Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan penyempurnaan aplikasi dan basis data (database) sistem informasi administrasi kependudukan dengan melakukan unifikasi antara SIAK dengan aplikasi kartu tanda penduduk elektronik itu merupakan suatu keniscayaan.
“Mendorong penggunaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di seluruh Indonesia dengan migrasi non-SIAK ke SIAK. Yang penting pembersihan data sampah data kependudukan,” kata Mendagri, Senin (17/11).
Tjahjo Kumolo menjelaskan data kependudukan yang sudah terhimpun secara berkala harus ada perbaikan alur penyempurnaan aplikasi SIAK, lalu pembangunan sistem lahir, mati, pindah, dan datang (lampit) nasional secara terpusat.
“Sinkronisasi data kependudukan dengan lembaga negara atau institusi yang memiliki data kependudukan harus terjalin,” tegas mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melakukan eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap seluruh aset yang dimiliki terpidana, Gayus Tambunan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Tony Tribagus Spontana mengatakan, saat ini tim eksekutor Kejaksaan akan mendatangi Bank Indonesia (BI) untuk mengeksekusi putusan tersebut.
“Eksesusi aset Gayus Informasinya hari ini. Nanti tim eksekutor akan ke BI untuk eksekusi,” kata Tony saat dihubungi, Senin (17/11).
Namun, Tony belum mengetahui secara detail eksekusi seluruh aset milik Gayus. “Sementara informasinya hanya itu dulu. Nanti kalau ada perkembangan saya infokan kembali,” tegasnya.
Untuk diketahui, harta yang disita dari Gayus sesuai putusan MA yakni uang Rp74 miliar berupa pecahan uang US dolar dan dolar Singapura. Kemudian, 31 Batang emas, serta rumah di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Uang milik Gayus di rekening dan deposito itu disimpan di BI dan kini akan dibuka untuk dipindahkan ke rekening Kejaksaan. Eksekusi dilakukan pukul 09.00 WIB di BI oleh Kejari Jakpus. Siang ini rencananya Kejaksaan akan menggelar jumpa pers.
Gayus dipidana atas sejumlah kasus. Total hukuman untuk mantan pegawai Pajak itu hingga 30 tahun penjara. Pengadilan juga menyita uang serta harta milik Gayus yang terbukti melakukan pidana suap, pencucian uang, dan gratifikasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan segera menyetorkan nama-nama legislatornya untuk menduduki posisi di badan legislasi sebagai konsekuensi untuk menjalankan kesepakatan penyelesaian perseteruan dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yakni revisi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, dan penandatangan MoU sendiri akan dilakukan siang nanti pukul 13.00 Wib.    “Kami segera memasukkan nama-nama itu agar DPR bisa segera bekerja,” jelas juru runding KIH Pramono Anung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). 
Dia menambahkan, penyelesaian sengketa sendiri akan masuk dengan pembahasan revisi UU MD3. 
“Jadi sebelum membahas, seluruh fraksi pendukung KIH akan memasukkan nama-nama legislator ke DPR untuk badan legislasi,” ujar dia.
Lebih lanjut Pramono mengatakan seluruh pimpinan fraksi akan menghadiri penandatanganan Mou tersebut, dan segera dibuatkan  program legislasi nasional (prolegnas) melalui badan legislasi. 
“Saya optimistis revisi UU MD3 akan tuntas sebelum 5 Desember.” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh: