16 April 2026
Beranda blog Halaman 41750

Tak Ingin Diacak-acak Pihak Lain, MS Hidayat Mundur dan Gabung ke ARB

Jakarta, Aktual.co — Meskipun tidak secara khusus menyebutkan bahwa Golkar akan diacak-acak oleh pihak lain, maka calon Ketua Umum Golkar MS Hidayat memilih mundur dan ingin menyelamatkan partai.
“Saya mengundurkan diri sebagai calon ketua umum dan melebur ambisi saya dan bergabung dengan ARB,” kata  Hidayat di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (30/11).
Alasan lain, sambungnya, adalah sikap Agung Laksono yang melanggar AD/ART partai dengan membentuk Presidium Penyelamatan Partai Golkar.
“Saya sayangkan kalau membentuk badan baru prisidium penyelamatan. Langkah Agung Laksono tidak elok dengan membentuk badan itu. Saya dan Agung sepakat untuk bersaing menggantikan ARB. Cara Agung Laksono itu jadi salah satu alasan saya mendukung ARB,” kata mantan Menteri Perindustrian itu.
Pengunduran diri MS Hidayat itu juga sudah disepakati oleh pendukungnya yang telah dijalin sejak 8 bulan lalu.

“Saya sudah ketemu pendukung saya dan diskusi. Mereka setujui keinginan mundur dan menggabungkan diri ke ARB. Secara politik ARB kuat dan akan mengambil kembali pimpinam Golkar. Tapi kami akan memberikan masukan dan kritikan kepada  internal,” katanya.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Pollycarpus Bebas, Suciwati: Penegakan Hukum Busuk!

Malang, Aktual.co — Suciwati Munir, istri almarhum pejuang hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, menanggapi perihal bebasnya Pollycarpus, terpidana kasus terbunuhnya Munir. Ia menegaskan bahwa kasus Munir saat ini menjadi tanggung jawab pemerintahan Joko Widodo  sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Kami tidak pernah menyerah dalam menyuarakan keadilan, dan ini menjadi tanggung jawab pemerintahan Jokowi,”  katanya kepada Aktual.co, Minggu (30/11) di kota Batu, Jawa Timur.

Keputusan dibebaskannya aktor yang paling bertanggung jawab atas terbunuhnya aktivis HAM itu, kata Suciwati, merupakan bukti masih rendahnya sistem penegakan hukum di tanah air.

“Selama sistemnya busuk, sulit menegakkan hukum, dan keadilan tidak bisa didapatkan,” imbuhnya.

Hingga sekarang, kata Suci, aparat penegak hukum masih belum menyentuh sama sekali tersangka yang diduga sebagai otak intelektual pembunuh Munir. Padahal, lanjutnya, Hendropriyono (mantan Kepala BIN) mengakui dan siap bertanggung jawab penuh atas meninggalnya Munir.

“Buktinya sampai sekarang aparat tidak pernah memproses dan mengembangkan kasus itu, sistem yang busuk, petaka bagi masyarakat,” tegas dia.

Lanjut Suci, masyarakat tidak diberikan ruang dalam menyuarakan keadilan. Apalagi, dalam kasus itu tersangka masuk dalam kategori pidana umum, bukan kejahatan kemanusiaan. Karena sejak awal, kasus yang menimpa mendiang suaminya itu sangat terstruktur. Dan, pelakunya lebih dari satu orang.

Artikel ini ditulis oleh:

ARB Akan Terpilih Secara Aklamasi

Jakarta, Aktual.co — Pengalaman Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie atau ARB yang mampu menambah jumlah kursi di DPR pada Pemilu 2014 lalu, diyakini akan bisa memenangi Musyawara Nasional dan akan terpilih secara aklamasi.
Ketua DPD I Golkar Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus mengatakan, saat Golkar dipimpin oleh Jusuf Kalla 2004-2009, ARB lebih baik.
“Kalau dibandingkan zaman Pak JK, kita suaranya anjlok banget. Kemudian dari anjlok itu ARB bekerja keras untuk bangkit. Kalau tim DPP Golkar  semua bangkit, Insya Allah berhasil. Kondisi kayak gitu saja kita bisa di posisi dua,” kata Hidayat.
“Atas kepemimpinan ARB itu, maka sangat masuk akal bila Munas IX ini, ARB akan terpilih secara aklamasi. Saya bisa menggaransi dia terpilih aklamasi,” kata dia lagi.
Terkait pertarungan Ketua Umum Golkar, dia menyebutkan, calon ketum, Airlangga Hartarto merupakan tokoh partai yang punya kualitas dan muda.
“Partai Golkar membutuhkan tokoh muda dalam memimpin partai. Tapi Golkar butuh figur dewasa yang matang. Airlangga. Hartarto pengalamannya di DPR RI tidak cukup menjadikannya sebagai ketua umum. Ical matang dalam politik,” kata dia.

Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Komisi III DPR Didesak Lakukan ‘Fit and Proper Test’ Pimpinan KPK

Jakarta, Aktual.co — Indonesia Corruption Watch mendesak agar Komisi III DPR segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yakni, Busyro Muqaddas dan Roby Arya Brata.
“DPR harus segera memilih pimpinan KPK,” kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (30/11).
Dia pun mengingatkan masa jabatan pimpinan KPK Busyro Muqoddas akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2014.

“Permasalahannya, DPR tidak juga menindaklanjuti proses tersebut dengan melakukan fit and proper test.”
Padahal, sambung dia waktu pemilihan semakin sempit sehubungan dengan akan habisnya masa jabatan Busyro Muqoddas dan masa reses DPR yang dimulai pada 6 Desember 2014.
Dia menilai, DPR cenderung mengundur dan bahkan bermaksud mengulang seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2015 mendatang.
Setelah melalui proses seleksi yang panjang dan bertahap-tahap, Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK akhirnya memilih telah memilih dua nama untuk diberikan kepada Presiden ketika itu, Susilo Bambang Yudhoyono.
Presiden SBY saat itu juga telah segera mengirimkan hasil dua nama calon pimpinan KPK yang lolos seleksi yaitu Busyro Muqoddas yang masih menjabat sebagai salah satu pimpinan KPK periode 2010-2014 dan Roby Arya Brata yang ketika itu menjabat sebagai Staf Ahli Sekretaris Kabinet kepada DPR pada 16 Oktober 2014.
Namun demikian, Komisi III DPR tetap melanjutkan seleksi calon pimpinan KPK meskipun tanpa keterlibatan fraksi dari partai politik anggota Koalisi Indonesia Hebat.
Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin memastikan, tak akan menghalangi dalam proses seleksi calon pimpinan KPK.
Menurut dia, Komisi III sudah tiga kali mengirimkan undangan rapat ke seluruh fraksi dan dirinya yakin keputusan komisi sudah memenuhi syarat. 
“KIH sudah kita undang sebanyak tiga kali. Kalau keberatan silakan sampaikan di rapat paripurna,” katanya.
Aziz menjelaskan bahwa Komisi III DPR pada Senin (1/12) akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, komisioner KPK, dan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK untuk membahas seleksi tersebut.
Setelah itu, tambah dia, Komisi III DPR RI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan dua orang calon pimpinan KPK yaitu Busyro Muqaddas dan Roby Arya Brata pada Rabu (1/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Inilah 4 Catatan dari Espekape untuk Pertamina

Jakarta, Aktual.co —  Solidaritas pensiunan karyawan Pertamina (eSPeKaPe) menegaskan kepada Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina yang baru, Dwi Soetjipto untuk bisa merealisasikan empat catatan dari eSPeKaPe.

Seperti dikatakan oleh ketua umum (ketum) eSPeKaPe, Binsar Effendy Hutabarat salah satu yang harus menjadi perhatian utama Dirut Pertamina yang baru adalah keharusan Pertamina untuk menjadi pengelola tunggal dalam operator blok Mahakam.

“Pasca 2017, Pertamina harus bisa menjadi pengelola tunggal blok Mahakam tanpa perlu menggandeng Total EP dan Inpex Corp,” tegas Binsar, saat menghadiri diskusi yang bertema ‘Prospek Migas Nasional di Bawah Direksi Baru Pertamina’, di Jakarta Selatan, Minggu (30/11).

Selain itu, Binsar menghimbau kepada Pertamina, dalam menjalankan kebijakannya harus selalu berpijak pada pasal 33 UUD 1945. Lanjutnya, catatan yang harus dilakukan Pertamina adalah tidak melakukan privatisasi terhadap BUMN tersebut.

“Mereka harus tunduk pada Pasal 33 UUD 1945. Pertamina harus mampu menyediakan BBM yang merata ke seluruh pelosok tanah air dengan memperhatikan daya beli masyarakat tertentu,” ujarnya menambahkan.

“Pertamina harus melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal 28 UU No. 22 Tahun 2001. Di bawah pimpinan Dwi Soetjipto, Pertamina harus bisa memangkas hutang-hutangnya,” katanya lagi.

Lebih jauh dikatakan oleh Binsar, dalam periode seratus hari belum ada tanda-tanda kinerja yang membaik, maka eSPeKaPe akan menjadi organisasi pertama yang mengambil tindakan untuk menyelamatkan Pertamina.

“Jika dalam 100 hari Pertamina tidak melakukan kinerja yang diharapkan, eSPeKaPe adalah pihak pertama yang akan menuntut Dwi Soetjipto mundur dari jabatan Dirut Pertamina,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

IPI: Direksi Pertamina Harus Cakap dan Paham Tentang Migas

Jakarta, Aktual.co — Banyaknya kontroversial terhadap pengangkatan Direktur Utama (Dirut) Pertamina yang baru, Dwi Soetjipto. Hal itu disebabkan, Dwi bukanlah seorang yang mumpuni atau cakap menguasai permasalahan minyak dan gas Bumi (Migas).

“Direksi Pertamina itu harus mempunyai kemampuan, pengalaman, kepahamanan di bidang migas. Karena bagaimana mungkin membuat Pertamina menjadi lebih baik masalah-masalah migas dari hulu ke hilir,” ujar Direktur Institute Public Indonesia  (IPI), Karyono Wibowo pada diskusi politik bertajuk ‘Prospek Migas Nasional di Bawah Direksi Baru Pertamina’ di Jakarta, Minggu (30/11).

Banyak persoalan saat proses menyeleksi Direksi Pertamina. Dimulai dari proses penyeleksian yang dilakukan tertutup. Selain itu, juga mengabaikan tata kelola perusahaan yang baik dan bersih bebas dari KKN .

“Tidak transparansi dalam penyeleksian, Konon direksi-direksi lama tidak ada satu pun yang diloloskan dalam penyeleksian ini,” urai Karyono Wibowo.

Menurutnya, dalam proses penyeleksian direksi seharusnya melibatkan PPATK dan KPK seperti saat pemilihan Menteri.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain