Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan interpelasi yang direncanakan DPR tetap kontekstual meskipun pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Tidak benar turunnya harga BBM menyebabkan interpelasi DPR kehilangan konteks. Pasalnya, kebijakan pemerintah terkait harga BBM masih banyak menyisakan tanda tanya,” kata Saleh Partaonan Daulay melalui pesan elektronik di Jakarta, Minggu (4/1).
Ketua Komisi VIII DPR itu mengatakan, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dan dijelaskan oleh pemerintah agar masyarakat bisa mengerti dan memahami kebijakan yang dinilai merugikan rakyat tersebut.
“Siapa bilang kehilangan konteks? Jangan-jangan harga premium diturunkan justru karena interpelasi itu. Berarti, interpelasi sangat kontekstual dalam melindungi hajat hidup orang banyak,” tuturnya.
Selain itu, Saleh menilai penggunaan pendapatan negara dari kebijakan menaikkan harga BBM di saat harga dunia sedang turun perlu juga dipertanyakan.
Pemerintah harus menjelaskan bila program itu disebut pengalihan subsidi ke sektor produktif, bagaimana bentuk programnya? Apa saja yang akan diperoleh rakyat dari pengalihan tersebut? “Katanya mau membangun infrastruktur, irigasi, dana pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dulu zaman pemerintahan yang lalu, apakah hal-hal itu tidak dilakukan? Kalau kuantitasnya mau diperbanyak, itu juga perlu dijelaskan,” katanya.
Bila ada penjelasan, tentu lebih mudah bagi DPR untuk melakukan pengawasan. Masyarakat pun bisa terlibat langsung untuk mengawasinya.
Karena itu, Saleh berpendapat interpelasi DPR terkait kenaikan harga BBM tetap kontekstual dan masih perlu dilanjutkan. Dengan begitu, fungsi “check and balances” DPR mendapatkan tempat secara proporsional.
Yang lebih penting, interpelasi itu adalah hak DPR yang dijamin oleh undang-undang dan Konstitusi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono menunjuk pengacara OC Kaligis sebagai kuasa hukum untuk mendampingi sengketa perselisihan partai menghadapi Aburizal Bakrie, Ketua Umum versi Munas Bali.
“Saya telah menerima kuasa dari Agung Laksono dan Zainudin Amali selaku Sekjen DPD Partai Golkar,” kata OC Kaligis di Jakarta, Minggu (4/1).
Kaligis mengatakan setelah menerima kuasa tersebut, maka dirinya bersama pengacara berhak menghadiri dan membela hak-hak dan kepentingan kedua kliennya dalam persidangan di pengadilan.
Masalah tersebut terkait adanya gugatan perselisihan partai politik No.579/PDT.G.2014/PN.JKT.PST tertanggal 5 Desember 2014 melawan Aburizal Bakrie (tergugat I), Idrus Marham (tergugat II), Fadel Muhammad (tergugat III), Nurdin Halid (tergugat IV) dan Ahmadi Noor Supit (tergugat V) di Pengadilan Negegri Jakarta Pusat.
Dia mengatakan bila tidak ada halangan maka sidang perdana perselisihan partai Golkar tersebut akan digelar Senin (5/1).
Menurut dia bahwa setelah menerima kuasa tersebut maka dirinya mempersiapkan materi untuk persidangan nantinya.
Meski Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengharapkan kedua kubu partai berlambang pohon beringin itu untuk berdamai tapi melalui jalan buntu, maka akhirnya bermuara ke pengadilan.
Namun dalam kuasa tersebut Agung dan Zainudin memilih domisili di Kantor DPD Golkar jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat.
Sedangkan Kaligis sudah mempersiapkan sebanyak 13 pengacara untuk mendampinginya selama persidangan diantaranya Rico Pandeirot, Andika Yoedistira, Haghia Sophia Lubis, Ramadi R Nurima dan Reza Gusman.
“Kami tetap fokus untuk menghadapi gugatan itu karena sudah ada pemberitahuan dari petugas pengadilan untuk sidang besok,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) menahan seorang tersangka kasus korupsi pekerjaan proyek bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Lawas (Palas) senilai Rp1,2 miliar, TA 2011.
“Tersangka tersebut, yakni AM Direktur CV Gading Mas, dijemput secara paksa petugas Kejati Sumut di Sibuhuan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Chandra Purnama, di Medan, Minggu (4/1).
Tersangka AM saat ini sudah dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Medan. Selama ini penyidik telah berulang kali melakukan pemanggilan terhadap tersangka AM, namun tidak pernah hadir atau mangkir di Kejati Sumut.
Bahkan, tersangka mencoba mengelabui Kejati Sumut dengan mengirimkan surat sakit ke Kejati Sumut yang dibuat oleh salah seorang dokter.
Namun, penyidik Kejati Sumut mencoba melakukan pemantauan terhadap tersangka AM di Sibuhuan, ternyata Pimpinan CV Gading Mas tidak benar sakit,dan dirinya keadaan sehat.
“Petugas Kejati Sumut langsung turun ke lapangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka AM dan dibawa ke Medan.”
Sebelumnya enam tersangka kasus korupsi proyek bantuan BPBD Padang Lawas, yakni ED Direktur CV Kurnia Agung, MH, Direktur CV Asoka Piramid dan DH Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Kemudian MZN, Direktur CV UD Iskandar, ASM, Direktur CV Hamido Utama, dan MFA, Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) telah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.
Kejati Sumut menemukan 11 paket pekerjaan proyek pengendalian banjir BPBD di Kabupaten Padang Lawas. Paket proyek tersebut untuk kegiatan pemasangan bronjong oleh lima perusahaan rekanan.
Namun, paket proyek yang dikerjakan itu ternyata tidak sesuai dengan nilai yang telah ditentukan pemerintah.

Artikel ini ditulis oleh: