29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40410

Bea Cukai Musnahkan 50.334 Botol Miras

Petugas memusnahkan ribuan botol minuman keras hasil tangkapan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kanwil Jakarta siap di lapangan depan Kodim 0501/JP, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2014). DJBC Kanwil Jakarta memusnahkan 50.334 botol minuman keras, 2760 liter ethyl alkohol, 415.456 batang rokok dan 15.144 botol kosong hasil penindakan atas pelanggaran di bidang cukai. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Ahok Paksa Pengendara Motor Naik Bus Gratis Pakai e-Money

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Ahok mengevaluasi pelaksanaan uji coba pelarangan sepeda motor yang dilaksanakan kemarin. Ia mengatakan akan mengevaluasi tentang penerapan tiket parkir bagi pengendara motor.
“Bayarnya misalkan Rp 2.000 untuk seharian,” ujarnya di Balai Kota, Kamis (18/12).
Namun, penerapan itu akan disinkronisasikan dengan penerapan e-money untuk bus tingkat gratis. Pasalnya banyak pengendara motor yang menitipkan motornya namun tidak menaiki bus gratis.
“Jadi nanti bayarnya segitu, tapi harus punya e-money. Bus tetep gratis, tapi harus tetap tapping pakai e-money,” ujarnya.
“Jadi kita hubungkan tempat parkir dengan orang yang punya langganan Jakarta,” tambahnya.
Ahok pun memaksa pengendara motor untuk memiliki e-money supaya dapat memakirkan kendaraannya dan menaiki bus gratis.
“Harus beli, kan kamu ada rekening bank semua. Kita kan mendorong semuanya supaya naik angkutan umum,” ujarnya.
Namun, Ahok mengatakan rencana itu masih dalam pembahasan karena belum ada pembahasan sistemnya. Setelah uji coba selesai dalam waktu sebulan, maka akan dilakukan evaluasi dan pembahasan rencana penerapan tiket tersebut apakan pantas diterapkan atau tidak.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Ahok Paksa Pengendara Motor Naik Bus Gratis Pakai e-Money

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Ahok mengevaluasi pelaksanaan uji coba pelarangan sepeda motor yang dilaksanakan kemarin. Ia mengatakan akan mengevaluasi tentang penerapan tiket parkir bagi pengendara motor.
“Bayarnya misalkan Rp 2.000 untuk seharian,” ujarnya di Balai Kota, Kamis (18/12).
Namun, penerapan itu akan disinkronisasikan dengan penerapan e-money untuk bus tingkat gratis. Pasalnya banyak pengendara motor yang menitipkan motornya namun tidak menaiki bus gratis.
“Jadi nanti bayarnya segitu, tapi harus punya e-money. Bus tetep gratis, tapi harus tetap tapping pakai e-money,” ujarnya.
“Jadi kita hubungkan tempat parkir dengan orang yang punya langganan Jakarta,” tambahnya.
Ahok pun memaksa pengendara motor untuk memiliki e-money supaya dapat memakirkan kendaraannya dan menaiki bus gratis.
“Harus beli, kan kamu ada rekening bank semua. Kita kan mendorong semuanya supaya naik angkutan umum,” ujarnya.
Namun, Ahok mengatakan rencana itu masih dalam pembahasan karena belum ada pembahasan sistemnya. Setelah uji coba selesai dalam waktu sebulan, maka akan dilakukan evaluasi dan pembahasan rencana penerapan tiket tersebut apakan pantas diterapkan atau tidak.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Dukung Proyek Infrastruktur, Menkeu Bentuk PT PII

Jakarta, Aktual.co — Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan infrastruktur merupakan motor utama bagi peningkatan perekonomian Indonesia.pemerintah saat ini fokus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pembangunan infrastruktur di mana proyek infrastruktur yang menjadi perhatian pemerintah meliputi jalan tol, tol laut, serta infrastruktur kelistrikan.

“Ketersediaan infrastruktur ini dapat memberikan multiplier effect kepada ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Bambang di Jakarta, Kamis.

Pada sisi lain, lanjut Bambang, pemerintah menyadari bahwa kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sangat besar tidak cukup jika hanya mengandalkan dari APBN. Pemerintah akan mendorong partisipasi swasta dalam mendukung pembangunan infrastruktur.

“Partisipasi swasta tersebut tentunya memerlukan struktur kerja sama yang baik antara swasta dengan pemerintah, baik pusat dan daerah selaku penanggungjawab proyek,” kata Bambang.

Bambang menambahkan, pemerintah akan berupaya memberikan kenyamanan bagi investor dalam berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur.

Pemerintah telah menyiapkan dukungan melalui berbagai kebijakan dan insentif berupa pembentukan lembaga/badan usaha yang mendukung, serta instrumen fiskal yang relevan. Salah satunya adalah pembentukan badan usaha penjaminan infrastruktur seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Kehadiran PT PII untuk memberikan penjaminan atas risiko politik diharapkan akan dapat memberikan kenyamanan bagi swasta dalam berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pendukung pengadaan lahan yang selama ini menjadi kendala pada tiap-tiap proyek infrastruktur

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Dukung Proyek Infrastruktur, Menkeu Bentuk PT PII

Jakarta, Aktual.co — Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan infrastruktur merupakan motor utama bagi peningkatan perekonomian Indonesia.pemerintah saat ini fokus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pembangunan infrastruktur di mana proyek infrastruktur yang menjadi perhatian pemerintah meliputi jalan tol, tol laut, serta infrastruktur kelistrikan.

“Ketersediaan infrastruktur ini dapat memberikan multiplier effect kepada ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Bambang di Jakarta, Kamis.

Pada sisi lain, lanjut Bambang, pemerintah menyadari bahwa kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sangat besar tidak cukup jika hanya mengandalkan dari APBN. Pemerintah akan mendorong partisipasi swasta dalam mendukung pembangunan infrastruktur.

“Partisipasi swasta tersebut tentunya memerlukan struktur kerja sama yang baik antara swasta dengan pemerintah, baik pusat dan daerah selaku penanggungjawab proyek,” kata Bambang.

Bambang menambahkan, pemerintah akan berupaya memberikan kenyamanan bagi investor dalam berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur.

Pemerintah telah menyiapkan dukungan melalui berbagai kebijakan dan insentif berupa pembentukan lembaga/badan usaha yang mendukung, serta instrumen fiskal yang relevan. Salah satunya adalah pembentukan badan usaha penjaminan infrastruktur seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Kehadiran PT PII untuk memberikan penjaminan atas risiko politik diharapkan akan dapat memberikan kenyamanan bagi swasta dalam berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pendukung pengadaan lahan yang selama ini menjadi kendala pada tiap-tiap proyek infrastruktur

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pelarangan Motor, Pengamat: DPRD DKI Tidak Dapat Menahan Kebijakan

Jakarta, Aktual.co —Pengamat Politik Jakarta Amir Hamzah mengatakan bahwa kebijakan pemerintah daerah DKI Jakarta yang menerapkan pelarangan sepeda motor melintas di jalan protokol, karena DPRD tidak dapat menahan mengenai kebijakan tersebut. Dia menilai seharusnya DPRD DKI Jakarta mampu mempertanyakan kenapa kebijakan tersebut bisa terjadi. 
“DPRD harus pertanyakan itu, jadi jangan salahkan masyarakat kalau ada menuntut,” katanya, Kamis (18/12).
Dikatakan Amir bahwa setiap kebijakan yang berhubungan dengan keuangan Gubernur DKI Jakarta harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Karena hal tersebut menyangkut kepada undang-undang keuangan negara. Sehingga Kata Amir, apabila nantinya pemprov memberikan sangsi kepada sepeda motor yang melanggar dengan denda 500 ribu, hal tersebut harus melewati persetujuan menteri dalam negeri terlebih dahulu.
“Semua kebijakan yang berupa uang harus disetujui dulu oleh Mendagri,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain