Jakarta, Aktual.co —Jelang pelantikan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI definitif siang ini Rabu pukul 14.00Wib di Istana Negara, pengamanan ketat sudah ikut terasa di Balaikota DKI.
Dari pantauan Aktual.co, sejak pagi sudah terparkir tiga baracuda dan water canon yang untuk pengamanan wilayah Balaikota dan DPRD DKI. Polda Metro Jaya juga menurunkan 750 personel untuk menjaga Balaikota DKI. 
Pengamanan ketat dilakukan mengingat banyaknya unsur dari warga Jakarta yang menolak diangkatnya Ahok sebagai Gubernur DKI.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya Inspektur Jenderal Unggung Cahyono mengatakan akan menurunkan 10.184 personel gabungan untuk mengamankan pelantikan Ahok.
Jumlah tersebut menurut Unggung, merupakan gabungan dari Polri, TNI dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. “Ini merupakan bentuk kesiapan aparatur untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menyambut proses pelantikan.” 
Sebagai informasi, mengacu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, gubernur dilantik oleh presiden, maka Ahok akan menjadi gubernur pertama yang dilantik langsung oleh Presiden Jokowi.
Aturan tersebut tercantum di dalam Pasal 163 Perppu Pilkada yang menyebutkan bahwa gubernur dilantik oleh presiden di ibu kota negara. Apabila presiden berhalangan, maka pelantikan gubernur dilakukan oleh wakil presiden. Dan jika wakil presiden juga berhalangan, maka menteri dalam negeri yang akan melaksanakan pelantikan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta akan mengkaji kembali program Kampung Deret di Jakarta, pasca mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta, Yonathan Pasodung, mengatakan ada tiga hal yang menjadi catatan BPK terhadap pembangunan kampung deret yang tersebar di 26 lokasi di Jakarta.
“Antara lain rumah yang masuk dalam program kampung deret tidak boleh dibangun di atas trase jalan, trase sungai, dan di atas kawasan penyempurnaan hijau umum (PHU),” ujarnya, di Balaikota DKI, Rabu (19/11).
Setelah ada catatan itu, kata Yonathan, pihaknya akan mengkaji lebih cermat proyek yang dicetuskan di masa Jakarta masih dipimpin oleh Gubernur Joko Widodo itu. Karena diakuinya, pihaknya kesulitan menentukan daerah pemukiman kumuh mana yang cocok untuk dibuat kampung deret dengan tidak dibangun di atas trase jalan, sungai dan PHU.
“Sudah direncanakan dengan pola yang sama, tetapi di eksekusinya ada penekanan. Seperti trase jalan itu pasti banyak warga yang tercoret dari daftar karena hampir di Jakarta itu slum area. Jadi kami masih memikirkan cara yang tepat untuk tidak terjadi perlawanan dari warga yang tidak memenuhi syarat,” tambahnya.
Kampung deret diketahui merupakan semacam program bedah rumah untuk memperbaiki rumah-rumah di permukiman kumuh menjadi lebih sehat dan layak huni. Kampung deret yang berhasil dibangun di Jakarta di antaranya di Petogogan, Pasar Minggu, Cilandak, Gandaria dan Cililitan.
Namun bulan Juni lalu, BPK menemukan data ada 90 rumah penerima bantuan penataan kampung yang berdiri di atas lahan dengan peruntukan untuk Dinas Bina Marga Drainase Tata Air dan Jalan. Ada pula 1.152 rumah yang terindikasi berdiri di atas tanah negara, serta enam rumah yang berdiri di garis sempadan sungai.

Artikel ini ditulis oleh: