Jakarta, Aktual.co — Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dianggap lantaran ada kesepakatan antara Presiden Joko Widodo dengan perusahaan multinasional dan negara maju yang mendesak liberalsiasi minyak dan gas.
Sebab, selepas kunjungannya ke luar negeri menghadiri pertemuan APEC CEO Summit  ASEAN Summit, dan G20 Summit, Presiden langsung umumkan penaikan harga BBM subsidi sebesar Rp 2.000.
“(Kenaikan ini) ditenggarai merupakan hasil ‘deal’ Jokowi dengan perusahaan multinasional dan  negara maju yang mendesak liberalsiasi migas,” kata peneliti Institute for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng, Selasa (17/11). 
Dirinya mengatakan, kebijakan Jokowi yang tanpa persetujuan DPR merupakan kebijakan yang tidak sah, ilegal, inkonstitusional. Jokowi melanggar UU 12/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014. 
Kewajiban pemerintah Jokowi-JK, kata dia, meminta persetujuan DPR jika menaikkan harga BBM kembali diatur dalam UU 27/2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Dalam Pasal 13 ayat 3 Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat  1 dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter dan/atau realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah. 
“Sementara Ayat 4 dalam hal perubahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berupa perubahan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah membahas perubahan  tersebut dengan komisi terkait di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Peneliti Institute for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng mengatakan, kebijakan Presiden Joko Widodo tentang penaikan harga Bahan Bakar Minyak subsidi hanya berlaku untuk tahun anggaran 2014.
Untuk harga BBM tahun 2015, kata dia, Jokowi harus meminta persetujuan dari DPR. Hal itu, lantaran penaikan harga BBM pasti akan memiliki konsekuensi pada perubahan APBN, maka seluruh perubahan tersebut harus atas persetujuan DPR.
“Pengesahannya juga harus melalui UU APBN yang baru,” kata Salamuddin Daeng dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/11).
Angka subsidi, kata dia, termasuk subsidi BBM telah ditetapkan melalui UU No 27 tahun 2014 tentang APBN tahun 2015, yakni  senilai Rp 414,68 triliun.
Penaikan harga BBM premium dan solar seharga masing-masing Rp 2.000 per liter, menyebabkan bergesernya angka subsidi dalam jumlah besar.
Selain itu, kata dia, dalam Pasal 13 ayat (3) anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter atau realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.
Padahal, dalam APBN 2015 ICP ditetapkan Rp 105 per barel dan nilai tukar ditetapkan Rp 11.900/USD. 
“Sementara saat ini harga minyak mentah dunia jatuh dibawah USD 80 per barel. Semua bergeser jauh dan harus ditetapkan melalui UU APBN baru,” kata dia.
Selain itu, lanjut dia, dalam UU APBN 2015 ayat (4) ditegaskan bahwa, “Dalam hal perubahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa perubahan volume Bahan Bakar Minyak bersubsidi, Pemerintah membahas perubahan tersebut dengan komisi terkait di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan”.
“Sehingga untuk mempertahankan kebijakannya harga BBM premium Rp. 8.500 per liter dan harga Solar Rp 7.500 per liter pada tahun 2015 mendatang, pemerintah Jokowi harus minta persetujuan DPR,” kata dia.
“Maka harga BBM yang diputuskan presiden Jokowi pada 17 November 2014 kemarin tidak berlaku untuk tahun 2015. Angka subsidi baru, termasuk subsidi BBM serta realokasinya harus ditetapkan melalui UU APBN dan persetujuan DPR,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: