11 April 2026
Beranda blog Halaman 40100

Ketua KOI: Tim Sembilan Jangan Libatakan FIFA

Jakarta, Aktual.co — Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menyarankan kepada Tim Sembilan bentukan pemerintah, untuk tidak melibatkan induk organisasi sepak bola dunia, FIFA dalam menyelesaikan permasalahan di PSSI.

“Saat ini masalahnya di teknis. Bukan politis seperti dulu. Yang dibutuhkan saat ini hanya pendekatan ke semua pihak, termasuk PSSI,” kata Ketua KOI, Rita Subowo di Jakarta, Kamis (8/1).

Menurut dia, pembentukan Tim Sembilan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap perkembangan prestasi olahraga di Indonesia, terutama sepak bola.

“Mudah-mudahan PSSI juga bisa berbenah serta mawas diri,” harapnya.

Mantan Ketua Umum KONI Pusat itu menjelaskan, demi menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada persepakbolaan nasional, pihaknya juga telah melakukan audiensi dengan Tim Sembilan yang dikoordinatori oleh Oegroseno itu.

Dalam audiensi, kata dia, telah dipaparkan tentang kondisi beberapa negara terkait prestasi sepak bolanya maupun yang sudah pernah mendapatkan sanksi dari FIFA. Pihaknya sangat mendukung upaya perbaikan prestasi cabang olahraga terutama sepak bola.

“Kami sangat setuju dengan perbaikan. Tetapi, apa yang dilakukan jangan sampai mengganggu persiapan Asian Games 2018,” kata Rita.

Pengalaman konflik PSSI beberapa tahun lalu, kata dia, Indonesia sampai mendapatkan pemantauan khusus dari FIFA. Bahkan induk organisasi sepak bola dunia itu memberikan ancaman pembekuan jika dualisme kepengurusan tidak bisa dituntaskan.

“Jika dualisme kembali terjadi, secara otomatis suspend akan diberikan. Makanya kita harus duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” kata mantan Ketua Umum PBVSI itu.

Rita Subowo berharap Tim Sembilan bentukan pemerintah ini tidak hanya fokus pada sepak bola yang selama ini tidak menggunakan dana APBN melainkan juga fokus pada cabang olahraga lainnya yang prestasinya juga belum maksimal meski menggunakan dana negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Jalan Angkasa dan Garuda Bebas Kebijakan Pelarangan Motor

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa ada beberapa ruas jalan yang tidak dapat diberlakukan kebijakan pelarangan motor melintas yakni Jalan Angkasa dan Jalan Garuda di kawasan Kemayoran. 
“Kedua wilayah tersebut belum ada kajiannya,” katanya kepada wartawan, Kamis (8/1).
Seperti diketahui bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Polda Metro Jaya telah menerapkan kebijakan pelarangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin (Bundaran HI) hingga Jalan Medan Merdeka Barat mulai 17 Desember 2014.
Sebagai kompensasi dari kebijakan itu, Pemprov DKI menyediakan bus tingkat gratis di sepanjang jalur tersebut sehingga para pengendara motor dapat memarkirkan motornya di tempat-tempat parkir, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan bus tingkat gratis untuk mencapai tempat yang dituju. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Ukraina: Rusia Dibalik Peretasan Situs Pemerintah Jerman

Jakarta, Aktual.co — Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatseniuk menyatakan bahwa intelijen Rusia berada dibalik serangan peretasan situs pemerintah Jerman
Serangan (retas) pada Rabu lalu terjadi sebelum Arseniy bertemu dengan Kanselir Jerman Angela Merkel. Hal ini dilakukan kelompok Rusia yang menuntut pihak Berlin menghentikan dukungan kepada pemerintah Ukraina.
“Saya menyarankan dinas rahasia Rusia berhenti menghabiskan uang pembayar pajak untuk serangan cyber terhadap Bundestag dan kantor Kanselir Merkel,” kata Arseny, seperti dikutip dari Reuters.
Serangan peretasan termasuk halaman web Merkel dan parlemen Jerman.
Juru bicara Merkel menyebutkan bahwa langkah pencegahan telah dilakukan, namun gagal menghentikan serangan dan situs tak dapat diakses sejak Rabu pagi hingga malam.
Sebuah kelompok yang menamakan CyberBerkut dalam sebuah pernyataan di situsnya mengaku bertanggung jawab terhadap serangan peretasan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Pemprov DKI Bakal Perluas Wilayah Pelarangan Motor

Jakarta, Aktual.co —  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk memperluas kawasan penerapan kebijakan pelarangan sepeda motor di sejumlah ruas jalan protokol di Ibu Kota.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (8/1).
“Memang kami ingin memperluas kawasan pelarangan sepeda motor, namun perluasan itu hanya akan dilakukan di jalan-jalan protokol,” kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

Menurut dia, jalan protokol dipilih karena angkutan umun yang melintas di sepanjang jalan itu dinilai sudah memadai seperti yang telah diterapkan di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat.

“Pada intinya, kami perluas kebijakan ini karena ingin mendorong masyarakat agar meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum. Apalagi, di sepanjang jalan protokol itu sudah ada bus Transjakarta,” ujar Basuki.

Meskipun demikian, dia mengakui penerapan kebijakan tersebut di jalan-jalan protokol masih belum dapat dilakukan sepenuhnya. Misalnya, di jalan protokol yang juga merupakan Koridor I Transjakarta, yaitu Jalan Jenderal Sudirman hingga Kota Tua, kebijakan pelarangan sepeda motor tidak diberlakukan secara penuh di sepanjang ruas jalan itu.

“Karena prinsip kami adalah melarang sepeda motor untuk melintas di kawasan yang sudah dilalui angkutan umum, terutama bus Transjakarta, dan bus tingkat atau bus gratis,” tutur Basuki.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pengamat: Ijin Terbang QZ8501 Tak Illegal

Jakarta, Aktual.co — Agus Pambagio Pengamat Kebijakan Publik mengatakan persoalan ijin terbang AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura pada Minggu (28/1) tidak illegal.
Dia menilai pihak maskapai pastinya sudah melakukan prosedur perijinan tersebut. Namun yang menjadi masalah adanya mal adminitrasi di pihak Kemenhub. 
“Flight schedule-nya nggak masalah, khan Otoritas Bandara sudah konfirm, dan sudah mengeluarkan confirmation slot dan akhirnya pesawat itu terbang ke Singapura sebelum mengalami kecelakaan,” ungkapnya.
Pernyataan Agus Pambagio ini sangat singkron dengan data yang beredar di kalangan wartawan di Surabaya yang ditulis beberapa media.
Dan kenapa pihak singapura ngotot bahwa penerbangan QZ8501 ini sudah memiliki ijin.
“Memang sudah ada permit, dan Singapura tetap ngeyel kalau itu ada ijin,” sergahnya. Oleh karena itu, sambungnya, pembekuan ijin rute itu bisa dicabut lagi oleh Kemenhub.

Artikel ini ditulis oleh:

Liza Sako Hadir sebagai Saksi dalam Persidangan Romi Herton

Istri muda terdakdwa Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton, Liza Zako memberikan saksi saat sidang lanjutan perkara dugaan suap pengurusan sengketa dengan terdakwa Romi Herton dan istrinya Masyito di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (8/1/2015). Selain Liza, hadir pula saksi lain diantaranya orang dekat mantan Ketua MK Muktar Efendi. Liza mengaku tidak mendatangi Bank Pembangunan Kalimantan Barat cabang Jakarta untuk melakukan penyetoran uang yang diduga suap ke Mantan Ketua MK, Akil Mochtar. AKTUAL/MUNZIR

Berita Lain