Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus suap penanganan sengketa Pilkada Lebak, dengan tersangka bekas calon Bupati Lebak, Amir Hamzah dan Haji Kasmin.
Penyidik KPK, Rabu (19/11) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak swasta, Endang Lukman Hakim. Dia bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk mendalami perkara tersebut.
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk Amir Hamzah dan Kasmin,” kata Kepala Bagian Pemeberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha.
Amir Hamzah dan Kasmin diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kasus ini merupakan pengembangan perkara sengketa pilkada di MK yang sudah menyeret bekas ketua MK Akil Mochtar, Gubernur Banten non-aktif Ratu Atut Chosiyah dan adik Ratu Atut, pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.
Dalam pertimbangan vonis Ratu Atut, hakim menyatakan bahwa Ratu Atut memang menyuap Akil Mochtar senilai Rp1 miliar untuk pengurusan sengketa pilkada Lebak di MK yang berdasarkan hasil Komisi Pemilihan Umum Daerah Banten dimenangkan Iti Oktavia. Pemberian uang itu karena Amir Hamzah mengikuti perintah Ratu Atut untuk mengurus sengketa pilkada tersebut dan mendekati Akil Mochtar.
Hasil putusan sengketa pilkada Banten di MK memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara di Lebak.
Meski Atut mengaku namanya hanya diperjualbelikan oleh Amir Hamzah, tapi hakim berdasarkan saksi dan bukti menilai bahwa Atut memang menyetujui pemberian uang Rp1 miliar kepada Akil yang ditunjukkan pemanggilan Amir Hamzah dan Kasmin ke rumah dinas Atut. Di sana Atut meminta Amir dan Kasmin agar lebih sering turun ke masyarakat agar dapat meningkatkan elektabilitas keduanya.
Terkait perkara ini, Akil Mochtar telah divonis penjara selama seumur hidup, Ratu Atut dihukum penjara empat tahun dan denda Rp200 juta subsider lima bulan kurungan, Wawan divonis selama lima tahun dan pidana denda Rp150 juta subsider tiga bulan penjara dan pengacara Susi Tur Andayani yang menjadi perantara pemberian uang dihukum selama lima tahun dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan. 
Editor: Wisnu Yusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mendatangi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Rabu (19/11).
Dia mengaku, kedatangannya ke lembaga tersebut guna melengkapi berkas LHKPN miliknya. “Kemarin ada bukti print out dari bank yang belum diserahkan,” kata dia di gedung KPK.
Dia pun mengklaim, pelengkapan berkas LHKPN baru bisa diurusi karena, lagi-lagi dari sekian menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo tersebut didera kesibukan setelah memegang menjabat. ” Saya minta maaf baru bisa datang sendiri mengurusnya.”
Terhitung lebih dari tiga pekan setelah jajaran Kabinet Kerja dilantik, menteri bawahan Presiden Joko Widodo hingga saat ini baru tercatat ada sebelas menteri yang telah melaporkan harta kekayaannya. 
Editor: Wisnu Yusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kubu faksi oposisi di parlemen disebut Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Achmad Basarah akan terus memasang jurus kuda-kuda untuk mengkritisi program dan kebijakan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Karena itu, Presiden berikut menteri Kabinet Gotong-Royong bekerja ekstra hati-hati.
Ekstra hati-hati namun tetap cepat dan lebih keras lagi dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan nasional.
“Jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun karena hal itu akan menjadi pintu masuk bagi digunakannya hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau bahkan hak untuk melakukan proses impeachment,” tegas Basarah yang juga Wakil Ketua Fraksi-PDIP di DPR RI, saat dihubungi, Rabu (19/11).
Hak DPR yang bisa melengserkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla maupun menteri-menteri di Kabinet Gotong-Royong.
Partai berlambang banteng moncong putih selaku komando faksi pemerintah di parlemen, lanjut Basarah, sejauh ini sedang menyusun dan memantapkan skema koordinasi antara pemerintah dengan pimpinan parpol dan fraksi KIH di DPR. 
Hal ini dilakukan selain menghindarkan adanya upaya atau celah KMP menyatakan haknya ke pemerintah sekaligus mengawal jalannya pemerintahan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi akan meneruskan pembangunan proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang yang saat ini dimasalahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Namun, sebelum meneruskan proyek yang tersangkut kasus korupsi itu, Menpora terlebih dulu akan berkoordinasi dengan lembaga yang dipimpin oleh Abaraham Samad Cs itu.
“Jadi kami akan membentuk tim yang akan berkomunikasi dengan KPK serta pihak terkait lainnya untuk mendalami apakah Hambalang perlu diteruskan atau tidak,” kata Menpora Imam Nahrawi di Jakarta, Rabu (19/11).
Dia menganggap penting, untuk meneruskan proyek tersebut, terlebih lagi pembangunan fasilitas itu sudah menyedot banyak anggaran. “Alhamdulillah kami akan mendalaminya. Dan kalau terwujud maka akan menjadi salah satu solusi kekurangan sarana dan prasarana. Tolong didoakan yah.”
Dia menambahkan apabila sarana dan prasarana Hambalang dapat dimanfaatkan, hal itu akan menjadi momentum baik agar setiap uang negara yang sudah digelontorkan tidak mubazir.
Kalaupun di belakang ada persoalan hukum yang sementara didalami dan diselesaikan oleh KPK, menurut menteri itu bukan momok menakutkan sebab akan menjadi momentum masa depan kebangkitan olahraga Indonesia.
“Yang perlu diputuskan sekarang adalah mau diapakan bangunan yang sudah selesai, dan bagaimana dengan rencana pembangunan fasilitas lainnya. Walau bagaimana pun, proyek yang bernilai ratusan miliar dari uang rakyat tersebut jangan sampai terbuang sia-sia,” katanya.
September 2013 lalu, pembahasan nasib Hambalang juga pernah dilakukan oleh Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Yuli Mumpuni Widarso. Beberapa hal yang dibahas waktu itu adalah akan diapakan bangunan yang sudah mencapai lebih dari 90 persen, di atas 50 persen dan di bawah 40 persen. 
Perlu diketahui juga, pembangunan proyek Hambalang tersebut sudah menjadikan beberapa pihak menjadi tersangka kasus korupsi, diantaranya ialah dari Kemenpora ada nama Dedy Kusdinar (mantan Kabiro Perencanaan) dan Andi Alfian Mallarangeng (mantan Menpora). Sementara dari pihak swasta ada Teuku Bagus M. Noor dan Mahfud Suroso. Sedangkan Anas Urbaningrum terlibat dalam memuluskan perubahan anggaran proyek tersebut. Anas juga terbukti menerima gratifikasi dari Hambalang. Editor: Wisnu Yusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby