Jakarta, Aktual.co — Mendagri Tjahjo Kumolo memandang perlu peningkatan keamanan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-el (singkatan versi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) yang terkait dengan kegiatan audit terhadap sistem KTP-el. “Ini yang harus jadi perhatian khusus,” katanya, Senin (17/11).
Mendagri juga mengemukakan kembali alasan penghentian sementara proyek KTP-el, antara lain evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas data KTP-el yang sudah dihimpun; evaluasi sistem teknologi dan KTP-el; dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan sistem administrasi kependudukan (adminduk).
“Hal ini akan dibahas oleh tim tersendiri secara tertutup,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Tjahjo, evaluasi sistem keamanan dan data KTP-el, kemudian perlu inventarisasi ulang ketersediaan perangkat dan blangko yang sudah mulai terkirim, tetapi perlu seleksi.
Mengenai permasalahan data aplikasi dan database SIAK dan KTP-el, Tjahjo menjelaskan adanya dua basis data terpisah, yakni @database SIAK, data operasioanal pelayanan admin di daerah, dan @database KTP-el merupakan data awal dan hanya satu kali “update”.
“Aplikasi ini indikasinya masih dikembangkan oleh pengembang luar (develop dari luar), pengembangan aplikasi dilakukan secara remote dari luar sehingga muncul potensi data kependudukan diambil oleh pihak yang tidak berhak,” jelasnya.
Selain itu, menurut Mendagri, hal yang masih harus dicermati bahwa aplikasi dan database masih dikelola oleh vendor pelaksana yang dampaknya adanya dua database SIAK dan KTP-el menyebabkan tidak jelasnya acuan sebagai referensi data kependudukan.
“Kerahasiaan data pendudukan atau rahasia negara menjadi tidak terjamin. Wajar terjadi menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan KTP-el tidak dapat digunakan sebagai alat identifikasi penduduk. Ini yang dipersoalkan,” katanya.
Mendagri menekankan bahwa “Basis KTP-el indikasi tidak akurat yang menyebabkan gagalnya integritas data pada instansi lain, misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU),” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan penyempurnaan aplikasi dan basis data (database) sistem informasi administrasi kependudukan dengan melakukan unifikasi antara SIAK dengan aplikasi kartu tanda penduduk elektronik itu merupakan suatu keniscayaan.
“Mendorong penggunaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di seluruh Indonesia dengan migrasi non-SIAK ke SIAK. Yang penting pembersihan data sampah data kependudukan,” kata Mendagri, Senin (17/11).
Tjahjo Kumolo menjelaskan data kependudukan yang sudah terhimpun secara berkala harus ada perbaikan alur penyempurnaan aplikasi SIAK, lalu pembangunan sistem lahir, mati, pindah, dan datang (lampit) nasional secara terpusat.
“Sinkronisasi data kependudukan dengan lembaga negara atau institusi yang memiliki data kependudukan harus terjalin,” tegas mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melakukan eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap seluruh aset yang dimiliki terpidana, Gayus Tambunan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Tony Tribagus Spontana mengatakan, saat ini tim eksekutor Kejaksaan akan mendatangi Bank Indonesia (BI) untuk mengeksekusi putusan tersebut.
“Eksesusi aset Gayus Informasinya hari ini. Nanti tim eksekutor akan ke BI untuk eksekusi,” kata Tony saat dihubungi, Senin (17/11).
Namun, Tony belum mengetahui secara detail eksekusi seluruh aset milik Gayus. “Sementara informasinya hanya itu dulu. Nanti kalau ada perkembangan saya infokan kembali,” tegasnya.
Untuk diketahui, harta yang disita dari Gayus sesuai putusan MA yakni uang Rp74 miliar berupa pecahan uang US dolar dan dolar Singapura. Kemudian, 31 Batang emas, serta rumah di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Uang milik Gayus di rekening dan deposito itu disimpan di BI dan kini akan dibuka untuk dipindahkan ke rekening Kejaksaan. Eksekusi dilakukan pukul 09.00 WIB di BI oleh Kejari Jakpus. Siang ini rencananya Kejaksaan akan menggelar jumpa pers.
Gayus dipidana atas sejumlah kasus. Total hukuman untuk mantan pegawai Pajak itu hingga 30 tahun penjara. Pengadilan juga menyita uang serta harta milik Gayus yang terbukti melakukan pidana suap, pencucian uang, dan gratifikasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby