Jakarta, Aktual.co — Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan segera menyetorkan nama-nama legislatornya untuk menduduki posisi di badan legislasi sebagai konsekuensi untuk menjalankan kesepakatan penyelesaian perseteruan dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yakni revisi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, dan penandatangan MoU sendiri akan dilakukan siang nanti pukul 13.00 Wib.    “Kami segera memasukkan nama-nama itu agar DPR bisa segera bekerja,” jelas juru runding KIH Pramono Anung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). 
Dia menambahkan, penyelesaian sengketa sendiri akan masuk dengan pembahasan revisi UU MD3. 
“Jadi sebelum membahas, seluruh fraksi pendukung KIH akan memasukkan nama-nama legislator ke DPR untuk badan legislasi,” ujar dia.
Lebih lanjut Pramono mengatakan seluruh pimpinan fraksi akan menghadiri penandatanganan Mou tersebut, dan segera dibuatkan  program legislasi nasional (prolegnas) melalui badan legislasi. 
“Saya optimistis revisi UU MD3 akan tuntas sebelum 5 Desember.” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah daerah Aceh harus menjelaskan status kepemilikan Pulau Sevelak yang sudah berganti nama menjadi Pulau Susi. Sebab, pemda lebih mengetahui persoalan kewilayahan masing-masing.
“Saya kira pemda setempat yang seharusnya memberikan keterangan bagaimana status pulau itu, supaya ada kejelasan kepemilikannya. Pemerintah daerah yang harus berikan keterangan itu karena mereka memiliki akses terhadap semua informasi data,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli zon di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/11).
Ia menegaskan, kepemilikan pulau atas nama perorangan atau perusahaan tidak boleh dilakukan.
“Sebaiknya tidak, karena bagian dari kedaulatan bangsa. Bayangkan kalau pulau-pulau itu bisa dikuasai swasta dan diperjual belikan, apalagi pulau yang strategis di perbatasan. Itu akan sangat membahayakan,” tandasnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memiliki Pulau Sevelak di Kabupaten Simeulue, Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Kabarnya, pulau itu dibeli dengan harga Rp60 juta.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan kepada dua orang saksi terkait kasus korupsi pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Sumatera Selatan, Senin (17/11).
Dua saksi tersebut adalah karyawan PT DGI Wawan Karmawan dan karyawan PT Trifora Perkasa Yenti Sulistia. Keduanya akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka dalam kasus ini yaitu Rizal Abdullah.
“Mereka akan diperiksa sebagai saksi RA (Rizal Abdullah),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Priharsa Nugraha.
Rizal adalah Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet di Sumatera Selatan. Sebelumnya, dia mengaku telah menerima fee sebesar Rp 400 juta dari PT Duta Graha Indah (DGI). Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Selatan (Sumsel) itu mengatakan jika pemberian uang secara tunai itu diberikan secara bertahap.
Rizal disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ia diduga melakukan mark up atau pengelembungan anggaran. Kerugian negara dalam kasus itu sebesar Rp 25 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby