Jakarta, Aktual.co — Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, tak menutup kemungkinan akan melayangkan kembali gugatan praperadilan untuk kali ketiganya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Gugatan tersebut ditujukan kepada pihak Polri, terkait ancaman SMS gelap terkait pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnain pada tahun 2009 lalu.
Pasalnya gugatan praperadilan yang dilayangkan dia kerap ditolak oleh hakim tunggal pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Putusan praperadilan ini isinya tidak dapat diterima. Artinya bahwa nanti saya masih ada kemungkinan mengajukan lagi (gugatan ke 3),” ujar Antasari usai sidang gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/11).
Dia menjelaskan bahwa gugatan praperadilan yang diajukannya empat tahun lalu agar polisi selaku penyidik melakukan penyidikan atas laporannya nomor LP/555/VIII/2011/Bareskrim 25 Agustus 2011 silam.
“Sudah 4 tahun, tapi alasan secara normatif menurut UU karena mereka tidak menghentikan penyidikan secara tertulis maka permohonan saya tidak dapat diterima,” ujarnya.
Dia beranggapan laporannya sejak empat tahun lalu yang tidak ditindaklanjuti hal itu dinilainya sama juga dihentikan. Apalagi, sambung Antasari, laporannya itu hanya dibuat surat perintah oleh pejabat poliri. ” Nah ini yang perlu dipahami publik. Surat perintah dalam semalam bisa dibikin,” ungkap dia.
“Yang saya pentingkan adalah, setelah surat perintah dikeluarkan adalah tindakan apa yg dilakukan (polisi). Karena saya sendiri tidak pernah dipanggil sebagai saksi, saya yang melapor (soal ancaman SMS itu). Hampir 4 tahun, jadi apa kerjaan selama ini?,” katanya terheran.
Terkait dengan putusan hakim tunggal Suprapto yang menolak gugatannya itu, mantan jaksa itu masih memakluminya. Sebab hakim serba sulit. “Mau menerima permohonan saya, di UU tidak mengatur. Jadi hakim tengah-tengah ambilnya,” ucap dia.
“Nah, bahayanya adalah kalau ini terjadi pada rakyat biasa. Anda misalnya melapor tidak diapa-apain selama 4 tahun bagaimana? Mana keadilan?,” sambungnya.
Sedangkan penyidik dijelaskan dia merupakan aparat yang berdasarkan tugas jabatannya harus menyikapi laporan masyarakat. Kalaupun laporan itu dianggap sulit oleh penyidik polisi, mereka harus menghentikan sementara.
“Nanti kalau ada bukti baru mereka lanjutkan. Ini ngak, didiemin, digantung. Dikerjain engga, diapain engga,” kesel dia.
Ia mengaku saat gugatan praperadilan terhadapa Polri kali pertama dilayangkannya tahun 2013 lalu, itu hakim praperadilan pun menolaknya.
“Namun, putusan dulu (2013) lebih progresif, diminta penyidik menindaklanjuti, juga tidak ada gerakan. Sekarang saya ajukan lagi (juga di tolak),” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil survei di unit pelayanan publik pada 20 kementerian dan lembaga.
Berdasarkan hasil yang dipaparkan oleh ketua KPK Abraham Samad, Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)  masih mendapatkan nilai merah.
“Kita ingin lihat bagaimana di unit pelayanan publiknya apakah sudah memenuhi standar yang cukup dikategorikan memuaskan, dan karena itu kita menempatkan dua kementerian ini pada zona merah” ujar Abraham Samad pada jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/11).
Dikatakan Samad, salah satu indikator untuk mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia adalah melalui unit pelayanan publik seperti perizinan. Dia menambahkan, beberapa kementerian yang pada tahun sebelumnya dikategorikan merah berangsur-angsur sudah menjadi kuning dan hijau.
Namun, kementerian yang masih dikategorikan merah seperti Kemenag dan Kemenhub, dinilai Samad hanya memiliki nilai di bawah enam, sedangkan yang lainnya di atas enam.
“Izin penyelenggara angkutan pariwisata di Kementerian Perhubungan dan lagi-lagi di Kementerian Agama mengenai pencatatan nikah di KUA ini masih problem, keduanya mendapatkan nilai di bawah enam” jelas ketua lembaga antirasuah itu.
Samad menjelaskan, dari 20 kementerian dan lembaga ada 40 unit layanan publik. Kemudian dilakukan Survei tertutup dengan kuisioner serta in-deep interview. Terdapat 26 unit yang mendapat nilai di atas rata-rata yaitu 72. Sementara itu, 14 unit dan 2 unit yakni Kemenag dan Kemenhub berada di bawah rata-rata.
Pada perilisan hasil survei integritas itu, hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti,  Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Ketua Ombudsman Nasional Danang Girindawarna, serta Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby