Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Daerah Sumatera Utara mencatat korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas di provinsi itu mencapai 1.857 jiwa sepanjang tahun 2014.
Dalam konferensi pers akhir tahun di Aula Kamtibmas Mapolda Sumut di Medan, Selasa (30/12), Kapolda Sumut Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo mengatakan, jumlah korban tewas itu ditemukan dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebanyak 6.108 kali selama 2014.
Selain korban tewas, Polda Sumut juga mencatat adanya 2.555 warga yang mengalami luka berat dan 6.349 orang lain mengalami luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.
Meski jumlah korban tewas cukup banyak, tetapi Polda Sumut mencatat jumlah itu mengalami penurunan sebanyak epat persen jika dibandingkan korba tewas pada tahun 2013 yang berjumlah 1.931 jiwa.
Dengan jumlah kecelakaan sebanyak 6.329 kasus pada 2013 (turun lima persen), korban luka berat juga turun sembilan persen (2.792 orang) dan luka ringan turun 6,5 persen (6.763 orang).
Jumlah kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban tewas, luka berat, dan ringan tersebut bukan hanya ditemukan dalam operasi kepolisian menjelang hari besar, melainkan dalam kondisi normal.
Menurut Kapolda, untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas tersebut, Polda Sumut rutin melakukan kegiatan pada 2014, terutama menjelang hari besar nasional dan keagamaan.
Dalam menyambut Lebaran, Polda Sumut menyelenggarakan Operasi Ketupat Toba yang berlangsung mulai 22 Juli hingga 4 Agustus 2014.
Dalam Operasi Ketupat Toba 2014 tersebut, Polda Sumut mencatat terjadinya 177 kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan 77 korban tewas, 93 korban luka berat, dan 183 korban luka ringan.
Kemudian, Operasi Zebra 2014 yang berlangsung mulai 26 November hingga 9 Desember 2014 yang bertujuan mencegah pelanggaran aturan berlalu lintas yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan di jalan raya.
Sedangkan menjelang Natal dan Tahu Baru, Polda Sumut melaksanakan Operasi Lilin Toba yang masih berlangsung sejak dimulai pada 24 Desember 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) akan melakukan sertifikasi situs purbakala, makam wali, rumah ibadah, wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar agar ke depannya tak menjadi masalah.
“Kami menargetkan sertifikasi situs purbakala, makam wali, rumah ibadah, wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dapat diselesaikan pada tahun 2015,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan usai Penyerahan Sertifikasi Tanah kepada Petani, Kartu Keluarga Sejahtera, nelayan, UKM, Pemprov Jabar dan lainnya di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jabar, Selasa (30/12).
Menurut dia, sertifikasi lahan yang dijadikan rumah ibadah perlu dilakukan agar tak terjadi konflik keagamaan. Begitu juga situs purbakala dan makam wali yang seringkali disinggahi oleh masyarakat untuk berziarah.
Menurut Ferry, kementeriannya tidak hanya meluncurkan program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), namun pada 2015 akan memberikan hak komunal kepada masyarakat yang tinggal di kawasan perkebunan, perbatasan dan pulau-pulau terluar yang menjadi batas teritorial Indonesia.
“Batas wilayah sudah ada. Tinggal penegasan saja tentang sertifikasi wilayah perbatasan,” katanya.
Dalam proses sertifikasi, kata dia, Kementerian Agraria sudah memiliki batas wilayah yang jelas. Yang perlu dilakukan ke depannya adalah bagaimana melakukan pengelolaan di wilayah perbatasan.
“Batas wilayah itu sudah jelas. Yang perlu kami lakukan adalah bagaimana lakukan pengelolaan di wilayah perbatasan,” ucapnya.
Ia menambahkan bila tanah-tanah yang ada telah memiliki sertifikat, maka akan memudahkan kementeriannya untuk melakukan pemetaan.
“Bila suatu saat ada rencana pemerintah untuk membangun jalan tol, kita mudah untuk memetakan, mana tanah milik masyarakat dan mana lahan rumah ibadah. Sehingga, bila ada pembebasan lahan, tidak lagi berurusan dengan spekulan tanah,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby