Jakarta, Aktual.co —Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir Dinas Pekerjaan Umum DKI, Warsito, mengakui ada 141 pompa untuk persiapan menghadapi banjir di DKI Jakarta yang rusak karena tersangkut sampah rumah tangga.
Secara umum dia membeberkan kesiapan pompa air di Jakarta saat ini.
Di wilayah Jakarta Barat, ada 149 pompa air dengan rincian 100 pompa stasioner, 45 pompa mobile, dan empat pompa underpass.‎ Dari ratusan pompa yang tersebar di 32 rumah pompa di delapan kecamatan, 104 berkondisi baik dan 45 pompa lainnya berkondisi rusak. 
‎Di wilayah Jakarta Pusat, kata dia, total pompa air berjumlah 120 unit. Yang terdiri dari 78 pompa stasioner, 24 pompa mobile, dan 18 pompa underpass. Pompa air yang dinyatakan masih dalam kondisi baik berjumlah 100 unit, sedangkan 20 unit rusak. 
‎”Pompa tersebut tersebar di 23 rumah pompa di wilayah Jakarta Pusat,” ujarnya, Senin (24/11).
Untuk Jakarta Selatan, 41 pompa berkondisi rusak dan 77 pompa dinyatakan masih baik. Jumlah pompa air di wilayah itu berjumlah 113 unit dengan rincian 66 pompa stasioner, 27 pompa mobile, dan 20 pompa underpass.
Di Jakarta Timur, tujuh unit pompa dalam kondisi rusak dan 49 dinyatakan baik. Total pompa di wilayah itu 56 unit, terdiri dari 28 pompa stasioner, 18 pompa mobile, dan 10 pompa underpass.
Sedangkan di Jakarta Utara, kata Warsito, total pompa air yang rusak tercatat ada 28 unit. Yang masih berkondisi baik ada 89 unit. ‎Total pompa air di wilayah itu 117 unit dengan rincian 100 pompa stasioner dan 17 pompa mobile. “Di Jakarta Utara tidak ada pompa underpass.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Buruh yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya masih belum bisa menerima hasil penetapan terhadap upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta.
“Kami menolak dan tidak menerima hasil penetapan upah minimum tersebut karena tidak sesuai dengan kelayakan kehidupan buruh,” kata Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi di Jakarta, Senin (24/11).
Ia mengatakan, penetapan upah minimum di Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Tangerang, Serang, Provinsi Sumatera Utara, Kota Batam dan kota lainnya dianggap masih kecil dari yang diharapkan.
Untuk itu para buruh akan terus melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk perlawanan dan penolakan terkait upah yang telah ditetapkan tersebut.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyatakan upah minimum yang ada di Indonesia saat ini harus naik 30 persen dari tahun-tahun sebelumnya.
“Upah minimum untuk para buruh di Indonesia saat ini kami nilai rendah apabila dibandingkan dengan negara lainnya,” tuturnya.
Untuk itu KSPI menuntut agar pemerintah mengambil langkah serius guna menaikkan upah minimum 2015 nantinya sebesar 30 persen. Hal itu dilakukan untuk mengejar ketertinggalan upah dengan negara lainnya.
Dikatakannya, Ia telah menganalisa terkait tiga masalah utama adanya upah murah di Indonesia yang pertama Jumlah komponen kebutuhan hidup layak (KHL) berjumlah 60 item dan itu masih jauh dari kebutuhan riil pekerja lajang, setidaknya masih ada 24 kebutuhan pekerja lajang yang belum masuk.
Kedua, penetapan KHL hanya berdasarkan pada survei hingga bulan Oktober dan tanpa menggunakan sistem proyeksi dan regresi untuk memproyeksikan kebutuhan hidup di tahun berikutnya.
Akibat dari survei KHL pada tahun sebelumnya digunakan untuk untuk kebutuhan hidup di tahun depan. Alhasil segala KHL yang telah disurvei oleh pemerintah pada tahun sebelum tidak berguna untuk tahun mendatang.
Ketiga, penetapan upah dengan KHL yang bermasalah itu semakin diperparah dengan adanya kebijakan penetapan upah minimum yang selama bertahun-tahun senantiasa ditetapkan jauh di bawah angka KHL.
“Tiga analisa itu efek dari permasalahan KHL dan sangat merugikan buruh di Indonesia karena selalu mendapat upah di bawah kehidupan layak mereka,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid