Jakarta, Aktual.co —Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepakat untuk mewujudkan apa yang dicitakan Soekarno. Hal ini, ia katakan di Jakarta, Selasa (6/1). Semangat awal dalam masa kampanye akan merealisir konsepsi bangsa yakni Trisakti. Hatta Taliwang mengatakan, Jokowi harus kuat menghadapi tekanan dari kapitalisasi global khusuanya amerika dan cina. Mungkin kurang percaya diri untuk melaksanakan misi Soekarno sebagai kepemimpinan yang tidak dapat di dikte demi kekuasaan asing.

Setelah pembentukan kabinet trisakti hilang karena masih ada keraguan dalam pemikiran jokowi dalam melaksanakan misi tersebut. Realitasnya Indonesia banyak utang dan difisit. Ia harus realiatis menyebut kabinetnya sebagai kabinet kerja saja. Euporia dalam masa kampanya membuat pemimpin yang asal bunyi tidak paham substansi demi menyengankan masyarakat dan terbawa dalam euporia.

Realitasnya lagi kabinet ini, tidak mandiri dalam pengambilan keputusan. Sehingga banyak orang yg berniat baik terhadap jokowi malah berfikiran lain.
Dalam banyak pngmbilan keputusan jokowi hal masih di pengaruhi oleh asing. “Kami dan yang lain mencoba berkosolidasi dan brkomunikasi menuju seratus hari kerja jokowi.

Tetapi jika belum jelas juga negara mau dimana kemana hanya membicarakn proyek maka kami akan ambil sikap tegas”, kata Hatta Taliwang. Jika SBY lebih dekat dengan Amerika Serikat. Rasanya, Jokowi lebih dekat dengn Tiongkok yang bertujuan untuk ekspansi perdagangan Tiongkok . “Pertanyaannya apa yg kita dapat dari gagasan itu ?”, ujar Hatta Taliwang.

Nailin In Saroh

Jakarta, Aktual.co — Pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu memperkuat diplomasi perbatasan untuk melindungi kedaulatan wilayah maritim Indonesia.
Demikian disampaikan guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Selasa (6/1).
“‘Border diplomacy’ harus diperkuat karena tumpang tindih klaim wilayah perbatasan laut dengan negara tetangga masih memungkinkan terjadi pada masa mendatang,” kata Hikmahanto.
Menurut dia, untuk memperkuat diplomasi perbatasan, pemerintahan Presiden Jokowi perlu segera menetapkan batas wilayah laut yang masih belum jelas dengan metode mengacu ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982).
“Melihat potensi sengketa yang selalu ada, batas wilayah laut perlu segera diperjelas,” kata dia.
Selain itu, katanya, untuk mendukung upaya diplomasi, Indonesia perlu membentuk unit pendukung khusus untuk pertahanan wilayah perbatasan laut, yang berisi tim diplomat yang handal dalam berdiplomasi. Dengan begitu, pemerintah Indonesia diharapkan telah memiliki kesiapan dan tidak kalah setiap kali melakukan perundingan dengan negara tetangga.
“Perlu secara khusus disiapkan diplomat-diplomat yang handal untuk persoalan itu,” kata dia.
Menurut dia akibat lemahnya diplomasi perbatasan, Indonesia pernah memiliki beberapa kasus perbatasan yang pada akhirnya merugikan Indonesia.
Ia mencontohkan kasus penangkapan 3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Polisi Air Malaysia pada 2010 tidak boleh kembali terjadi. Di mana, ia menceriatakan, kala itu petugas KKP justru sedang menangkap nelayan Malaysia yang dinilai sedang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.
“Namun justru akhirnya petugas kita yang digiring mereka karena dinilai memasuki wilayah perairan Malaysia. Ini tidak boleh terjadi lagi,” kata Hikmahanto.
Ia menilai, upaya tegas untuk menindak setiap nelayan asing yang memasuki wilayah Indonesia secara ilegal seperti yang mulai diupayakan pemerintah saat ini juga perlu secara konsisten dilakukan. “Itu akan menunjukkan bahwa kita bisa tegas,” kata Hikmahanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Narkotika Nasional Irjen Polisi Anang Iskandar mengatakan kalangan pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia hingga kini mencapai 4,2 juta orang. 
“Pengguna di Indonesia cukup besar dan memang menjadi masalah besar bagi Indonesia, bayangkan jika 4,2 juta orang itu sembuh, tentu tidak ada lagi peredaraan narkoba di Indonesia,” kata Anang Iskandar usai menghadiri HUT ke-58 Provinsi Jambi, Selasa (6/1).
Dia mengungkapkan peredaran narkoba yang masuk dan menyasar Indonesia banyak mengunakan jalur laut, seperti kasus yang baru terjadi yakni penangkapan 800 kilogram sabu di Cengkareng, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
“Mereka banyak yang menggunakan pelabuhan laut Kalau pedagang besar itu pasti mengunakan jalur laut, tapi yang kecil di bawah enam kilo itu biasanya mengunakan pelabuhan udara. Berdasarkan pengalaman kita penyelundupan narkoba melalui jalur laut itu minimal 40 kilogram,” katanya.
Langkah yang diambil sebagai upaya memberantas narkoba, kata Anang, yakni kerja sama bilateral antarnegara dan bilateral dengan angkatan laut tujuannya agar bisa melakukan pengawasan di laut, begitu juga di pantai-pantai dan pengawasan perbatasan terus diperketat.
“Kita juga ada terus koordinasi dengan TNI Angkatan Laut dan PolAir, dil aut itu mitra kita, dan yang terpenting bagaimana kerja sama internasionalnya,” kata Anang.
Modus yang digunakan penyelundup jika melewati jalur laut, kata dia, bermacam-macam. Contohnya saat penyelundupan 800 kilogram sabu pelaku mengkamuflase sebagai barang dan kopi. Narkoba itu dibungkus di dalam kopi dengan sangat rapi, begitu juga modus penyelundupan 150 kilogram sabu yang dicampur dalam makanan.
Disinggung peredaraan narkoba di Jambi, Anang mengatakan akan melakukan tindakan-tindakan di tahun ini, begitu juga upaya pemberantasan di kampung-kampung di Jambi yang merupakan lokasi terbesar peredaran narkoba di Jambi.
“Kita akan mengambil langkah seimbang, pengedar kita berantas pengunanya kita sembuhkan, modus peredaraan narkoba memang bermcam-macam cara dilewati, tapi yang penting bagaimana penjagaan intelijen kita dalam pengawasan peredaran tersebut,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mengatakan sebanyak 3.643 warga negara Indonesia dideportasi pemerintah Kerajaan Malaysia melalui Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, selama 2014.
Kepala BP3TKI Kabupaten Nunukan, Edy Sudjarwo di Nunukan, Selasa mengatakan WNI yang dideportasi tersebut telah menjalani hukuman berdasarkan atas pelanggaran yang dilakukan sebagai pendatang asing di negeri jiran itu baik di PTS Papar Kota Kinabalu dan Air Panas Tawau.
Kemudian, lanjut dia, kasus yang dilanggar sebagian besar karena tidak memiliki dokumen keimigrasian maupun “overstay” ditambah kasus narkoba dan kriminal lainnya.
Berdasarkan data yang diperoleh dari BP3TKI Kabupaten Nunukan, dari 3.643 WNI yang dideportasi terdiri atas 2.688 laki-laki, 747 perempuan, 208 anak laki-laki dan perempuan termasuk bayi yang berasal dari Sulsel, Sulbar, Sultra, Jatim, Jabar, NTT, kaltim, Kaltara, Sulteng, Sumbar, Kalsel, kalbar, Maluku, Sulut dan daerah lainnya.
Data ini berbeda dengan yang dirilis Konsulat RI Tawau yakni 3.641 WNI yang dideportasi pemerintah Kerajaan Malaysia melalui Kabupaten Nunukan selama 2014.
Demikian pula yang dirilis Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan sendiri, jumlah WNI yang dideportasi Malaysia lewat daerah itu adalah 3.640 orang yang terdiri atas 2.640 laki-laki, 837 perempuan yang sebagian besar berasal dari Sulsel (2.495 orang), NTT (775 orang), Pulau Jawa (132 orang) dan terbanyak ketiga dari Sulteng (108 orang).
Anehnya, dari data Pos Unit Tempat pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan selama 2014 tersebut terdapat 30 warga negara asing asal Malaysia yang dideportasi ke daerah itu masing-masing 20 orang pada JUli 2014 dan 10 orang pada Nopember 2014.
Padahal, dalam berita acara serah terima WNI deportasi dari Konsulat RI Tawau kepada Imigrasi Kabupaten Nunukan dijelaskan bahwa sebelum dideportasi telah diinterogasi atau diwawancara terkait kewarganegaraannya dan seluruhnya dinyatakan WNI.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby