Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo mengundang seluruh gubernur-gubernur se-Indonesia, Senin (24/11), di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan ini, Presiden akan mendengarkan ‘curhat’ para gubernur tentang kendala-kendala pembangunan yang terjadi di daerah.
Namun demikian, dalam pertemuan tersebut para gubernur itu malah meminta kepada Presiden Jokowi agar kepala daerah yang sangkut kasus korupsi tak diekspose. Pengungkapan kasus dilakukan bila para gubernur sudah menjadi tersangka.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pencegahan Johan Budi SP mengatakan, dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2002 KPK diminta untuk transparan kepada publik dalam menjalankan tugasnya.
“Selain itu, publik melalui media juga seringkali ingin mengetahui apa yang sedang dan akan dilakukan oleh KPK atau penegak hukum lainnya,” kata Johan Budi saat dikonfirmasi, Senin (24/11).
Dia mengatakan, dalam hal ini KPK menjamin kalaupun KPK memberikan informasi tidak akan mengganggu urusan perkara. Tidak juga mempengaruhi perkara.
“Karena itu memberikan informasi terkait dengan penanganan perkar , tentu terbatas pada informasi yang tidak mengganggu proses penanganan perkara, adalah bagian dari hal tersebut.”
Dalam pertemuan dengan Presiden di Istana Bogor, Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo meminta agar kasus korupsi di daerah tidak terlalu diekspose. Syahrul mengatakan, dirinya sepakat upaya pemberantasan korupsi. Namun jika ada kepala daerah yang terjerat, sebaiknya jangan diekspose terlalu berlebihan, biar hukum yang berjalan.
Gubernur Sulsel dari Golkar ini beralasan, dengan adanya ekspose secara berlebihan, maka akan mengurangi kewibawaan gubernur di daerah.
“Kami sepakat pemberantasan korupsi. Kami berharap tidak ada ekspose perkara. Kami kehilangan wibawa gubernur jika itu dilakukan. Tidak ada ekspose perkara sebelum selesai semua perkara. (Ekspose perkara) akan menyebabkan hilangnya legitimasi,” kata Syahrul.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan agar Sekretaris Kabinet Kerja Jokowi-JK, Andi Widjajanto untuk belajar kembali soal tata kelola negara.
Hal itu dimaksudkan agar dapat menimbang efek apa yang terjadi bila sebuah keputusan diambil. Termasuk soal pelarangan menteri untuk menghadiri undangan parlemen.
“Seskab (Andi Widjajanto) itu seharusnya belajar dulu tata kelola negara, silahkan dia melarang menteri nya, tetapi sadar tidak himbauan itu dapat memperkeruh hubungan antara Senayan (DPR) dengan Medan Merdeka Utara (Istana Negara),” ucap dia kepada awak media, dalam konfrensi persnya, di ruang rapat Fraksi Golkar Lantai 12, Gedung DPR RI, Senayan, Senin (24/11).
Ia pun memperingatkan Presiden Jokowi untuk tidak terus melakukan sikap yang gegabah, jangan sampai ketidak harmonisan palemen dengan pemerintah menimbulkan efek negatif hingga pada pemakzulan.
“Saya tidak ingin Presiden Jokowi tidak meninggalkan Istana seperti Presiden Gus Dur dengan celana pendek,” tandasnya.
Seperti diketahui, surat edaran bernomor SE-12/Seskab/XI/2014 tertanggal 4 November 2014. Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Seskab Andi Widjajanto dan ditujukan ke Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, Kepala BIN, dan Plt Jaksa Agung, terus menuai kontroversi.
Sementara itu, beberapa waktu lalu juga Menteri Rini Soemarno juga mengeluarkan surat yang bermotif sama yakni melarang para pejabatnya untuk menghadiri rapat dengan DPR RI.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Olahraga ekstrim, jumping stilts telah berkembang pesat di tanah air. Sepintas jumping stilts sangat seru untuk dilihat. Namun demikian, olahraga yang ditemukan oleh Alexander Bock pada 2003 lalu itu ternyata sangat berbahaya.

Pada umumnya penggiat jumping stilts (bocker) bisa meloncat hingga 1-1,5 meter dari permukaan tanah. Dan, bocker bisa berlari hingga mencapai 20 mph (32km/jam). Bahkan, olahraga tersebut pernah diikutsertakan dalam upacara penutupan Olimpiade 2008 di Beijing, China.

Komunitas IndoJumpStilts yang berdiri pada 9 Januari 2010 lalu itu melestarikan  jumping stlits sebagai trend olahraga anak muda Indonesia.  “Terbentuknya berawal dari beberapa teman Mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Lalu, mereka kembali ke tanah air. Kemudian dibawa ke berbagai acara Urbanfest di Ancol Jakut. Karena banyak pengunjung yang tertarik mencoba akhirnya ada enam orang memiliki ide membentuk komunitas. Sky Jumper Indonesia jangkauannya sangat luas, akhirnya dibentuklah IndoJumpStilts khusus Jakarta,” terang Bhima Novri W, anggota IndoJumpStilts, di Jakarta. 

Bhima menerangkan, IndoJumpStilts telah merata di wilayah Jabodetabek. “60 anggota yang terdaftar. Namun, yang aktif 22 orang. Umur paling muda, usianya 15 tahun. Paling tua umur 30 tahun. Kebanyakan laki-laki yang ikut,” terang pria ramah dan murah senyum ini.

Lanjutnya, kegiatan rutin yang dilakukan IndoJumpStilts yakni latihan bersama di Taman Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu malam. Agar tidak bosan, anggota perkumpulan tersebut juga suka menggelar latihan di depan Kedubes Jerman atau saat event ‘Car Free Day’ di Bunderan HI, Jakarta Pusat.

Bhima menuturkan, bagi bocker pemula yang pertama kali mencoba jumping stilts pasti akan terjatuh atau mengalami cedera. “Cedera ringan saja kok. Entah itu lecet atau bersentuhan dengan aspal. Makanya kami suruh pakai pelindung. Dan, yang fatal, karena faktor posisi jatuh yang salah, pernah ada tulang yang geser,” ujarnya, berbagi pengalaman kepada kami.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Munas IX akan tetap dilaksanakan di Bali pada 30 November mendatang.
“Memang hasil Rampinas memilih Bandung, namun selang kemudian memutuskan Musyarawarah Nasional (Munas) dilaksanakan di Bali sebagai tempat Munas Golkar pada 2014 dengan berbagai pertimbangan,” sergah Bamsoet kepada wartawan di komplek DPR Senayan, Senin (24/11).
Pembatalan di Bandung, kata dia, dikarenakan sisi keamanan  dan Bali  lebih baik dari daerah lain, tidak adanya demo yang terjadi serta kapasitas yang mumpuni untuk seluruh kader Golkar.
“Keputusan inilah yang membuat lokasi Munas Golkar berpindah,” demikian Bamsoet.
Sebelum tercetus keputusan Munas Golkar diadakan di Bali. Rapimnas ingin melaksanakan di Bandung, Jawa Barat. 
Seperti diketahui, Victor mengungkapkan bahwa DPP Partai Golkar sedang kebingungan menetapkan lokasi penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX yang telah diputuskan untuk dipercepat menjadi 30 November 2014.
Laporan: Meutia

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kontroversi bermunculan terkait surat edaran sekretaris kabinet tentang instruksi Presiden Joko Widodo agar jajaran pemerintah memunda pertemuan dengan DPR. Surat ini disebut bakal menjadi bumerang yang ujung-ujungnya menyusahkan Jokowi dalam menjalankan pemerintahan ke depan.
“Surat edaran seperti ini kan tidak perlu dan merugikan. Nantinya akan menyusahkan Jokowi dalam menjalankan pemerintahan. Lihat saja nanti,” ujar Politikus Partai Golkar Poempida Hidayatullah kepada aktual.co di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).
Poempida menambahkan, surat edaran semacam ini adalah penyelewengan terhadap amanat konstitusi. Sebab dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, DPR dan pemerintah memiliki hubungan kelembagaan yang erat. DPR mempunyai kewajiban mengawasi pemerintah dan karena kewajiban itu pula ada hak untuk membahas masalah dengan pemerintah.
“Kalau sampai ada edaran larangan menghadiri rapat dengan DPR, nah ini jelas tak bisa dibenarkan dan yang seperti ini akan menyulitkan untuk Jokowi,” tegasnya.
Ditanya tentang hak interpelasi yang didengungkan sejumlah anggota DPR terkait kenaikan harga BBM, Poempida menilai hal itu sangat wajar. Jokowi pun tidak perlu alergi dengan interpelasi. “(Jokowi) enggak usah takut. Datang saja menjelaskan kalau memang yakin dengan program itu (menaikkan harga BBM). Kenapa harus takut,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa telah beredar Surat Edaran bernomor SE-12/Seskab/XI/2014 tertanggal 4 November 2014. Surat edaran yang ditandatangani Seskab Andi Widjajanto itu ditujukan kepada Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, Kepala BIN, dan Plt Jaksa Agung.
Dalam surat itu disebutkan bahwa Presiden Jokowi meminta para menteri dan pejabat setingkatnya menunda pertemuan dengan DPR sampai lembaga wakil rakyat tersebut dinyatakan benar-benar solid.

Artikel ini ditulis oleh: