Jakarta, Aktual.co — Pemerintah daerah Aceh harus menjelaskan status kepemilikan Pulau Sevelak yang sudah berganti nama menjadi Pulau Susi. Sebab, pemda lebih mengetahui persoalan kewilayahan masing-masing.
“Saya kira pemda setempat yang seharusnya memberikan keterangan bagaimana status pulau itu, supaya ada kejelasan kepemilikannya. Pemerintah daerah yang harus berikan keterangan itu karena mereka memiliki akses terhadap semua informasi data,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli zon di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/11).
Ia menegaskan, kepemilikan pulau atas nama perorangan atau perusahaan tidak boleh dilakukan.
“Sebaiknya tidak, karena bagian dari kedaulatan bangsa. Bayangkan kalau pulau-pulau itu bisa dikuasai swasta dan diperjual belikan, apalagi pulau yang strategis di perbatasan. Itu akan sangat membahayakan,” tandasnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memiliki Pulau Sevelak di Kabupaten Simeulue, Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Kabarnya, pulau itu dibeli dengan harga Rp60 juta.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan kepada dua orang saksi terkait kasus korupsi pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Sumatera Selatan, Senin (17/11).
Dua saksi tersebut adalah karyawan PT DGI Wawan Karmawan dan karyawan PT Trifora Perkasa Yenti Sulistia. Keduanya akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka dalam kasus ini yaitu Rizal Abdullah.
“Mereka akan diperiksa sebagai saksi RA (Rizal Abdullah),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Priharsa Nugraha.
Rizal adalah Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet di Sumatera Selatan. Sebelumnya, dia mengaku telah menerima fee sebesar Rp 400 juta dari PT Duta Graha Indah (DGI). Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Selatan (Sumsel) itu mengatakan jika pemberian uang secara tunai itu diberikan secara bertahap.
Rizal disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ia diduga melakukan mark up atau pengelembungan anggaran. Kerugian negara dalam kasus itu sebesar Rp 25 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Siang ini Senin (17/11), dijadwalkan akan dgelar penandatangan kesepakatan perdamaian antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih(KMP), sesuai dengan deal antara kedua belah pihak yang berseteru, beberapa pasal di Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) akan dihapus. 
Penyebabnya pasal-pasa tersebut dinilai  berpotensi melemahkan sistem presidensial sesuai dengan konstitusi, ada juga pasal yang berhubungan dengan hak-hak DPR terhadap mitra kerja di pemerintah. Dan pasal yang dihapus lainnya adalah  alasan pengulangan, poin yang sama telah disebut di pasal yang lain, maka perlu dihilangkan.
Penandatanganan sendiri akan dihadiri oleh perwakilan KIH Pramono Anung, dan Olly Dondokambey. dan perwakilan KMP  akan diwakilkan oleh Hatta Rajasa dan Idrus Marham,  
Berikut dua pasal dalam UU MD3 yang sepakat untuk direvisi:
Pasal 74
Ayat 3 : Setiap pejabat negara atau pejabat pemerintahan yang mengabaikan rekomendasi DPR, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan.
Ayat 4 : Dalam hal pejabat negara atau pejabat pemerintah mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan.
Ayat 5 : DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR.
Ayat 6 : Dalam hal badan hukum atau warga negara mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk dikenai sanksi.
Pasal 98
Ayat 6 : Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.
Ayat 7 : Dalam hal pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), komisi dapat mengusulkan penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota mengajukan pertanyaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat 8 : DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
Laporan: Dedy

Artikel ini ditulis oleh: