27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 41620

Kantor Pos Kota Padang Salurkan Kartu Perlindungan Sosial

, Aktual.co — Kantor Pos Kota Padang membagikan kompensasi bagi rakyat miskin melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS), pada Rabu (19/11).
Kepala Kantor POS Padang, Ade Irwan menyebutkan bahwa pihaknya mulai membagikan KPS sejak Selasa (18/11) kemarin. 
“Iya, kita sudah mulai lakukan pembayaran utama pada hari kemarin. Tenggat waktu pembayaran utama kita dari tanggal 18 November hingga 12 Desember mendatang,” katanya di Padang.
Pembayaran KPS hampir mirip dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, hanya tata cara pembagiannya saja yang berbeda.
“Kalau dulu bisa dicairkan seluruhnya, kalau untuk KPS masyarakat diberikan semacam tabungan giro pos. Maksudnya, masyarakat bisa mengambil tidak secara keseluruhan di Kantor POS. Kemudian, untuk KPS juga tidak bisa diwakilkan, harus kepala keluargan,” jelasnya.
Besaran pembayaran tahap awal sebesar Rp.400.000 untuk masing-masing Kepala Keluarga (KK) dengan cara membagi jadwal per kelurahan maupun Kecamatan, agar antrian tidak membludak.

Artikel ini ditulis oleh:

Dulu Sebut Rakyat Buntung, Sekarang Rieke Bingung

Jakarta, Aktual.co — Anggota Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka enggan mengomentari kebijakan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Baginya, kebijakan pemerintahan itu tidak bisa hanya ramai pada saat diputuskan.
“Saya tidak lagi bicara dalam posisi menolak atau mendukung kenaikan BBM, tidak bisa pengelolaan energi hanya ramai saat keputusan BBM naik atau tidak,” tegasnya di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (19/11).
Menurutnya, kebijakan pemerintahan Jokowi itu pasti akaan dibarengi dengan langkah-langkah progresif. Salah satunya pemberantasan mafia migas yang selama ini terindikasi menggerogoti uang negara.
Pemberantasan mafia migas, lanjut Rieke, tidak bisa hanya dilakukan misalnya dengan pembubaran Petral. Melainkan secara menyeluruh dengan merevolusi mental di tubuh Pertamina.Sampai disini, ia mengaku mempunyai bukti pihak-pihak dimaksud. Hanya saja, Rieke enggan mengungkapkannya. 
“Saya bisa katakan dengan bukti yang Pertamina, BUMN mulai dibikin keropos didalam anak perusahaannya, ada swasta murni dengan alasan vendor ini itu,” jelasnya.
Padahal, penanganan itu sebenarnya bisa dikelola direksi tertentu namun oleh pihak tersebut dengan menyerahkannya ke perusahaan swasta. 
“Saya punya bukti data berapa perusahaan yang ada dalam tubuh Pertamina,” kata dia.
Rieke merupakan politisi PDIP yang getol menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan BBM. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia merupakan tokoh di garda terdepan menggalang kekuatan penolakan kenaikan BBM.
Salah satu pernyataannya yang menyita perhatian publik terhadap penolakan kenaikan BBM era SBY adalah ‘SBY Untung, Rakyat Buntung,”.

Artikel ini ditulis oleh:

Tessy Dipindahkan ke Panti Rehabilitasi Lido

Jakarta, Aktual.co — Kabul Basuki atau nama beken Tessy akahirnya dipindahkan ke panti rehabilitasi Lido, Bogor, untuk menjalani rehabilitasi sebagai pengguna narkoba.
“Tessy dibawa ke Lido hari ini,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto, di Sukabumi, Rabu (19/11).
Rencananya, sambung dia, selain Tessy bersama dua rekannya yang juga menjadi tersangka, PS dan AJ dijemput oleh penyidik untuk dibawa ke Balai Besar Rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional di Lido.
Penentuan rehabilitasi dilakukan setelah ketiganya usai menjalani serangkaian penilaian untuk menentukan bahwa mereka layak menjalani rehabilitasi. “Dari hasil assessment, ketiganya dinyatakan dapat menjalani rehab.”
Meski ketiganya diputuskan untuk direhabilitasi, namun, sambung Agus proses hukum ketiganya tetap berjalan.
Pada Kamis (23/10), Tessy bersama dua rekannya, PS dan AJ diringkus penyidik Bareskrim Mabes Polri saat ketiganya kedapatan mengkonsumsi sabu bersama.
Dari hasil penggerebakan itu polisi menyita dua bungkus kristal putih diduga sabu seberat 1,06 gram, dua alat hisap sabu, satu mobil Mercy warna silveratau perak, buku tabungan bank BCA atas nama Kabul Basuki dan tiga buah telepon genggam milik tersangka. [ant]

Editor: Wisnu Yusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pemkab Karawang Menaikkan Tarif Angkot 30 Persen

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika setempat dan pengusaha transportasi, sepakat menaikkan tarif angkutan kota sebesar 30 persen.
Kenaikan tarif tersebut disepakati menyusul keluarnya kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 18 November 2014.
“Dari 21 trayek angkot yang ada, kenaikannya disepakati 30 persen. Selain disetujui pengusaha angkot, disetujui pula perwakilan sopir angkot,” kata Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika setempat Dede Sudrajat, di Karawang, Rabu (19/11).
Kenaikan tarif angkot itu sudah otomatis setelah pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM. Hal itu terjadi karena biaya operasional angkot akan meningkat pasca kenaikan harga BBM.
Dede mengakui, dalam rapat kenaikan tarif angkot, sopir angkot di Karawang sempat menyampaikan usulan agar tarif angkot naik 50 persen.
Tetapi, usulan tersebut ditolak karena dianggap memberatkan masyarakat pengguna transportasi umum.

Artikel ini ditulis oleh:

Relokasi Warga Bantaran Ciliwung, 1.000 Unit Rusun Disiapkan

Jakarta, Aktual.co —Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta menyiapkan kurang lebih 1.000 unit rusun untuk warga yang terkena relokasi Kali Ciliwung.
“Nanti kami siapkan rusun di Jatinegara Kaum, Cipinang Besar Selatan, Komarudin dan di Jatinegara Barat. Itu semuanya kalau ditotal ada 1.000 unit,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta Yonathan Pasodung di Balai Kota, Rabu (19/11).
Namun, unit rusun tersebut belum dapat ditempati karena sebagian warga masih tersangkut masalah ganti rugi dan kepemilikan tanah. Disamping itu, keempat rusun tersebut statusnya masih belum siap.
“Kalau yang di Jatinegara Kaum itu masih difokuskan buat yang relokasi Waduk Riario. Ada sekitar 200 unit. Terus Jatinegara Barat itu statusnya masih finishing,” ujarnya.
Tambahnya, jika mendesak, keempat rusun tersebut akan siap dihuni pada awal tahun 2015 mendatang.
Sebagai informasi, Pemprov DKI menganggarkan pembangunan hunian vertikal dan rusunawa senilai Rp 2 triliun untuk anggaran pembangunan dan pembebasan lahan. 
Untuk rusun Cipinang Besar Selatan blok IV dan V sebesar Rp 27,3 miliar, rusun Jatinegara Kaum sebanyak 3 blok III, IV, dan V sebesar Rp 22,5 miliar, rusun Jatinegara Kaum blok I dan II sebesar Rp 29,5 miliar, dan rusun Komarudin blok V dan VI sebesar Rp 29,5 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Hitungan Jam Jelang Dilantik, Ahok Kerja Seperti Biasa

Jakarta, Aktual.co —Tinggal hitungan jam bakal dilantik di Istana, Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak melakukan persiapan khusus. 
“Sama aja sih, kerja biasa aja. Cuma nanti pakai jas putih. Kan pangkatnya mau ganti,” ujar Ahok di Balai Kota, Rabu (19/11).
Ia juga mengaku tidak mempersiapkan latihan fisik menjelang pelantikan. “Enggak juga. Malah tadi telat dicegat temen wartawan di rumah, wawancara. Jadi telat hari ini,” ujarnya.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan akan bekerja seperti biasa setelah resmi dilantik sebagai gubernur melanjutkan program-program sebelumnya, seperti proyek pembangunan dan rotasi birokrasi. “Intinya rotasi besar-besaran di eselon dua, tiga dan empat.” Selain itu, Ahok juga bersikukuh tidak akan mengubah gaya komunikasinya. Padahal semenjak menjabat sebagai Wakil Gubernur dan Plt Gubernur, justru Ahok kerap mendapat kritikan akan gaya komunikasinya yang dianggap kasar dan keras.
“Apa yang mau diubah? Susah juga kan. Kalo aku gak mau banyak ribut. Tanda tangan aja, coret, pusing amat,” ujarnya.
Sebagai informasi, mengacu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, gubernur dilantik oleh presiden, Ahok akan menjadi gubernur pertama yang dilantik oleh Presiden Jokowi.
Aturan tersebut tercantum didalam pasal 163 Perppu Pilkada yang menyebutkan bahwa gubernur dilantik oleh presiden di ibu kota negara. Apabila presiden berhalangan, maka pelantikan gubernur dilakukan oleh wakil presiden. Dan jika wakil presiden juga berhalangan, maka menteri dalam negeri yang akan melaksanakan pelantikan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain