9 April 2026
Beranda blog Halaman 40174

DPR: Menhub Harus Tanggung Jawab Soal AirAsia

Surabaya, Aktual.co — Anggota DPR RI Bambang Haryo menegaskan  bahwa Menteri Perhubungan harus bertanggung jawab terkait insiden yang menimpa pesawat AirAsia QZ8501.
Hal ini dikarenakan yang berhak memberikan kelaikan dan  ijin terbang lintas negara sebuah maskapai penerbangan  adalah Kementerian Perhubungan.
“Menhub yang harus bertanggung jawab. Kelaikan terbang apalagi lintas negara, itu atas ijin kemenhub langsung,” Kata Bambang, Selasa (6/1).
Menurut dia, pihak maskapai tidak bisa disalahkan karena bersifat pasif. Sementara kemenhub sifatnya aktif dalam memberikan izin, sesuai dengan UU No 1 tahun 2009 pasal 122 (2),  tentang penerbangan, yang  disebutkan bahwa jaringan dan rute penerbangan luar negeri ditetapkan oleh menteri berdasarkan perjanjian angkutan antar negara.
“Undang-undang itu kan sudah jelas.  Kementerian perhubungan  yang perlu diinvestigasi dan dilakukan penyidikan,” kata dia.
Pembekuan rute Surabaya-Singapura  bukanlah solusi yang baik. Kementerian Perhubungan justru dianggap telah melakukan pelanggaran UU No 8 (1) Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jika dilihat dari  kenyamanan dalam ketersediaan angkutan untuk masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

‘The Big Problem’, Jokowi Harus Berani Sampaikan ke Publik

Jakarta, Aktual.co — Haris Rusli, aktivis Petisi 28 mengatakan, Jokowi  harus berani sampaikan kepada publik masalah yang akan Indonesia hadapi di masa depan di Gedung Balai Pejuang Trisakti, Selsa (6/1). Indonesia sedang mengalami problema dalam menatap masa depan namun rakyat tidak menyadari itu. Karenanya, ada tahapan yang harus ditetapkan presiden sebagai acuan membawa Indonesia yang lebih baik.

Pertama adalah menegakkan trisakti yakni kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian yang berdaulat. Kedua, Para dalang yang dulunya berada bersama kita memperjuangkan pancasila agar tidak membelokkan.pemikirannya. Ia Mengingatkan kekuasaan itu diharamkan oleh semua orang dimana penguasa melupakan janji-janji yang disampaikan pada saat mencalonkan diri sebagai pemimpin.

Ketiga, adalah Kepemimpinan. Pemimpin ibarat supir, sebelum berjalan harus menentukan jalan mana yang harus dilewati. Tidak perlu membuat mobil tetapi harus mengerti bagaimana merawatnya. Pemimpin pun harus tahu jalan mana yang harus diambil untuk membangun bangsa dan mengetahui solusi dalam memecahkan masalah. Dan jelasnya yang terakhir, jangan terus berputar pada isu massif seperti mafia, dimana hanya berkutik pada tindakan yang merugikan bangsa. “Semoga Presiden dapat menetapkan prioritasnya kedepan”, ujar Haris.

Nailin In Saroh

OJK: Asuransi WNA Korban AirAsia Bisa Capai Rp2 Miliar Jika . . .

Jakarta, Aktual.co —  Jatuhnya maskapai penerbangan AirAsia QZ8501 sampai saat ini masih memunculkan kekhawatiran pada keluarga korban terkait status pembayaran klaim asuransi. Pasalnya, ada beberapa Warga Negara Asing (WNA) yang tercatat sebagai penumpang pesawat tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Perbankan OJK, Firdaus Djaelani mengatakan klaim asuransi untuk WNA masih akan dibahas lebih lanjut. Menurutnya, ahli waris korban WNA tersebut mungkin saja akan meminta klaim asuransi lebih dari Rp1,25 miliar.

“Karena berdasarkan montreal convention, kalau itu bisa dapat sekitar Rp2 miliar, masalahnya negara kita belum tandatangan montreal convention,” ujar Firdaus di gedung OJK Jakarta, Selasa (6/1).

Lebih lanjut dikatakan Firdaus, karena Indonesia merupakan negara yang bekum menandatangani montreal convention, maka besaran klaim asuransi berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 77 tahun 2011. Dalam Permen tersebut disebutkan bahwa penumpang pesawat berhak mendapat penggantian kerugian maksimal Rp1,25 miliar per orang jika kondisinya meninggal dunia atau cacat total.

Untuk dieketahui, montreal convention adalah kesepakatan internasional yang mengatur kecelakaan udara. Beberapa negara yang telah menandatangani konvensi tersebut, diantaranya Malaysia, China, dan Amerika Serikat (AS). Sampai saat ini Indonesia belum menandatangani montreal convention.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

AirAsia Berikan Kompensasi Awal ke Pihak Keluarga Korban

Surabaya, Aktual.co — Direktur Keselamatan Air Asia, Kapten Ahmad Sadikin menyebutkan bahwa pihaknya sudah memberikan kompensasi tahap awal kepada pihak keluarga korban pesawat AirAsia QZ8501.
Menurutnya, sejauh ini sudah memberikan kompensasi awal bagi keluarga korban yang sudah teridentifikasi. 
Bahkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah untuk memudahkan proses kompensasi tersebut, dengan meminta bantuan mengenai apa yang dibutuhkan keluarga dan pemerintah.
Air Asia sejauh belum memberikan kompensasi bagi  keluarga korban yang belum teridentifikasi. Sebab, manajemen dan keluarga masih menunggu bagaimana kondisi korban saat ini.
“Jadi untuk yang belum ditemukan, kita belum memberikan. Karena kita masih menghargai mereka. Mereka juga berharap ada kemungkinan keluarganya bisa ditemukan dalam keadaan selamat,” Ujarnya, Selasa (6/1).
Pihak AirAsia tak menyebutkan berapa jumlah kompensasi yang diberikan ke pihak keluarga.

Artikel ini ditulis oleh:

KESDM: Belum Ada Kemajuan Terkait Amandemen Kontrak Freeport

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah dan PT Freeport Indoenesia masih terus membahas rencana amandemen kontrak. Hari ini (6/1), Pemerintah melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar kembali bertemu dengan Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto untuk membahas enam poin amandemen kontrak.

“Tadi ketemu Freeport, ya sudah berulangkali kita bertemu dan bahas ini (amandemen kontrak), tapi sampai sekarang tidak ada progres, belum ada kemajuan,” kata Sukhyar kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Tebet, Jaksel, Selasa (6/1).

Ia menjelaskan, pembahasan amandemen Freeport ini sudah dilakukan sejak tahun lalu dan terus berjalan sampai sekarang. Adapun kemajuan dari pembahasan tersebut adalah kesungguhan Freeport untuk membangun smelter dengan memberikan uang jaminan USD115 juta. Meski begitu, sampai saat ini progres pembangunan smelter sendiri belum juga terlihat.

“Smelter Freeport, ya bagaimana mau jawabnya, sampai saat ini tidak ada progres juga yang baik dari smelter Freeport baik lokasinya di mana. Lahannya di mana juga belum ada,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jokowi Setuju dengan Cita-cita Soekarno

Jakarta, Aktual.co —Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepakat untuk mewujudkan apa yang dicitakan Soekarno. Hal ini, ia katakan di Jakarta, Selasa (6/1). Semangat awal dalam masa kampanye akan merealisir konsepsi bangsa yakni Trisakti. Hatta Taliwang mengatakan, Jokowi harus kuat menghadapi tekanan dari kapitalisasi global khusuanya amerika dan cina. Mungkin kurang percaya diri untuk melaksanakan misi Soekarno sebagai kepemimpinan yang tidak dapat di dikte demi kekuasaan asing.

Setelah pembentukan kabinet trisakti hilang karena masih ada keraguan dalam pemikiran jokowi dalam melaksanakan misi tersebut. Realitasnya Indonesia banyak utang dan difisit. Ia harus realiatis menyebut kabinetnya sebagai kabinet kerja saja. Euporia dalam masa kampanya membuat pemimpin yang asal bunyi tidak paham substansi demi menyengankan masyarakat dan terbawa dalam euporia.

Realitasnya lagi kabinet ini, tidak mandiri dalam pengambilan keputusan. Sehingga banyak orang yg berniat baik terhadap jokowi malah berfikiran lain.
Dalam banyak pngmbilan keputusan jokowi hal masih di pengaruhi oleh asing. “Kami dan yang lain mencoba berkosolidasi dan brkomunikasi menuju seratus hari kerja jokowi.

Tetapi jika belum jelas juga negara mau dimana kemana hanya membicarakn proyek maka kami akan ambil sikap tegas”, kata Hatta Taliwang. Jika SBY lebih dekat dengan Amerika Serikat. Rasanya, Jokowi lebih dekat dengn Tiongkok yang bertujuan untuk ekspansi perdagangan Tiongkok . “Pertanyaannya apa yg kita dapat dari gagasan itu ?”, ujar Hatta Taliwang.

Nailin In Saroh

Berita Lain