Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan rapor merah untuk dua unit layanan di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama sesuai hasil Survei Integritas Sektor Publik Indonesia 2014.

“Alhamdulillah tinggal dua lembaga saja yang masih kita kategorikan merah, misalnya izin penyelenggaraan angkutan pariwisata di Kemenhub, ini masih rapor merah dan Kementerian Agama,” kata Ketua KPK Abraham Samad di kantor KPK, Selasa (18/11).

Dia pun mengaku sangat prihatin, karena lagi-lagi lembaga yang dinaungi oleh Lukman Hakim itu terkena rapor merah. “Kementerian Agama juga masih sangat memprihatinkan mengenai pencatatan nikah di KUA.”

Samad mengatakan, izin penyelenggaraan angkutan pariwisata di Kementerian Perhubungan masih mendapatkan nilai 5,99, sedangkan Pencatatan Nikah di KUA di Kementerian Agama mendapatkan 5,47 yang berarti keduanya masih di bawah batas KPK yaitu 6.

Dia pun menyebut, unit KUA di Kemenag sesungguhnya sudah tiga kali mendapatkan nilai merah dari survei serupa. Dia mengatakan, mengenai unit yang belum ada perbaikan, dalam Undang-undang sebenarnya dimungkinkan untuk dimintakan kepada kepala unit yang bersangkutan kalau tidak ada perbaikan di pelayanan publiknya, bisa dilakukan pergantian.

Hadir dalam konferensi pers tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Menteri Kesehatan Nila Djoewita F Moeloek, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana serta Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Roni Dwi Susanto. Mereka hadir untuk menandatangani pakta integritas antarlembaga.

[Wisnu Yusep]

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Bareskrim Mabes Polri berhasil membongkar aksi penimbunan bahan bakar minyak (BBM) illegal jenis solar di Cilincing, Jakarta Utara 10 November 2014 pekan lalu.
Dari hasil itu Direktorat V Tindak Pidana Tertentu (Tippidter) telah menangkap seorang tersangka berinisial S berikut barang bukti 32 ton solar.
Kasubdit Tippidter Bareskrim Mabes Polri Kombes Agus Susanto mengatakan, S memperoleh BBM itu dari kapal resmi yang sebelumnya telah membawa minyak ke tempat tujuan.  Menurut dia, kebanyakan kapal yang membawa BBM itu dari kapal milik swasta.
“Sebenarnya begini, kalau dalam kapal itu kan sudah diperkirakan kalau dari luar Jakarta habisnya sekian. Kemudian ini kan harus dilaporkan ke perusahaan. Tapi, dilaporkan sudah habis, padahal masih ada sisa. Nah, sisa ini yang dijual,” kata Agus di Mabes Polri, Selasa (18/11).
Selain itu, sambung dia, bisa juga dalam perjalanan BBM yang hendak diantar itu diambil beberapa liter, kemudian dijual kepada penampung. “Nah, ini penyimpangannya di sini,” tegasnya.
Agus mengatakan, S dalam hal tersebut tak memiliki izin maupun memiliki dokumen lengkap. “Dan S ini tidak ada izin. S menimbun tanpa izin,” ungkapnya.
Namun demikian, S menimbun BBM ini bukan karena akan adanya penaikan harga BBM. “Ini murni untuk penghasilan S, bukan karena kenaikan BBM,” katanya.
Menurut dia, sejauh ini baru S yang dijadikan tersangka dalam kasus tersebut. Sementara pihak penjual BBM kepada S, belum dimintai keterangan. Namun, Agus memastikan penyelidikan atas kasus tersebut masih terus berjalan.
Pada bagian lain ia menyatakan dengan peningkatan harga BBM, penyalahgunaan bisa saja mengalami peningkatan. “Karena Karena semua kan ingin yang murah. Kemungkinan penyalahgunaan tetap ada,” kata dia.
(Wisnu Yusep)

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan harus ada transparansi yang jelas atas keputusan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Harus ada transparansi dan penjelasan yang ‘clear’ tentang peruntukan dari kenaikan harga BBM tersebut,” kata Nurul dihubungi dari Jakarta, Selasa (18/11).
Dia memandang, keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi pasti berimbas pada menurunnya kepercayaan publik. Sebab menurut dia, janji politik Jokowi semasa kampanye yang masih jelas teringat publik adalah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Oleh karena itu, kata dia, janji pemerintah untuk membangun penunjang produktivitas seperti infrastruktur, pelabuhan, dan lain-lain harus direalisasikan dalam waktu yang cepat.
“Agar masyarakat dapat merasakan janji politik dan menikmati kesejahteraan yang dijanjikan tersebut,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Persatuan Pembangunan Muchammad Romahurmuziy minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, agar menjadwalkan ulang dalam pemeriksaannya sebagai saksi untuk kasus korupsi pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan.

Dia mengaku, ketidakhadirnya ke lembaga tersebut karena harus mengikuti Rapat Paripurna pertama pasca rekonsiliasi Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. “Saya minta dijadwalkan kembali karena mengikuti rapat Paripurna,” kata dia ketika dihubungi, Selasa (18/11).

Namun demikian, dia memastikan akan memenuhi panggilan KPK. Apalagi, sambung dia, dalam kasus tersebut sudah ada tersangka sehingga perlu keterangan-keterangan saksi. “Saya pasti memenuhi panggilan KPK.”

Hari ini, Selasa (18/11) KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Komisi IV yang membidangi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pangan, Kelautan dan Perikanan Muchammad Romahurmuziy dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, menurut Annas Maamun, kaitan Komisi IV yang dulu dipegang Romi sapaan akrabnya adalah soal peruntukan perkebunan dengan cakupan luas harus menghadap ke DPR. Namun demikian, Annas mengaku tak kenal Romi.

“Tidak kenal saya (dengan Romarhurmuzi), tapi kalau untuk kepentingan masyarakat itu cukup Menteri Kehutanan, kalau sudah untuk perkebunan semua, luas, milik pribadi perorangan itu harus dibahas di DPR RI,” ungkap Annas.

Annas pun mengaku belum pernah bertemu dengan DPR untuk membahas alih fungsi hutan di Riau. “Belum, saya belum pernah jumpa. Baru rencana-rencana sudah ketangkap, hahaha,” kata Annas sambil tertawa.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Annas Maamun dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau yang diduga menyuap Annas Gulat Medali Emas Manurung sebagai tersangka.

KPK menyangkakan Annas dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Gulat Manurung disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan pada 25 September dan didapatkan barang bukti berupa uang sebanyak 150 ribu dolar Singapura dan Rp500 juta sehingga bila dijumlahkan total uangnya adalah sekitar Rp2 miliar.

Pemberian dilakukan Gulat agar kebun kelapa sawit miliknya seluas 140 hektar yang masuk dalam kawasan Hutan Kawasan Industri (HTI) dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam Area Peruntukan Lainnya (APL.) Kebun kelapa sawit itu berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

KPK juga menduga uang itu digunakan sebagai ijon proyek-proyek lain di Riau karena saat penangkapan dan pemeriksaan kita temukan daftar beberapa proyek yang nanti akan dilaksanakan di provinsi Riau.
(Wisnu Yusep)

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo menegaskan untuk mendorong kemajuan Indonesia semua pihak harus melakukan revolusi pola pikir sehingga mampu bergerak lebih cepat di tengah persaingan antarnegara.
“Revolusi pola pikir kita perlukan. Kita tidak mungkin (lagi) berpikir monoton, bisa kedahuluan negara lain,” kata Presiden saat menerima kunjungan peserta kursus reguler Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11).
Presiden mengatakan jangan hanya berkutat pada masalah politik, namun banyak hal lain yang harus dipikirkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Jangan berputar urusan politik terus, habis energi kita. Visi dan gagasan besar menjadi tidak cepat (diimplementasikan). Saling mengejek, saling menghujat, menjelekkan, ini menghabiskan energi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Presiden menceritakan pengalamannya berdiskusi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping mengenai resep pemerintah Tiongkok bisa mendorong kemajuan ekonomi.
Presiden mengatakan apa yang dialami dan dijalankan oleh Tiongkok dapat dipetik menjadi pelajaran oleh bangsa Indonesia sehingga bisa mendorong kemajuan ekonomi.
“Pemikiran besar seperti itu kalau kita bisa adopsi, kita ambil. Misalnya (Tiongkok) infrastruktur awalnya tidak punya uang, tapi kemudian setelah menjalankan kebijakan ini bisa mempunyai uang dan kini membiayai sendiri infrastruktur mereka,” kata Presiden.

Artikel ini ditulis oleh: