Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Narkotika Nasional Irjen Polisi Anang Iskandar mengatakan kalangan pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia hingga kini mencapai 4,2 juta orang. 
“Pengguna di Indonesia cukup besar dan memang menjadi masalah besar bagi Indonesia, bayangkan jika 4,2 juta orang itu sembuh, tentu tidak ada lagi peredaraan narkoba di Indonesia,” kata Anang Iskandar usai menghadiri HUT ke-58 Provinsi Jambi, Selasa (6/1).
Dia mengungkapkan peredaran narkoba yang masuk dan menyasar Indonesia banyak mengunakan jalur laut, seperti kasus yang baru terjadi yakni penangkapan 800 kilogram sabu di Cengkareng, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
“Mereka banyak yang menggunakan pelabuhan laut Kalau pedagang besar itu pasti mengunakan jalur laut, tapi yang kecil di bawah enam kilo itu biasanya mengunakan pelabuhan udara. Berdasarkan pengalaman kita penyelundupan narkoba melalui jalur laut itu minimal 40 kilogram,” katanya.
Langkah yang diambil sebagai upaya memberantas narkoba, kata Anang, yakni kerja sama bilateral antarnegara dan bilateral dengan angkatan laut tujuannya agar bisa melakukan pengawasan di laut, begitu juga di pantai-pantai dan pengawasan perbatasan terus diperketat.
“Kita juga ada terus koordinasi dengan TNI Angkatan Laut dan PolAir, dil aut itu mitra kita, dan yang terpenting bagaimana kerja sama internasionalnya,” kata Anang.
Modus yang digunakan penyelundup jika melewati jalur laut, kata dia, bermacam-macam. Contohnya saat penyelundupan 800 kilogram sabu pelaku mengkamuflase sebagai barang dan kopi. Narkoba itu dibungkus di dalam kopi dengan sangat rapi, begitu juga modus penyelundupan 150 kilogram sabu yang dicampur dalam makanan.
Disinggung peredaraan narkoba di Jambi, Anang mengatakan akan melakukan tindakan-tindakan di tahun ini, begitu juga upaya pemberantasan di kampung-kampung di Jambi yang merupakan lokasi terbesar peredaran narkoba di Jambi.
“Kita akan mengambil langkah seimbang, pengedar kita berantas pengunanya kita sembuhkan, modus peredaraan narkoba memang bermcam-macam cara dilewati, tapi yang penting bagaimana penjagaan intelijen kita dalam pengawasan peredaran tersebut,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mengatakan sebanyak 3.643 warga negara Indonesia dideportasi pemerintah Kerajaan Malaysia melalui Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, selama 2014.
Kepala BP3TKI Kabupaten Nunukan, Edy Sudjarwo di Nunukan, Selasa mengatakan WNI yang dideportasi tersebut telah menjalani hukuman berdasarkan atas pelanggaran yang dilakukan sebagai pendatang asing di negeri jiran itu baik di PTS Papar Kota Kinabalu dan Air Panas Tawau.
Kemudian, lanjut dia, kasus yang dilanggar sebagian besar karena tidak memiliki dokumen keimigrasian maupun “overstay” ditambah kasus narkoba dan kriminal lainnya.
Berdasarkan data yang diperoleh dari BP3TKI Kabupaten Nunukan, dari 3.643 WNI yang dideportasi terdiri atas 2.688 laki-laki, 747 perempuan, 208 anak laki-laki dan perempuan termasuk bayi yang berasal dari Sulsel, Sulbar, Sultra, Jatim, Jabar, NTT, kaltim, Kaltara, Sulteng, Sumbar, Kalsel, kalbar, Maluku, Sulut dan daerah lainnya.
Data ini berbeda dengan yang dirilis Konsulat RI Tawau yakni 3.641 WNI yang dideportasi pemerintah Kerajaan Malaysia melalui Kabupaten Nunukan selama 2014.
Demikian pula yang dirilis Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan sendiri, jumlah WNI yang dideportasi Malaysia lewat daerah itu adalah 3.640 orang yang terdiri atas 2.640 laki-laki, 837 perempuan yang sebagian besar berasal dari Sulsel (2.495 orang), NTT (775 orang), Pulau Jawa (132 orang) dan terbanyak ketiga dari Sulteng (108 orang).
Anehnya, dari data Pos Unit Tempat pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan selama 2014 tersebut terdapat 30 warga negara asing asal Malaysia yang dideportasi ke daerah itu masing-masing 20 orang pada JUli 2014 dan 10 orang pada Nopember 2014.
Padahal, dalam berita acara serah terima WNI deportasi dari Konsulat RI Tawau kepada Imigrasi Kabupaten Nunukan dijelaskan bahwa sebelum dideportasi telah diinterogasi atau diwawancara terkait kewarganegaraannya dan seluruhnya dinyatakan WNI.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Banyaknya pelabuhan tak resmi di Indonesia menjadi celah penyelundupan narkoba dari luar negeri ke Indonesia.
“Ada ribuan pelabuhan nggak resmi di Indonesia. Itu menjadi entry point yang bisa dijadikan jalan bagi para sindikat untuk memasukkan narkoba ke Indonesia,” kata Kabag Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Pol Sumirat Dwiyanto, di Jakarta, Selasa (6/1).
Ia mencatat hanya terdapat 250 pelabuhan resmi di Indonesia, sementara pelabuhan tak resmi berjumlah ribuan.
Baru-baru ini BNN berhasil menyita 840 kilogram sabu yang diselundupkan melalui jalur laut ke Pelabuhan Dadap, Tangerang. Sabu tersebut berasal dari Guangzhou, Tiongkok dan rencananya akan diedarkan di Indonesia.
Dalam operasinya itu, BNN menggerebek sembilan orang tersangka saat sedang melaksanakan transaksi sabu tersebut di kawasan Lotte Mart Taman Surya, Kalideres, Jakarta Barat, pada Senin (5/1).
Kesembilan tersangka tersebut adalah 4 orang WN Hongkong, 1 orang WN Malaysia dan 4 orang WNI yang berinisial SL, SN, TST, TSL, SEF, CHM, WCP, SJJ, dan ADK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Polres Bangkalan, Madura, Jawa Timur, mengaman mobil mantan Bupati RKH Fuad Amin Imron atas permintaan KPK.
“Mobil yang kami amankan jenis Land Cruiser,” kata Kapolres AKBP Soelistijono di Bangkalan, Selasa (6/1)  sore.
Pada saat diamankan, mobil tersebut diparkir di pinggir jalan, tanpa ada supir. Bahkan tanpa terkunci, sehingga petugas bisa membuka pintu mobil.
“Kebetulan, tombol otomatisnya berada di bawah karpet, sehingga kita bisa menghidupkan mobil,” ucapnya.
Mobil milik mantan Bupati Bangkalan yang kini menjadi tahanan KPK dalam kasus dugaan suap suplai migas itu ditinggalkan oleh pengemudinya sekitar pukul 02.00 WIB, Selasa dini hari di dekat terminal baru Bangkalan.
“Kita memang diperintahkan KPK, untuk mengamankan mobil Land Cruiser bernomor polisi L 81 SM ini, dan kami sudah melaporkan ke KPK,” kata Soelistijono menjelaskan.
Mobil yang diamankan Polres Bangkalan tersebut, bukan atas nama RKH Fuad Amin Imron, melainkan atas nama orang lain, yakni Padli, warga Kalimas Surabaya.
Selanjutnya, kata dia, polisi akan melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin mobil itu ke Samsat Polres Bangkalan.
Mantan bupati yang kini menjabat Ketua DPRD Bangkalan tersebut ditangkap tim penyidik KPK di rumahnya di Jalan Raya Saksak Kelurahan Kraton, Bangkalan pada awal Desember 2014.
Selain menangkap Fuad, tim KPK kala itu juga menyita uang tunai Rp700 juta lebih, serta uang sebanyak tiga koper lebih.
Beberapa hari setelah penangkapan itu, tim KPK melakukan penggeledahan di dua rumahnya di Bangkalan dan di Surabaya, serta menyita bebera berkas penting dari dalam rumah itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby