1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 41559

Pengurus Cabor: Kemenpora Harus Bertanggung Jawab Penuh

Jakarta, Aktual.co — Manajer Pelatnas Angkat Besi Indonesia, Alamsyah Wijaya, menegaskan bahwa, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), bertanggung jawab penuh atas dana yang dikeluarkan oleh setiap cabang olahraga (cabor) untuk membeli peralatan tanding untuk Asian Games 2014 silam.

“Yang jadi masalah bukan perjanjian dengan pihak pemenang tander. Intinya, peralatan Asian Games kemarin, harusnya Kemenpora yang sediakan. Sampai sekarang aja tidak ada kelanjutannya,” sesal Alamsyah ketika dihubungi Aktual.co, Jumat (21/11).

Selain itu, Alamsyah semakin geram ketika mengetahui bahwa Kemenpora menyodorkan diri menjadi fasilitator cabor yang ingin melaporkan pemenang tender ke pihak berwajib.

“Gila itu Kemenpora. Kemenpora juga belum mengeluarkan uang ke pemenang tender. Mau cabor ada perjanjian sama pemenang tender juga tetap Kemenpora yang harus tanggung jawab, kan Kemenpora yang tunjuk perusahaannya,” ucap Alamsyah dengan nada kesal.

Lebih jauh disampaikan Alamsyah, terkait pengadaan peralatan tanding itu ada dua kebijakan. Pertama, Kemenpora memberikan uang kepada cabor dan cabor membeli peralatan sendiri.

“Kedua, cabor memberikan daftar peralatan dan Kemenpora yang beli. Tapi kedua kebijakan itu tidak berjalan,” sesalnya.

Selain menjadi fasilitator, Kemenpora juga mengisyaratkan tidak akan mengganti uang yang telah diberikan pihak cabor ke Kemenpora. Hal ini berdasarkan keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Kemenpora.

Untuk diketahui, peralatan yang dipesan oleh cabor dari perusahaan penyedia barang, yang ditunjuk oleh Kemenpora, hingga saat ini tidak kunjung tiba. Hal ini karena, perusahaan pemenang tender, merupakan perusahaan fiktif.

Artikel ini ditulis oleh:

Sekda Kota Lhokseumawe Ditetapkan Sebagai Tahanan Kota

Banda Aceh, Aktual.co — Sekda Kota Lhokseumawe, Dasni Yuzar, sejak Jumat (21/11) ditetapkan sebagai tahanan kota selama 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini, Jumat (21/11). 
Dasni bersama anak dan adiknya masing-masing bernama Reza Maulana dan Amir Nizam juga ditetapkan sebagai tahanan kota.
Ketiganya merupakan pengurus dan pendiri Yayasan Cakra Donya Lhokseumawe, dan terjerat kasus dana hibah bersumber dari APBA 2010 sebesar Rp 1 miliar. Sejak Kamis (20/11) siang hingga malam, ketiganya menjalani pemeriksaan di Kejari Lhokseumawe.
Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Aceh, Amir Hamzah menyebutkan ketiganya ditahan dengan status tahanan kota selama 20 hari ke depan. 
“Salah satu tersangka Reza Maulana, anak dari Dasni Yuzar, akan mengikuti CPNS di Banda Aceh. Kita izinkan pulang untuk mengikuti tes itu. Sedangkan adiknya, Amir, memang di Lhokseumawe. Dia sebagai PNS di Dinas Perindustrian Lhokseumawe,” ujarnya di Kejari Lhokseumawe.
Dia menambahkan, pihaknya menerima surat penangguhan penahanan dari Wali Kota Lhokseumawe, Suadi Yahya. Dalam surat itu disebutkan, kehadiran Sekda Kota Lhokseumawe dalam pembahasan anggaran sangat dibutuhkan. Namun, penangguhan tak dikabulkan.
“Tetap kita tahan dengan status tahanan kota,” ulangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dasni, Amir dan Reza, ditatapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana Hibah untuk Yayasan Cakra Donya Lhokseumawe. Kejati Aceh telah menyidik kasus ini sejak akhir tahun lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Tolak Kenaikan BBM dan Pecat Tiga Menteri Yang Mengurusi Migas

Ratusan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), melakukan aksi demo di depan Istana Negara, Jakarta, Jum’at (21/11/2014). Dalam aksi mahasiswa HMI sempat menarik kawat berduri yang ada di depan Istana. Dalam orasinya HMI meminta agar Presiden Jokowi mencabut kenaikan harga BBM atau Jokowi turun dari kursi Presiden, jika masih ada menterinya yang masuk dalam daftar merah KPK dan berpaham neolib AKTUAL/MUNZIR

Bursa Singapura Luncurkan Derivatif Petrokimia

Jakarta, Aktual.co —  Bursa Singapura (SGX) pada Jumat (21/11) mengatakan pihaknya akan memperkenalkan satu set, lima alat Derivatif Petrokimia SGX, yang akan diluncurkan dalam dua tahap.

Peluncuran derivatif petrokimia tersebut, sebagai tanggapan terhadap meningkatnya permintaan untuk solusi manajemen risiko yang lebih efektif bagi peserta industri petro kimia.

Pada tahap pertama, SGX Platts PX CFR China and Futures akan diluncurkan pada 2 Desember tahun ini.

Untuk tahap kedua, empat kontrak poliolefin akan diluncurkan pada 19 Januari 2015, yang meliputi SGX ICIS LLDPE CFR China Swaps and Futures; SGX ICIS LLDPE CFR S.E. Asia Swaps dan Futures; SGX ICIS PP Flat Yarn (Raffia) CFR China Swaps and Futures; dan SGX ICIS PP Flat Yarn (Raffia) CFR S.E. Asia Swaps and Futures.

Kontrak petrokimia SGX baru ini akan menjadi yang pertama di pasar yang harus dikliring di sebuah bursa, kata SGX. ICIS akan menjadi penyedia indeks untuk kontrak poliolefin. Kontrak PX CFR China akan diselesaikan tunai terhadap indeks Platts untuk melengkapi kontrak Benzene yang sudah ada.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Aksi Jokowi Pinokio dan Tuntut Mundur Sudirman Said

Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Akhi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAHMMI) melakukan aksi di depan kantor ESDM, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (21/11/2014). Dalam aksinya para pendemo memakai topeng Jokowi dengan hidung panjang (Jokowi Pinikio), menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas naiknya BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000, yang membuat rakyat semakin tercekik. AKTUAL/MUNZIR

DPD RI Mau Interpelasi Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Rencana DPR mengajukan interpelasi kepada Presiden Joko Widodo terkait naiknya harga BBM bersubsidi, diikuti oleh DPD RI.

Sejumlah senator akan mengajukan interpelasi kepada Jokowi.

“Dalam interpelasi saya akan menanyakan alasan harga BBM dinaikkan, siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari kebijakan tersebut,” kata Kanedi dalam Perspektif Indonesia bertema ‘BBM naik, siapa untung/rugi?’ bersama anggota DPD RI asal Papua Yanes Murib dan pengamat ekonomi UI Berly Martawardaya, di Gedung DPD, Jumat (21/11).

Menurut dia, penjelasan Jokowi sangat penting sehingga tidak membuat masyarakat bingung. Di sisi lain, pemerintah jangan gamang.

“Artinya pemerintah punya kesempatan untuk menjelaskan kepada masyarakat. Namun kesempatan itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga menimbulkan masalah.”

Meski demikian, kata Kanedi, pro-kontra naiknya harga BBM sebagai sesuatu yang wajar, dan sudah terjadi sejak pemerintahan sebelumnya. Hanya saja pemerintah harus memberi penjelasan.

“Yang penting pemerintah mengawal ketersediaan BBM itu di daerah,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain