Soal Anggaran, DPRD DKI: Pemprov Tidak Maksimal

11 Desember 2014, 13:15

Jakarta, Aktual.co —Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa menggunakan anggaran secara maksimal. Sebab menurutnya bahwa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, terutama untuk warga Jakarta.
Sanusi juga menilai, penerapan sistem baru secara bersamaan seperti e-budgeting dan Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa (ULP), membuat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum siap. Karena itu, dia menyarankan agar sistem tersebut hendaknya dilakukan secara bertahap.
“Kalau langsung semuanya malah jadi seperti sekarang kan, penyerapannya rendah,” katanya kepada wartawan, Kamis (11/12).
Dikatakan Sanusi, banyak juga proyek bermasalah yang langsung dihentikan, seperti pembelian bus Transjakarta. Padahal pembelian tetap bisa dilakukan dengan pembenahan di berbagai sisi. Sehingga masyarakat tetap dapat menikmati transportasi massal yang aman dan nyaman.
Ke depan dirinya berharap agar program yang diajukan oleh SKPD sudah terencana dengan matang dan dapat terealisasi. Khususnya bagi program-program yang berkaitan dengan penanganan kemacetan dan banjir yang menjadi pokok permasalahan di ibu kota.
“Intinya program yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur yang dapat dihitung waktu penyelesaiannya,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Tidak Tergerus Zaman, Cagar Budaya di Pariaman Wajib Dilestarikan

11 Desember 2014, 13:13

Jakarta, Aktual.co — Walikota Pariaman Mukhlis Rahman menyatakan cagar budaya di Kota Pariaman, Sumatera Barat harus dijaga dan dilestarikan agar tidak terlupakan oleh perkembangan zaman.

“Cagar budaya harus dilestarikan dan dipertahankan, ini merupakan nilai sejarah suatu bangsa,” kata Mukhlis Rahman di Pariaman.

Ia menjelaskan, bukan hanya cagar budaya yang perlu dijaga dan diselamatkan, tetapi benda-benda bersejarah lainnya yang belum terdata, segera didata dan dimasukkan dalam koleksi milik negara, sehingga jatidiri Pariaman tidak hilang di telan zaman.

“Pentingnya pemahaman masyarakat dalam memaknai benda dan bangunan bersejarah sebab itu menjadi modal utama jatidiri Pariaman dan Bangsa Indonesia,” ujarnya.

“Pemerintah akan tanggung biaya perawatan untuk melestarikan cagar budaya tersebut. Dan saya tekankan kepada masyarakat penerima bantuan perawatan biaya cagar budaya agar tidak mengubah bentuk asli bangunan yang telah kita jadikan sebagai cagar budaya Kota Pariaman,” katanya.

Ia menjelaskan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diminta untuk segera melakukan invetarisasi sejumlah cagar budaya yang ada di Kota Pariaman.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pariaman, Yusrizal menyatakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus melakukan pendataan jumlah cagar budaya yang ada di Kota Pariaman.
“Pihaknya melihat banyaknya peninggalan sejarah belum terdata secara maksimal,” atanya.

Ia menjelaskan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pariaman mengajak peran serta masyarakat melakukan pendataan cagar budaya dalam melestarikan dari kepunahan.

“Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk peduli tentang cagar budaya sebagai makna sejarah yang masih tersimpan di Pariaman,” ujarnya.