (KUA-PPAS) adalah inflasi sekitar 5-6 persen, nilai tukar sebesar Rp 11.900/USD, dan pertumbuhan ekonomi 5,9-6,4 persen. 

Artikel ini ditulis oleh:

Yogyakarta Minta Penambahan Kuota Gas Elpiji

Jakarta, Aktual.co — Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta mengusulkan tambahan kuota elpiji bersubsidi tiga kilogram sebesar 22 persen dari kuota sebelumnya.
“Ada kecenderungan peningkatan permintaan elpiji tiga kilogram dari masyarakat sehingga pada akhir tahun lalu, kami usulkan tambahan kuota melalui Pemerintah DIY,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, Sri Harnani, di Yogyakarta, Rabu (7/1).
Pada 2014, kuota elpiji tiga kg di Kota Yogyakarta adalah sebanyak 18.684 tabung per hari, dan akan bertambah menjadi 22.794 tabung per hari apabila usulan tersebut disetujui.
Peningkatan konsumsi elpiji tiga kg tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya migrasi pengguna elpiji 12 kilogram ke elpiji tiga kg, terlebih harga elpiji non subsidi mengalami kenaikan.
“Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, usulan penambahan kuota tersebut biasanya baru dijawab pada Maret. Besaran kenaikan pun bisa tidak sesuai dengan permintaan.”
Mengenai harga elpiji di tingkat pengecer yang bervariasi Pemerintah DIY mewacanakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) di tingkat pangkalan. Saat ini, hanya ada HET di tingkat agen yaitu Rp12.750 per tabung.

Artikel ini ditulis oleh:

Gaji PNS Belum Dibayar, Ahok Curiga Terkait Rotasi

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama merasa heran dengan belum dibayarkannya puluhan ribu gaji PNS DKI di bulan Januari 2015.
Dia bahkan curiga ada permainan yang menyebabkan keterlambatan itu. Yakni terkait bongkar pasang besar-besaran yang dilakukan Pemprov DKI terhadap pejabatnya di awal Januari.
“Saya nggak tahu apa sengaja mainin atau apa. Saya jadi suudzon (prasangka buruk). Suudzonnya gini, nah ini kan gara-gara lu (Ahok) ubah-ubah kan. Coba elu enggak stafin gua, kan enggak gitu kejadiannya,” ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Rabu (7/1).
Namun menurutnya perombakan di jajaran Pemprov DKI tidak bisa jadi alasan gaji pegawai terlambat dibayarkan. Sebab gaji pokok pegawai sudah dibayar tiap awal bulan. Sedangkan tunjangan dibayar tiap tanggal 14 tiap bulannya.
“Seharusnya tidak ada lagi pencocokan nomenklatur. Kalau gaji kan standar, bisa kirim gaji dulu baru menyusul tunjangannya,” ujar dia.
Menurutnya, pembayaran gaji PNS DKI seharusnya bisa menggunakan anggaran mendahului. Karena sistem untuk pembayaran gaji pegawai sudah ada di bank. 
“Kami juga bisa pakai anggaran mendahului, harusnya sih bisa langsung dibayarkan,” ucap dia.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Agus Suradika, sebelumnya mengatakan gaji 72 ribu PNS DKI akan dibayar satu hingga dua hari ke depan.
Ditambahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, agar gaji bisa segera cair, perlu surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B). 
Sedangkan surat itu, salah satunya harus ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI Agus Suradika yang baru dilantik dua Januari lalu.
Sebab, pihaknya perlu mencocokkan data dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Terjaring Razia Satpol PP, 12 Pelajar di Surabaya Dicukur

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 12 pelajar terjaring razia Satpol PP Surabaya di beberapa warnet di kawasan Jalan Ploso Baru, pada saat jam sekolah berlangsung, Rabu (7/1) pagi.
“Rambutnya kita potong pendek agar mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu pihak sekolah dan orangtua mereka juga kita datangkan. Si anak juga buat surat pernyataan,” kata Kepala Satpol PP Surabaya, Irvan Widyanto.
Menurut dia, saat dirazia para pelajar mayoritas sedang asyik bermain-main di dunia maya serta masih mengenakan seragam sekolah. Bahkan ada yang kedapatan ada siswa dan siswi sedang berpelukan mesra saat dirazia.
Para ABG tersebut dirazia saat berada di warnet Master, warnet Sentro dan warnet Point.Net. Mereka berasal dari berbagai sekolah, antara lain SMP Giki 2, SMK Bakti Samudra, SMA PGRI 4, SMK PGRI 3, SMKN 8, SMK Berdikari 1, SMP PGRI 1, SMK 45, SMK Bubutan, SMA Muhammadiyah 7.

Artikel ini ditulis oleh:

Pascakenaikan Elpiji 12Kg, Warga Hemat Gas

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah warga Jakarta dan sekitarnya mengaku harus menghemat penggunaan gas untuk menyiasati kenaikan harga LPG 12 kilogram.

“Masak secukupnya, yang tidak perlu waktu lama. Misalnya, goreng atau tumis,” kata Torie, karyawati sebuah perusahaan swasta di daerah Jakarta Barat, Rabu (7/1).

Ia mengaku menghindari membuat hidangan yang rumit agar dapat menghemat penggunaan gas. Penghematan gas dengan cara memasak makanan yang sederhana juga dilakukan oleh Nanda Hadiyanti, 24, karyawati sebuah perusahaan swasta di Jakarta Pusat.

Selain itu ia juga harus membatasi keperluan lainnya untuk dialihkan ke pembelian gas.

“Lumayan lah. Perhitungannya, kan uangnya bisa untuk belanja keperluan dapur lainnya,” kata Nanda.

Ia mengaku merasa terbebani dengan kenaikan harga LPG 12 kilogram dan berharap pemerintah tidak lagi menaikkan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, seperti gas, tarif listrik dan bahan bakar minyak.

Meski juga merasa keberatan, Torie mengatakan tidak ingin beralih ke gas 3 kilogram dengan alasan takut meledak.

Yulhasni, ibu rumah tangga yang tinggal di Bekasi, juga mengatakan akan tetap menggunakan LPG 12 kilogram meski harga naik.

“Pemakaian saya lumayan banyak,” kata Yulhasni.

Yulhasni mengaku belum ada kebutuhan sehari-hari yang dikurangi sejak harga LPG 12 kilogram naik awal bulan ini.

“Mungkin kalau mau yang dikurangi pengeluaran di bagian non-pokok,” kata Yulhasni.

Ety Rosmiati, warga Jakarta Timur mengatakan kenaikan harga gas beberapa waktu belakangan membuatnya mengurangi frekuensi memasak, ia lebih sering membeli makanan di warung dekat rumahnya.

“Kalau bisa harga gas diturunin, kan harga bensin sempat naik juga,” katanya.

Pertamina menaikkan harga LPG ukuran 12 kilogram sebesar Rp18.000 per tabung atau sekitar Rp1.500 per kilogram mulai 2 Januari 2015.

Harga LPG 12 kilogram di Jakarta dan sekitarnya naik menjadi sekitar Rp140.000 dari Rp120.000.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jokowi Jangan “Bisnis Pahang”

Jakarta, Aktual.co — Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang intelejen yang mengawasi media, dinilai tidak tepat. Demikian disampaikan DhIa Prekasha Yoedha, pendiri Aliansi Jurnalis Independen Indonesia kepada wartawan, Rabu (7/1).
Menurut  mantan Ketua Presidium AJI ini, tidak selayaknya Joko Widodo selaku Presiden berbicara seperti itu, karena bisa menyebabkan dua permasalahan besar, yang bisa berdampak negatif atas kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama terkait dengan perspektif yang berkenaan dengan pernyataan presiden, baik sebagai Kepala Negara, maupun apalagi sebagai Kepala Pemerintahan.
“Pertama meski pernyataan ini hanya menegaskan salah satu fungsi dan kinerja intelijen dalam memenuhi tugas keamanan negara, namun pernyataan ini juga bisa ditafsirkan pula sebagai menggertak pers di Indonesia,” ucapnya.
Nah, lanjutnya, kalau pernyataan itu bertujuan menggertak pers, maka Presiden Jokowi bisa dianggap telah melanggar Undang-undang, dalam hal ini UU yang menjamin kebebasan pers dari segala bentuk intervensi maupun intimidasi.
“Kedua, Joko Widodo juga harus hati-hati dalam membuat pernyataan, terutama yang terkait dengan tupoksi aparatur keamanan, seperti intelejen. Karena pernyataan-pernyataan yang bersifat mulltitafsir seperti itu, bisa ditafsirkan secara keliru atau berlebihan oleh para staf bawahan. Terutama oleh aparat di lapangan, yang acap kali nya bermodalkan dalih ini perintah atasan. Sehingga eksesnya malah bisa menghambat kebebasan pers,” ucapnya.
Yoedha juga mengingatkan, selayaknya Joko Widodo selaku “media darling” jangan sampai bersikap “Bisnis Pahang” (haBIS maNIS sePAH dibuANG). Berkat pers, Joko Widodo berhasil menjadi gubernur dan bahkan presiden. Namun setelah pers bersikap kritis mengawalnya, jangan lalu dia merasa risih, dan ingin mencengkeramnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa perlu menganalisis media massa untuk melihat potret berita yang menyangkut citra pemerintah. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan mesin intelijen yang dimiliki pemerintah.
“Dalam kurun hampir tiga bulan ini kita menganalisis, (dilakukan) oleh mesin intelijen media manajemen dari 343 media,” ucap Jokowi saat membuka  Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (7/1).

Artikel ini ditulis oleh:

1...39,81439,81539,816...43,197Halaman 39,815 dari 43,197

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya