27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 41621

Unjuk Rasa di Hongkong Berujung Bentrok, 4 Demonstran Diamankan Polisi

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak empat orang demonstran diamankan pihak kepolisian dalam bentrokan yang terjadi di Hongkong.
Seperti dilansir dari BBC NEWS, Bentrokan ini terjadsi setelah pengunjuk rasa yang menggunakan barikade logam berusaha untuk menerobos masuk pintu samping gedung dewan legislatif.
Sebanyak tiga orang personel polisi mengalami luka-luka dan empat orang demonstran diamankan.
Pengunjuk rasa kecewa karena pemerintah tidak mendengarkan aspirasi mereka dan tetap menyerukan demokrasi penuh terhadap pemerintah.
Sebelumnya pengunjuk rasa telah menguasai tiga lokasi utama di Hongkong selama hampir delapan minggu.

Artikel ini ditulis oleh:

Menpora Bentuk Tim Lanjutkan Proyek Hambalang

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengaku, terlebih dulu bakal membentuk tim khusus untuk mengkaji kemungkinan dilanjutkannya proyek Pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang.
“Kami akan bentuk tim untuk mendalami itu semua dan berkonsultasi dengan banyak pihak, tidak hanya dengan KPK, kemudian dengan BPK, BPKP, DPR, termasuk Kemenkumham dan lain sebagainya,” kata dia di kantor KPK, Rabu (19/11).
Dia mengatakan, pihaknya akan terus melakukan kajian sebelum proyek yang saat ini tengah berurusan dengan KPK tersebut bisa dilanjutkan oleh Kementerian Kemenpora. “Kita akan terus melakukan kajian yang lebih mendalam karena banyak aspek yang harus kita selesaikan.” 
Proyek Hambalang yang dikerjakan oleh KSO Adhi Karya dan Wijaya Karya amblas pada 14-15 Desember 2011 karena kontur tanah yang rentan longsong sehingga pembangunan dihentikan, padahal proyek tersebut rencananya menjadi menjadi sekolah pendidikan olahraga untuk atlet junior dan senior.
Namun demikian, Imam mengaku belum memikirkan secara jauh apakah akan memindahkan lokasi proyek Hambalang atau tetap di tempat semula pasca kajian tim tersebut.
“Nanti kita lihat hasil kajiannya seperti apa karena akan melibatkan banyak pakar dari instansi juga, dari instansi terkait, kita akan libatkan beliau-beliau semua,” tambah Imam.
Sejumlah aspek yang didalami misalnya adalah legalitas hukum dan kontur tanah.
Berdasarkan hasil evaluasi tim ahli ITB yang dituangkan dalam revisi laporan akhir pendukung penyidikan KPK untuk proyek P3SON Hambalang tanggal 31 Agustus 2013, terjadi kegagalan “system management design” dan konstruksi proyek yang telah menyebabkan kegagalan proyek sehingga bangunan P3SON tersebut secara keseluruhan tidak dapat digunakan sesuai peruntukkannya.
Hasil penelitian tim tanggap darurat yang dibentuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan longsor disebabkan sifat batuan di lokasi berupa tanah lempung yang mudah mengembang (swelling clay) sehingga memiliki kerentanan tinggi terhadap terjadinya gerakan tanah. [ant]
Editor: Wisnu Yusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Simpang Siur Naikkan Tarif, Angkot 03 Pilih Mogok

Jakarta, Aktual.co —Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diberlakukan sejak kemarin berdampak langsung terhadap tarif naiknya angkutan kota (angkot) di Jakarta. 
Salah satunya Angkot 03 dengan trayek Cililitan-Kampung Rambutan. Mulai hari ini tarifnya naik Rp1.000 rupiah, dari sebelumnya Rp3.000 jadi Rp 4.000.
Namun, salah seorang supir angkot 03 Amirudin, mengatakan kalau sebagian dari mereka sebenarnya mengusulkan agar tarif yang baru ditetapkan Rp4.500. 
“Naiknya seribu, tapi masih ada yang berhitung terlalu kecil, kalau sampai dua ribu ya kasian juga penumpang,apalagi penumpang kita banyaknya anak sekolah,” kata Amir, di Jakarta, Rabu (19/11).
Akibat masih simpang siurnya penentuan tarif, sebagian dari pemilik Angkot 03 pun memilih tidak beroperasi. Kawasan Jalan Tanah Merdeka yang biasanya jadi tempat mangkal angkot warna merah itu pun hari ini terlihat lengang.
“Gak jalan kita, mogok narik hari ini. Karena belum ada kesepakatan dan ungkapan kami para supir angkot dengan naiknya BBM,” kata Amir.
Ketua DPD Organda Safruan Sinungandi sendiri tak memungkiri bila pasca berlakunya penaikan BBM bersubsidi sejak pukul 00.00Wib, Selasa (18/11), ada supir atau operator angkutan umum yang sudah lebih dulu menaikkan tarif secara sepihak.
Yakni tanpa lebih dulu mendapat persetujuan dari DPD Organda DKI, selaku wadah organisasi pengusaha angkutan bermotor tersebut.
Menyikapi itu, kata Safruan, pihaknya mengaku tak bisa berbuat banyak untuk melakukan tindakan tegas.  Dan hanya bisa mengeluarkan himbauan saja kepada para supir ataupun operator agar bisa menunggu kebijakan resmi mengenai penentuan tarif baru dari pemerintah.
“Tetapi bila ada yang sudah menaikkan, kami hanya memberi teguran saja karena kami memaklumi bahwa mereka juga melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan hidup mereka,” ujarnya, di Balaikota DKI, Selasa (18/11).
Organda sendiri, diakui Safruan, memang berencana melakukan penyesuai tarif angkutan umum di Jakarta, terkait naiknya harga BBM bersubsidi. “Kita hari ini akan lakukan perhitungan ulang untuk menaikkan tarif angkutan umum.”
Kenaikan tarif akan berlaku bagi angkutan umum yang mengenakan tarif reguler. Seperti bus kota, mikrolet, dan taksi.
Dijelaskan Safruan, kenaikan tarif diperkirakan akan berada di kisaran Rp1.000 hingga Rp 1.500 untuk masing-masing angkutan umum yang berada di bawah koordinasi wadah organisasi pengusaha angkutan bermotor tersebut.
Minggu ini, perumusan mengenai usulan kenaikan tarif angkutan umum akan diajukan kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk dimintai persetujuan. “Sehingga untuk realisasinya tergantung kepada kecepatan birokrasi di Pemprov DKI juga.”

Artikel ini ditulis oleh:

DPRD DKI Mengadu ke DPR RI Terkait Pelantikan Ahok

Jakarta, Aktual.co — DPRD DKI Jakarta  menyambangi Komisi II DPR RI. Mereka mengadukan permasalahan yang dihadapinya, yakni pelantikan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo (Jokowi).
“Kedatangan kami dari pimpinan DPRD beserta fraksi untuk berkonsultasi dengan DPR RI, khususnya Komisi II untuk meminta pendapat terkait kekisruhan pelantikan gubernur,” terang Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (19/11).
Politisi PKS ini menyatakan kedatangannya ke Komisi II sangat jelas, yakni menindaklanjuti surat permintaan penundaan pelantikan Ahok kepada Presiden Jokowi. Sebab menurutnya rencana pelantikan itu belum menyelesaikan urusan administrasi.
Secara pribadi, lanjut Bang Sani – sapaannya, tidak menolak pribadi Ahok. Akan tetapi pihaknya terikat dengan peraturan perundang-undangan. Sementara rencana pelantikan Ahok dinilainya melanggar prosedur yang ada.
“Kemarin kan ada pelanggaran prosedur dan pelanggaran pengundangan saja, karena tidak menunggu dari Mahkamah Agung,” jelasnya.Reda
Pengangkatan Ahok, disinggung Bang Sani sebelumnya telah disepakati bersama, yakni menunggu pendapat MA. Namun hal itu dilanggar oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizal Ramli Peringatkan Rini Soemarno Tak Lakukan Praktek KKN

Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli memperingatkan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk tidak menggunakan praktek-praktek KKN dalam penempatan dirut BUMN strategis seperti Pertamina. 
Kata dia, informasi yang diterimanya Rini Soemarno melibatkan pihak ekternal untuk proses penjaringan calon Dirut Pertamina yakni PT DDI yang ternyata masih berkaitan dengan keluarga Soemarno.
“Ya saya mohon Rini Soemarno itu mawas diri, dia melibatkan kedua abangnya Arie Soemarno dan ongky soemarno dalam pemilihan direksi BUMN,” ucapnya di Jakarta, Rabu (19/11).
“Mohon maaf, tindakan itu KKN dan saudara Rini sebaiknya menghentikan praktek-praktek KKN itu,” tambah dia.
Ia pun mengancam, bila praktek KKN itu masih terus berlangsung dalam pemilihan direksi, salah satunya dengan menempatkan orang dekatnya tersebut maka akan meminta Presiden Joko Widodo untuk bertindak.
“Rini sebaiknya menghentikan praktek-praktek KKN, kalau tidak saya minta pak Jokowi bertindak,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Wilayah Tangerang Belum Disosialisasi ‘Kartu Sakti’ Pemerintah Pusat

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah hingga kini belum mensosialisasikan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar di wilayah Tangerang, Banten.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan bahwa hingga kini pihaknya belum mengetahui secara detail mengenai kartu sakti yang diluncurkan Presiden Joko Widodo.
“Kami harap pemerintah melalui kementerian terkait bisa segera menyosialisasikan kegunaan kartu sakti kepada warga sebab hingga kini masih banyak pertanyaan mengenai kegunaannya,” kata Arief, di Tangerang, Rabu (19/11).
Pemkot Tangerang masih menggunakan program kartu multi guna untuk pelayanan kesehatan gratis dan Kartu Tangerang Cerdas, yang merupakan program pemda.
“Kami masih tunggu dan tetap akan mengikuti apa yang menjadi peraturan dari pemerintah sebab tujuan utama yakni kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar bahwa pihaknya masih menunggu sosialisasi secara komprehensif tentang kartu tersebut.
Jika sosialisasi minim, daerah akan mentafsirkan sendiri dan hal itu berbahaya bila salah dalam pelaksanaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain