Jakarta, Aktual.co — Terbentuknya Polda Papua Barat akan menggunakan bangunan bekas kantor Bupati Manokwari sebagai markas. Penegakan Hukum di laut akan menjadi salah satu prioritas kerja Polda termuda di jajaran Polri ini.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Ronny Frangky Sompie menuturkan, pembentukan Polda Papua Barat dengan pertimbangan luas wilayah ‘bumi cendrawasih’ merupakan pulau yang terbesar di Indonesia. Dimana, kata dia pergerakan atau mobilitas ke kabupaten dan kota kerap menggunakan pesawat.
“Lewat darat sangat sulit. Adanya Polda Papua Barat maka konsentrasi Polda Papua lebuh fokus lagi dengan daerahnya yang sudah dibagi,” jelas Ronny kepada wartawan, Jakarta, Senin (22/12).
Ronny mengatakan, Kapolri Jendral Sutarman menunjuk Brigjen Pol Paulus Waterpauw sebagai Kapolda pertama di Papua Barat. Penunjukan ini berdasarkan pertimbangan Paulus telah lama menjabat sebagai Wakapolda Papua hingga diyakini telah mengetahui geografis setempat.
Disamping itu, Paulus diketahui merupakan putra daerah yang lahir di Fakfak. Mengenai infrastruktur Polda papua Barat, Ronny mengakui Mabes masih akan menggunakan fasilitas pinjaman dari Pemprov Papua Barat.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan bantuan bekas kantor Bupati Manokwari untuk ditempati, statusnya (Polda Papua Barat) numpang dulu,” terangnya.
Berdasarkan Surat Telegram Nomor 2525/XII/2014, tertanggal 19 Desember 2014, Kombes Imam Margono dipercaya sebagai Wakapolda Papua Barat, mendampingi Paulus.
Ronny menambahkan, dengan terbentuknya Polda Papua Barat, praktis hanya wilayah Sulawesi Barat dan kalimantara Utara (Kaltara) yang belum memiliki Polda tersendiri. Saat ini keamanan wilayah Sulawesi Barat masih dikendalikan oleh Polda Sulselbar, Sementara untuk keamanan di Kalimantan Utara berada dibawah tanggungjawab Polda Kalimantan Timur.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman terhadap Virgiawan Amin alias Awan, terdakwa kasus kekerasan seksual siswa Jakarta International School (JIS) delapan tahun kurungan penjara.
Majelis menilai terdakwa terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap anak secara bersama-sama dan melakukan pencabulan terhadap korban yang masih dibawah umur.
“Menyatakan terdakwa Virgiawan Amin bersalah karena terbukti bersama-sama dalam kekerasan anak dan turut serta dan cabul. Maka hakim menjatuhkan pidana dengan selama 8 tahun penjara, denda 100 juta rupiah,” kata Ketua Majelis Hakim, Nelson Simanjuntak saat membacakan vonis di ruang sidang Oemar Seno Adji, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (22/12).
Menurut Nelson, apabila terdakwa tidak dapat membayar denda sebesar Rp 100 juta maka diganti dengan tambahan kurungan penjara selama tiga bulan. “Kalau terdakwa tidak mampu membayar dengan subsidair pengganti tiga bulan penjara,” jelas Nelson.
Terhadap terdakwa Virgiawan dinyatakan telah melanggar pasal 82 UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 55 ayat 1 KUHP jo pasal 64 KUHP. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut mereka dengan hukuman sepuluh tahun penjara, dengan denda sebesar Rp 100 juta subsidair lima bulan penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Rencana pemerintah Jokowi yang tahun depan akan membayar sisa ganti rugi lumpur Lapindo senilai Rp 781 miliar, dinilai sebuah langkah cepat dana tepat.
Hal itu disampaikan politisi muda Partai Golkar, Muhammad Misbakhun, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (22/12).
“Ini adalah sebuah jalan keluar yang diberikan dalam menyelesaikan permasalahan Lapindo. Dan jalan keluarnya adalah dengan memberi talangan (oleh pemerintah) agar permasalahan ini cepat selesai,” kata dia.
“Dan ini menurut saya skema terbaik yang bsa dilakukan baik pemerintah maupun PT Lapindo,” imbuhnya.
Sementra itu, ketika ditanya soal yang menjadikan tanah area terdampak yang dijadikan jaminan kepada pemerintah untuk mengucurkan dana sebesar Rp781 miliar? Anggota Komisi XI DPR RI itu berpendapat bila itu bisa dilakukan.
“Kan ada transaksi jual beli antara PT Lapindo dengan tanah yang dibebaskan, transaksi jual beli bersertifikat dan ada akte jual belinya, sehingga itu yang dijaminkan kepada pemerintah, sehingga pemerintah mmberikan talangan itu tdak gratis dan ada jaminan asetnya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah polisi wanita (Polwan) Kepolisian Daerah Bali dengan mengenakan kebaya membagikan bunga kepada sejumlah pengendara memperingati Hari Ibu, 22 Desember 2014.

“Kami berikan bunga pengendara dalam rangka Hari Ibu,” kata seorang polisi wanita Polda Bali, Komisaris Ni Putu Artini di Denpasar, Senin (22/12).

Dengan penampilan unik yakni dengan berkebaya khas Bali dan tata rambut disanggul mereka membagikan bunga mawar yang digelar di depan Markas Polda Bali di Jalan WR Supratman, Denpasar.

Tak hanya kepada pengendara sepeda motor, polisi wanita juga memberikan bunga kepada pengemudi kendaraan roda empat yang saat itu melintas.

Selain membagikan bunga, Polwan tersebut juga membagikan beberapa helm kepada sejumlah pengendara yang saat itu tidak menggunakan helm dengan standar nasional Indonesia (SNI).

Polisi wanita itu juga memberikan brosur keselamatan berkendara kepada para pengendara yang saat melintas di jalan raya.
 
Kepala Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Polda Bali itu menambahkan bahwa dengan memberikan bunga, helm dan brosur keselamatan berkendara, pihaknya ingin memberikan kesadaran bagi pengendara di dalam mendukung ketertiban lalu lintas.

“Kami intinya ingin mewujudkan partisipasi masyarakat dalam tertib lalu lintas. Kami juga ingin memberikan pemahaman terkait kesetaraan gender yakni wanita bisa berperan untuk sejumlah posisi yang selama ini hanya diemban oleh pria,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: