Jakarta, Aktual.co — Mantan Jaksa Agung Basrief Arief sambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (17/11). Kedatangannya, guna menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Kangen-kangenan. Sambil ‎menyerahkan LHKPN,” ujar Basrief, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/11).
Mantan Jaksa Agung tersebut mengaku sudah koordinasi dengan lembaga antikorupsi perihal kedatangannya.
“Sudah dong. Enggak ada. Saya nggak ada rapat lagi‎,” kata Basrief yang tiba di KPK pukul 14.00 WIB
Sejak tanggal 20 Oktober 2014, Basrief melepas jabatannya sebagai Jaksa Agung. Posisinya kemudian di isi oleh pelaksana tugas yaitu Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto dan sampai saat ini, Presiden Joko Widodo belum menentukan posisi Jaksa Agung yang baru.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/11).
Saksi yang dihardirkan dalam sidang lanjutan terdakwa Drajad Adhyaksa dan Setiyo Tuhu itu adalah Andreas Eman selaku Kasubag Umum dan tim teknis, Ali Wardana selaku staf kasubag umum atau tim teknis
Dalam kesaksiannya didepan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Supriyanto, Andreas mengaku selaku Kasubag Umum memantau kegiatan pengadan Transjakarta dan menemukan banyak kendala.
“Saya monitor dari kegiatan transjakarta, saya mendapatkan laporan-laporan dari pengawas. Dilaporan ada kendala-kendala. Saya tidak ingat, pokoknya ada kendala dari pelaksanaan, untuk ditailnya tidak ingat,” kata dia di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Dia mengatakan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pengadaan itu salah satunya soal waktu pengadaan. Mereka (BPPT) mengeluh, karena waktunya yang sangat mepet.
Dalam sidang sebelumnya, Hakim Ketua Supriyanto mencecar pihak BPPT Prawoto ihwal proses pengawasan unit-unit bus sebelum serah terima kepada Pemprov DKI Jakarta. Dia mengatakan dari temuannya didapat ada beberapa bus spesifikasinya tidak sesuai permintaan.
Namun, menurut Hakim Supriyanto dari Berita Acara Penyerahan tertera tanda tangan Prawoto. Di dalam dokumen itu juga tercantum semua bus dalam kondisi siap pakai dan seluruh spesifikasinya sesuai permintaan. Atas dasar itulah Pemprov DKI merogoh kocek buat membayar. Tetapi, Prawoto justru menyangkal dia pernah meneken berkas itu.
“Karena secara progres belum tahu. Saya belum pernah tanda tangan,” kata Prawoto.
Pernyataan Prawoto menyebabkan Hakim Supriyanto merasa heran. Sebab, menurut dia mestinya hanya unit bus dianggap layak oleh BPPT akan dibayar. Dia juga mempertanyakan kinerja pengawasan dilakukan BPPT. “Lho itu spesifikasinya sesuai ndak?” Tanya Hakim Supriyanto.
“Ada yang tidak sesuai,” jawab Prawoto.
Hakim Supriyanto makin heran dengan jawaban Prawoto. “Kalau sudah dibayar kan sudah lolos dari pengawasan?” Tanya Hakim Supriyanto.
Prawoto pun dengan enteng menjawab, “Proses itu yang kami tidak tahu.”
Padahal di dalam kontrak kerja pengadaan bus TransJakarta dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, tugas BPPT mencakup sebagai konsultan perencana dan pengawas.
Hakim Supriyanto lantas bertanya kepada Prawoto apakah dia tahu sebagian bus itu sudah dibayar. Prawoto hanya mengaku dia tahu belakangan setelah perkara terkuak.
“Tahunya setelah kejadian,” ucap Prawoto

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mendagri Tjahjo Kumolo memandang perlu peningkatan keamanan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-el (singkatan versi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) yang terkait dengan kegiatan audit terhadap sistem KTP-el. “Ini yang harus jadi perhatian khusus,” katanya, Senin (17/11).
Mendagri juga mengemukakan kembali alasan penghentian sementara proyek KTP-el, antara lain evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas data KTP-el yang sudah dihimpun; evaluasi sistem teknologi dan KTP-el; dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan sistem administrasi kependudukan (adminduk).
“Hal ini akan dibahas oleh tim tersendiri secara tertutup,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Tjahjo, evaluasi sistem keamanan dan data KTP-el, kemudian perlu inventarisasi ulang ketersediaan perangkat dan blangko yang sudah mulai terkirim, tetapi perlu seleksi.
Mengenai permasalahan data aplikasi dan database SIAK dan KTP-el, Tjahjo menjelaskan adanya dua basis data terpisah, yakni @database SIAK, data operasioanal pelayanan admin di daerah, dan @database KTP-el merupakan data awal dan hanya satu kali “update”.
“Aplikasi ini indikasinya masih dikembangkan oleh pengembang luar (develop dari luar), pengembangan aplikasi dilakukan secara remote dari luar sehingga muncul potensi data kependudukan diambil oleh pihak yang tidak berhak,” jelasnya.
Selain itu, menurut Mendagri, hal yang masih harus dicermati bahwa aplikasi dan database masih dikelola oleh vendor pelaksana yang dampaknya adanya dua database SIAK dan KTP-el menyebabkan tidak jelasnya acuan sebagai referensi data kependudukan.
“Kerahasiaan data pendudukan atau rahasia negara menjadi tidak terjamin. Wajar terjadi menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan KTP-el tidak dapat digunakan sebagai alat identifikasi penduduk. Ini yang dipersoalkan,” katanya.
Mendagri menekankan bahwa “Basis KTP-el indikasi tidak akurat yang menyebabkan gagalnya integritas data pada instansi lain, misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU),” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh: