15 Januari 2026
Beranda blog Halaman 41485

Layanan Bus Sekolah di DKI ‘Melempem’, Ini Penyebabnya

Jakarta, Aktual.co —Masih temui sejumlah kendala, layanan bus sekolah di DKI Jakarta masih belum mampu menampung satu juta pelajar di Ibukota.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Angkutan Sekolah, Nurhayati Sinaga, memaparkan sejumlah masalah yang ditemui Dinas Perhubungan DKI dalam memaksimalkan pelayanan bus sekolah.
Masalah pertama, yakni adanya penolakan dari rute angkot KWK dan angkutan umum lainnya untuk pengembangan rute-rute tertentu bus sekolah.
“Berbenturan dengan KWK, padahal mereka cuma sampai jam lima. Sementara lewat jam lima pelajar tidak ter-‘cover’, sehingga naik ojeg yang biayanya cukup mahal,” ujarnya, dalam acara diskusi bertajuk “Bus Sekolah Gratis; Antara Problem dan Solusi” di DPRD DKI, Rabu (26/11).
Masalah kedua, adanya kemacetan lalu lintas di kawasan yang dilintasi bus sekolah. 
Ketiga, tentang belum optimalnya kordinasi dengan sekolah dalam memanfaatkan bus sekolah. Padahal secara fisik bus sekolah tidak kalah saing dengan angkutan bus yang berbayar.
“Banyak problem untuk memaksimalkan. Pertama secara keunggulan hanya di fasilitas. Bus-nya dilengkapi GPS, CCTV, Call center. Jadi bisa tau supirnya siapa kondekturnya siapa. Kalau dibandingkan dengan bus yang berbayar, bus sekolah ini patut dipilih,” ujar Nurhayati.
Dibeberkannya, jumlah armada bus sekolah saat ini masih terbatas lantaran armadanya banyak yang rusak. 
“Total ada 104 armada. Dari 104 ini yang rusak buatan tahun 2006. Dengan kondisi pol di tempat banjir. Tahun 2010 pernah banjir, ada 33 armada yang rusak. Setelah kita hitung-hitung, ‘cost’ untuk perbaikan lebih mahal dibanding beli baru.”

Artikel ini ditulis oleh:

Anggaran Infrastruktur Cabor Bakal Masuk ke APBNP

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berencana memasukkan anggaran perbaikan infrastruktur dari setiap cabang olahraga (cabor), ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP).

Dikatakan Deputi V Bidang Keharmonisan dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, rencana tersebut akan dilakukan setelah Kemenpora menerima proposal perbaikan sarana dari pihak cabor.

“Nantinya, saat pembahasan APBNP 2015 itu kami bisa lakukan revisi. Karena sampai sekarang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2015 itu, belum dibahas tentang renovasi dari sejumlah fasilitas yang ada di GBK,” jelas Gatot di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).

Meski begitu, sebelum DIPA direvisi, lanjut Gatot, pihak Kemenpora akan terlebih dahulu berembuk dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

Dijelakan Gatot, pertemuan dengan KONI dan KOI dilakukan untuk membahas infrastruktur mana yang benar-benar harus diperbaiki dan mana yang tidak. Artinya, tidak semua keluhan dari cabor akan dipenuhi semua oleh Kemenpora.

“Nantinya begitu surat dari PB masuk, Kemenpora, KONI dan KOI, akan membahas mana yang lebih prioritas dan sebagainya. Jadi tidak semua cabang akan direnovasi total, karena tidak semua cabang butuh fasilitas yang permanen,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Disebut Bakal Jadi Wagub, Sarwo Serahkan ke Ahok

Jakarta, Aktual.co —Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta, Sarwo Handayani enggan besar kepala, meski namanya santer disebut-sebut sebagai kandidat kuat wakil gubernur (wagub) di ibu kota.
Yani mengatakan, menyerahkan seutuhnya kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengenai kepastian tersebut.
“Saya berfokus di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUP2) saja,” Kata, Sarwo Handayani,di Balai Kota,rabu (26/11)
Yani pun membantah mengenai kabar miring yang dialamatkan kepadanya, disebut-sebut akan mengakomodir kepentingan sejumlah pengusaha reklame dan billboard di Jakarta yang ruang geraknya terbatas sejak Joko Widodo (Jokowi) menjadi gubernur.
Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menjelaskan, kedekatannya dengan sejumlah pengusaha, termasuk periklanan di luar ruangan, karena pernah terkait dengan tugasnya sebelumnya, saat menjabat kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta.
“Saya harus dekat, agar bisa merayu mereka memberikan dana corporate social responsibility. Anggaran pemprov terbatas. Karena itu, kami harus menggandeng pengusaha,” ungkapnya.
Meski tak mempersoalkan kabar tersebut, menurut Yani, beredarnya rumor tak sedap tersebut sengaja disebarkan pihak-pihak yang merusak nama baiknya, karena masuk radar Ahok untuk mengisi kursi DKI-2.
“Enggak masalah, dibilang apa. Orang kan tahu rekam jejak saya seperti apa,” pungkas perempuan kelahiran Solo ini.
Sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Ahok selaku gubernur memiliki kewenangan penuh untuk memilih pendampingnya atau tak lagi harus berasal dari partai yang mengusungnya, PDIP dan Gerindra.
Merujuk Pasal 168 ayat 1 poin C Perppu tersebut, Jakarta bisa memiliki dua wagub. Namun, Ahok diwajibkan menyetorkan nama wakilnya 15 hari, setelah dilantik sebagai gubernur.
Menyikapi itu, di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin lusa (24/11), Ahok menerangkan, akan menyetorkan nama wagub, setelah Peraturan Pemerintah (PP) terkait diterbitkan.
“Jumat (28/11/2014) ini, keluar PP-nya. Kalau cepat, Senin-Selasa saya masukin,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Artikel ini ditulis oleh:

PPOB Bermasalah, Ombudsman Panggil Direksi PDAM Tirtanadi

Medan, Aktual.co — Sistem pembayaran rekening tagihan air secara online atau Payment Point Online Bank (PPOB) oleh PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, dinilai bermasalah dan meresahkan masyarakat.

Untuk itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, akan memanggil Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi untuk menjelaskan hal tersebut.

“Kita panggil direksinya ke kantor untuk memberi penjelasan, rencana Senin depan (1/12),” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar di Medan, Rabu (26/11).

Menurutnya, penjelasan mengenai sistem pembayaran online tersebut sangat penting, karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Masyarakat banyak melapor ke Ombudsman akibat pelayanan sistem pembayaran online ini.

Dari hasil monitoring Ombudsman di beberapa loket pembayaran online, seperti di loket pembayaran PDAM cabang Medan Kota, terjadi antrian cukup panjang. Bahkan, ada loket yang membatasi jumlah pelanggan, sehingga masyarakat menjadi kecewa.

“Dari sejumlah masyarakat yang kita wawancarai, sistem ini membingungkan dan meresahkan. Ini belum layak dioperasikan karena Bank belum bisa jalan, kecuali Bukopin, itu pun hanya Bukopin yang menerima pembayaran rekening listrik. Pembayaran di cabang-cabang PDAM pun antri, bahkan ada yang dibatasi. Ini kan kacau,” kata Abyadi.

Abyadi mensinyalir, carut marutnya sistem pembayaran online ini, terkesan dipaksakan. Hal itu juga terlihat dari SDM yang ditempatkan di unit-unit pelayanan cabang yang terkesan tertutup saat dimintai penjelasan.

“Kita nanti akan meminta direksi untuk menunda sistem itu. Jangan sampai akibatnya dari sistem yang belum siap ini, berdampak pada pelanggan. Misalnya pelanggan dikenakan denda akibat terlambat membayar. Padahal keterlambatan itu terjadi karena ketidaksiapan PDAM sendiri,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Gatot: Kemenpora Berhutang Pada Atlet Berprestasi SEA Games 2013

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ternyata masih memiliki hutang terhadap beberapa atlet Indonesia. Masalah tersebut diungkapkan langsung oleh Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Gatot S Dewa Broto.

Dikatakan Gatot, bahwa Kemenpora masih memiliki tanggungan kepada sejumlah atlet yang berlaga di SEA Games 2013 silam. Kemenpora mengakui, terdapat beberapa atlet yang belum menerima bonusnya.

“Kami tidak membantah ada satu dua cabang yang atletnya belum mendapat bonus, dan kami secepatnya akan menghubungi yang bersangkutan,” ungkap Gatot kepada wartawan di Gedung Kemenpora, Jakarta, Rabu (26/11).

Lebih jauh disampaikan Gatot bahwa, dana untuk bonus SEA Games 2013, berbeda dengan anggaran ‎bonus Asian Games 2014. Sehingga tidak bisa diselesaikan berbarengan dengan pemberian bonus Asian Games.

Namun, ia menegaskan bahwa, Menpora, Imam Nahrawi, sudah memberikan instruksi agar hal itu bisa segera diselesaikan.

“Posnya beda. Itu kan event SEA Games 2013 tapi kami tetap akan selesaikan semua. Pak Imam juga sudah memerintahkan kepada kami supaya semua bisa diselesaikan. Beliau (Menpora) memberikan tenggang waktu sampai akhir Desember 2014,” papar Gatot.

Artikel ini ditulis oleh:

Kemenpora: Kelengkapan Dokumen Sudah Lengkap

Jakarta, Aktual.co — Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S. Dewa Broto mengatakan, kelengkapan dokumen atlet yang akan diberikan bonus, sudah lengkap semua. Dokumen tersebut seperti nomor rekening, NPWP, dan berkas lainnya yang dibutuhkan.

Ditegaskan Gatot, dengan lengkapnya dokumen yang dikumpulkan, maka proses pemberian bonus, tidak bakal terhambat seperti sebelumnya.

“Untuk kelengkapan data memang kami akui tiga hari lalu belum beres. Tapi sekarang sudah rampung semua,” ujar Gatot kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (26/11).

Diungkapkan Gatot, pihaknya tidak mau kejadian yang pernah terjadi, terulang kembali.

Permasalahan satu atlet, kata Gatot, akan berdampak pada atlet yang lain dalam pemberian bonus tersebut. Pasalnya, pemberian bonus itu dilakukan melalui transfer antar bank.

“Jadi kami sangat hati-hati sekali karena semakin cepat pemberian bonus ini beres, yang untung kami juga, karena ‎penyerahan anggaran jadi sangat positif,” pungkasnya Gatot.

Kemepora sendiri, menargetkan seluruh proses transfer bonus tersebut, akan tuntas sepenuhnya akhir Desember.

Pemberian bonus ini dibagikan kepada atlet berprestasi di Asian Games dan Asian Para Games 2014 di Incheon, Korea Selatan kemarin.

Berdasarkan data yang ada, pada Asian Games 2014, Kontingen Indonesia mampu merebut empat medali emas, lima perak dan 11 perunggu. Sedangkan Asian Para Games 2014 merebut sembilan emas, 11 perak dan 18 perunggu.

Meski sama-sama mengharumkan nama bangsa, besar bonus yang diterima oleh atlet Asian Games maupun Asian Para Games berbeda. Bonus bagi peraih emas sebesar Rp400 juta sedangkan untuk emas Asian Para Games hanya Rp200 juta (perorangan/dobel). Sedangkan beregu Rp200 juta dan Rp100 juta.

Untuk perak Asian Games Rp200 juta (perorangan/dobel) dan Rp100 juta untuk beregu. Sedangkan perak Asian Para Games Rp90 juta (perorangan/dobel) dan Rp45 juta untuk beregu. Untuk perunggu Rp50 juta dan perunggu Asian Para Games Rp45 juta.

Bagi pelatih akan mendapatkan bonus mulai Rp15 juta hingga Rp100 juta. Sedangkan asisten pelatih akan mendapatkan bonus antara Rp7,5 juta hingga Rp50 juta. Bonus yang diterima sesuai dengan medali yang diraih oleh atletnya.

“Bonus ini bentuknya uang dan akan ditransfer melalui rekening masing-masing penerima penghargaan. Nilai yang diterima telah dipotong pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” kata pria yang juga Kepala Komunikasi Publik Kemenpora itu.

Gatot Dewa Broto menegaskan, proses pengiriman bonus kepada atlet, pelatih dan asisten pelatih tidak dilakukan oleh Kemenpora tetapi langsung dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain