Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
27 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 401

Gerindra Sebut Mundurnya Saraswati Bukan Karena Ingin Jadi Menteri

Jakarta, aktual.com – Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Hariyadi mengatakan Rahayu Saraswati mundur sebagai anggota DPR untuk menjadi menteri hanyalah isu dan spekulasi.

Dia mengatakan segala keputusan terkait kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, dan Fraksi Partai Gerindra tak mencampuri urusan Kepala Negara tersebut.

“Sebuah isu kalau tidak tahu narasumbernya itu namanya gosip, kan. Kalau di Islam, gibah. Jadi tidak perlu kita bahas,” kata Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (11/9).

Selain karena sorotan dari netizen di media sosial, dia pun belum mengetahui alasan pribadi yang mengakibatkan Saraswati memilih untuk mundur.

Namun, dia pun menghormati keputusan dari keponakan Prabowo Subianto itu.

Dia menilai keputusan Saraswati untuk memundurkan diri dari DPR sudah melalui pertimbangan matang, baik dirinya maupun keluarganya.

Dari sisi fraksi, dia mengatakan bakal berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untuk memproses mekanisme mundurnya Saraswati.

Menurut dia, keputusan terkait status kader merupakan kewenangan partai.

“Penempatan kader sebagai calon legislatif juga merupakan kewenangan partai politik, dan di dalam Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang Pemilu bahwa peserta pemilu adalah partai politik,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur sebagai anggota DPR RI karena memahami ada ungkapannya beberapa waktu lalu yang dinilai menyakiti banyak pihak.

Dia pun memohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahannya tersebut. Adapun dia menyatakan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPR RI melalui akun Instagram-nya @rahayusaraswati.

“Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai Anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Rahayu dalam unggahan video di akun Instagram-nya, Rabu (10/9).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Generali Indonesia Luncurkan GEN HealthCare Protection dengan Fitur No Claim

President Director dan Chief Executive Officer PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Rebecca Tan (kanan) didampingi Director Chief Agency Officer Jutany Japit (kedua kiri) dan Operation Group Head Suzwamela Zawawi (kiri) bersama nasabah Lisadea saat acara peluncuran GEN HealthCare Protection di Jakarta, Kamis (11/9). GEN Health Protection merupakan produk asuransi kesehatan tambahan yang memberikan proteksi kesehatan sesuai tagihan dengan fitur unik No Claim Discount dan No Claim Bonus. Aktual/TINO OKTAVIANO

Yusril Pastikan Tahanan Kasus Kerusuhan di Polda Sulsel Dapat Perlakuan Adil

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (kiri) dalam kunjungan kerja ke ruang tahanan Markas Polda Sulsel, Makassar, Rabu (10/9/2025). ANTARA/HO-Kemenko Kumham Imipas
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (kiri) dalam kunjungan kerja ke ruang tahanan Markas Polda Sulsel, Makassar, Rabu (10/9/2025). ANTARA/HO-Kemenko Kumham Imipas

Jakarta, aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjamin adanya perlakuan adil bagi para tahanan kasus kerusuhan saat unjuk rasa yang ditahan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Dalam kunjungan kerja ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (10/9), Yusril menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negara, termasuk tahanan.

“Pemerintah menjamin proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia,” kata Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (11/9).

Yusril juga menekankan pendampingan hukum menjadi hak bagi para tahanan dan meminta agar setiap tahanan diberikan akses terhadap bantuan hukum.

Dia mengatakan supremasi hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap martabat manusia.

‎Yusril menjelaskan langkah hukum yang diambil pemerintah bukan hanya bertujuan menjaga ketertiban, melainkan juga memastikan keadilan bagi seluruh warga.

‎Didampingi Kapolda Sulsel Inspektur Jenderal Polisi Rusdi Hartono, Menko Yusril meninjau ruang tahanan di Markas Polda Sulsel yang dihuni 13 orang peserta aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 yang berujung ricuh.

Mereka berasal dari latar belakang mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum.

‎Pada kesempatan itu, Yusril berdialog dengan para tahanan untuk mendengar kondisi mereka secara langsung.

‎”Saya ingin memastikan mereka diperlakukan dengan baik, tidak ada kekerasan maupun pemaksaan,” ungkapnya.

‎Kunjungan Menko Kumham Imipas itu menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya memantau jalannya proses hukum, tetapi juga memastikan hak-hak dasar warga negara tetap terlindungi, bahkan dalam situasi pasca unjuk rasa sekali pun.

Adapun aksi demonstrasi di Makassar, Sulawesi Selatan, disebutkan mengakibatkan empat korban jiwa. Korban tewas akibat terjebak saat massa membakar Gedung DPRD Makassar, Jumat (29/8) malam.

Keempat korban itu, yakni Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah Makassar bernama Syaiful Anwar, Ubay (fotografer DPRD Makassar), Sarina (staf pendamping anggota DPRD Makassar, Andi Tendri Uji) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja bernama Budi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

PM Prancis Akan Undurkan Diri Usai Gagal Pertahankan Mosi Percaya di Majelis Nasional

Istanbul, aktual.com – Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou akan mengundurkan diri usai gagal mempertahankan pemerintahannya dalam mosi percaya di Majelis Nasional Prancis, Senin (8/9) waktu setempat.

Sebagaimana diumumkan Ketua Majelis Nasional Yael Braun-Pivet, dari 589 anggota majelis, Bayrou hanya mendapat 194 suara dukungan terhadap pemerintahannya, sementara 364 suara lainnya menolak mendukung Bayrou. Sejumlah 15 anggota lainnya abstain.

Atas keputusan parlemen tersebut, Bayrou akan menyampaikan mundurnya pemerintahan yang ia pimpin kepada Presiden Emmanuel Macron pada Selasa, demikian menurut BFM TV.

Bayrou menjadi satu-satunya perdana menteri Prancis sejak 1958 yang mundur karena kalah dalam mosi percaya di parlemen.

Sementara itu, dalam rilis pers yang dipantau BFM TV, Presiden Macron menyatakan maklum terhadap kekalahan Bayrou di Majelis Nasional. Ia pun menegaskan akan menunjuk PM baru dalam beberapa hari ke depan.

Bayrou, yang baru mengumumkan kerangka APBN Prancis tahun 2026 pada Juli lalu, berupaya menggalang dukungan parlemen terhadap usulan kebijakan penghematan anggaran negara sebesar 44 miliar euro untuk menekan utang negara yang semakin meningkat.

Utang negara Prancis saat ini mencapai 113 persen dari pendapatan domestik bruto nasional. Negara tersebut juga mencatatkan defisit anggaran sebesar 5,8 persen, salah satu yang tertinggi di Uni Eropa.

Sembari memperingatkan bahwa Prancis “berada di ambang utang yang berlebihan”, Bayrou sebelumnya mendorong anggota parlemen untuk memilih “tanggung jawab daripada kekacauan”.

Namun, partai oposisi di Majelis Nasional dari spektrum politik yang berseberangan, yaitu partai La France Insoumise (LFI) yang berhaluan kiri ekstrem, kemudian Partai Sosialis, serta Partai Rassemblement National (RN) yang berhaluan kanan ekstrem, sepakat tidak akan mendukung pemerintahan Bayrou.

Negosiasi APBN telah menjadi sumber utama ketegangan antara faksi politik di Prancis.

Kegagalan meraih kesepakatan dalam APBN 2025 menyebabkan ambruknya pemerintahan Michel Barnier Desember lalu setelah partai sayap kanan maupun kiri sepakat mendukung mosi tidak percaya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Qatar Siapkan Respon Regional Terkait Serangan Israel di Doha

Sebuah helikopter terlihat terbang di dekat lokasi serangan udara Israel di Doha, Qatar (9/9/2025). ANTARA/Xinhua/Nikku/aa.
Sebuah helikopter terlihat terbang di dekat lokasi serangan udara Israel di Doha, Qatar (9/9/2025). ANTARA/Xinhua/Nikku/aa.

Istanbul, aktual.com – Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Rabu (10/9), mengatakan bahwa respon regional kolektif sedang dipersiapkan untuk melawan serangan Israel di Doha.

Ia menekankan bahwa konsultasi sedang berlangsung dengan mitra Arab dan Islam.

“Akan ada respon dari kawasan ini. Respon ini saat ini sedang dikonsultasikan dan didiskusikan dengan mitra lain di kawasan ini,” ujar Al Thani kepada CNN.

Dia mengonfirmasi bahwa Doha akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak Arab-Islam dalam beberapa hari mendatang untuk memutuskan langkah-langkah terhadap serangan Israel tersebut.

Perdana Menteri menyuarakan kemarahannya atas serangan tersebut, dengan menyatakan: “Saya tidak dapat mengungkapkan betapa marahnya kami atas tindakan seperti itu, ini adalah teror negara,” katanya. “Kami dikhianati.”

Dia juga menuduh pemimpin Israel Benjamin Netanyahu menghancurkan harapan bagi para sandera di Jalur Gaza yang ditahan oleh Hamas, dan menghalangi upaya gencatan senjata.

Netanyahu “telah menghancurkan harapan bagi para sandera itu … Dia harus diadili … Dia melanggar setiap hukum – dia melanggar setiap hukum internasional,” ujarnya.

Pemimpin Qatar tersebut menambahkan bahwa negaranya sedang “meninjau kembali” perannya dalam perundingan gencatan senjata di Gaza di masa mendatang mengingat serangan terhadap ibu kotanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Terbuka

Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.

Jakarta, aktual.com – Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan dibahas secara terbuka dan transparan dengan mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna.

Menurut Bob Hasan di Jakarta, Kamis (11/9), partisipasi bermakna harus menjadi penekanan agar publik tidak hanya mengetahui judul undang-undang, tetapi juga memahami substansi yang terkandung di dalamnya.

Dia pun menargetkan RUU Perampasan Aset bisa rampung pada tahun 2025 ini.

“Tidak boleh ada pembahasan yang tertutup. Semua harus bisa diakses publik,” katanya.

Dia pun menekankan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset tidak bisa dilepaskan dari reformasi hukum pidana yang tengah berjalan.

RUU ini, kata dia, akan disusun secara paralel dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang saat ini tengah difinalisasi.

Menurut dia, hal tersebut penting mengingat perampasan aset erat kaitannya dengan mekanisme hukum acara pidana.

“Harus jelas, apakah perampasan aset termasuk pidana asal, pidana tambahan, pidana pokok, atau bahkan masuk ranah perdata,” katanya.

Bob Hasan mengingatkan bahwa KUHP baru akan resmi berlaku mulai 1 Januari 2026. Dengan demikian, penyusunan RKUHAP dan RUU Perampasan Aset harus seirama agar tercipta sinkronisasi yang kuat dalam sistem hukum nasional.

“Jangan sampai salah arah. KUHP berlaku 2026 maka acara dan instrumen hukum lain, termasuk perampasan aset, harus punya fondasi yang kokoh,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...400401402...43,120Halaman 401 dari 43,120

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya