Jakarta, Aktual.co —Unjuk rasa menolak kenaikan BBM kembali dilakukan oleh gabungan mahasiswa di Kota Bogor, Jawa Barat dengan melakukan penutupan jalan, Selasa (25/11).
Aksi yang dimulai pukul 09.30 WIB diawali di depan Tugu Kujang Jalan Padjajaran, mahasiswa berorasi dan melakukan penutupan jalan selama kurang lebih 30 menit.
Usai berorasi di Tugu Kujang, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMI, PMII, GMNI melakukan “longmarch” menuju Balai Kota Bogor.
Dalam aksinya, mahasiswa berjalan kaki menutup ruas jalan hingga menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Padjajaran menjadi tersendat.
Mahasiswa terus menyerukan aspirasnya menolak kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi yang dinilai menyengsarakan rakyat kecil.
Selama melakukan aksi, mahasiswa berorasi di sejumlah titik seperti di pertigaan Jalan Jalak Rahupat, selama kurang lebih 20 menit hingga menutup akses kendaraan yan akan melintas.
Mahasiswa kembali melanjutkan aksinya berjalan kaki menuju Istana Bogor, di depan gerbang istana massa kembali berorasi.
Usai berorasi di depan gerbang istana, mahasiswa bergerak menuju Balai Kota untuk kembali berorasi.
Aksi mahasiswa mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian yang mencegah agar mahasiswa tidak menutup jalan di depan Balai Kota.
Mahasiswa diperbolehkan berunjuk rasa di depan Plaza Balai Kota, selain berorasi mahasiswa juga membakar ban bekas.
Dalam orasinya mahasiswa juga mengkritisi program sehari tanpa kendaraan oleh Pemerintah Kota Bogor sebagai bentuk pencitraan serta mendukung kenaikan BBM.
Mahasiswapun mendesak Wali Kota Bogor untuk keluar dan mendengarkan aspirasi mereka.
Selama lebih 30 menit berorasi mahasiswa mendesak agar wali kota keluar menemui massa dengan bergerak menuju gedung Balai Kota.
Sempat terjadi dorong-dorongan antara aparat dan mahasiswa yang mendesak untuk masuk ke Balai Kota.
Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman bersedia menemui mahasiswa dan memberikan penjelasan atas aspirasi yang disampaikan.
Menurut Usmar kenaikan BBM sudah ditetapkan dan diputuskan sehingga tidak bisa lagi ditolak dan harus dijalankan.
“Terkait satu hari tanpa kendaraan bukan untuk pencitraan, kita hanya mencoba menumbuhkan budaya naik angkot dan bersepeda di masyarakat, mengurangi kepadatan dan polusi di Kota Bogor,” kata Usmar.
Dalam orasinya mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya menggugat kenaikan harga BBM, memberantas mafia migas, stop arogansi aparatur pemerintahan, bubarkan SKK migas, nasionalisasi aset-aset asing dan laksanakan reformasi agraria.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Dilansir dari laman resmi Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) disebutkan  kelembapan udara di kawasan Jakarta dan sekitarnya antara 63 sampai 94 persen dengan suhu 23 sampai 33 derajat celcius. 
Untuk wilayah Jakarta, diperkirakan sebagian wilayah akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Prakiraan tersebut berlaku hingga Rabu (26/11) pukul 07.00Wib.
Dari pantauan Aktual.co, pukul 10.00 pagi tadi ketinggian air di Pintu Air Manggarai berada di status Siaga Empat dengan ketinggian 690 centimeter. Untuk Pintu Air Depok  ketinggian air 115 centimeter dengan status Siaga Empat.
Sedangkan di Bendungan Katulampa Bogor 30 centimeter dan berstatus Siaga IV. Dan di Pintu Air Pasar Ikan berstatus Siaga Tiga dengan ketinggian air 219 centimeter.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) belum dibahas oleh DPRD DKI Jakarta. Padahal, Pemprov DKI sudah menyerahkannya bulan Oktober lalu. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah angkat tangan.
“Kemungkinan molor ada, karena belum terbentuk AKD. Bagaimana kita mau bahas antara eksekutif dan legislatif, komisi saja belum ada, bagaiamana itu,” ujar Saefullah di Balai Kota, Selasa (25/11).
Ia mengatakan molornya pembahasan KUAPPAS karena perebutan alat kelengkapan dewan yang terjadi antara kubu KMP dan KIH di tubuh DPRD DKI. Meski demikian, ia masih tetap menunggu undangan dari DPRD untuk membahas KUAPPAS. 
“Kita tunggu-tunggu undangan dari dewan. Kalau dari kita sudah siap melakukan pembahasan, karena KUA-PPAS sudah diajukan. Tinggal pembahasan antara eksekutif dan legislatif saja,” ujarnya.
Saefullah mengharapkan, pengajuan KUA-PPAS tahun 2015 kepada DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 76,9 triliun itu dapat segera dibahas. 
“Kita minta secepatnya, kalau serius satu bulan bisa selesai. Kalau minggu ini terbentuk, kita mulai bahas minggu depan, targetnya sampai Januari 2015 pembahasan tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggunakan APBD 2014 untuk menjalankan program prioritas tahun depan. Pihaknya akan menggunakan surat keputusan gubernur untuk menentukan program-program mana saja yang harus dikerjakan sebelum pengesahan APBD 2015.
“Nanti saya pakai SK Gubernur apa saja yang harus dikerjakan dahulu. Program yang harus didahulukan itu misalnya perawatan taman, pengerukan kali, penanggulangan banjir, serta pelayanan rumah sakit dan puskesmas,” ujar Heru di Balai Kota, Selasa (25/11).
Ia mengatakan, penggunaan dana APBD 2014 untuk program prioritas sebelum adanya pengesahan APBD 2015 diperbolehkan seperti tertuang dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Jadi, nanti misalnya di APBD 2014 ada perbaikan sarana dan prasarana di Kecamatan X dengan anggaran Rp10 juta, di tahun depan bisa dilakukan di Kecamatan Y dengan anggaran yang sama, enggak boleh lebih,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid