Jakarta, Aktual.co —Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta memastikan kesiapan anggaran untuk pemeliharaan pompa air dalam menghadapi banjir capai 80 persen. 
“Pompa-pompa air sudah kita perbaiki. Overall ada 142 pompa air, yang diperbaiki ada sembilan,” ujar Kepala Dinas PU Agus Priyono di Jakarta, Selasa (18/11).
Agus mengatakan, pompa-pompa yang diperbaiki di antaranya adalah di wilayah Pluit, dan Pasar Ikan. Diharapkan, perbaikan pompa tersebut akan segera selesai akhir Desember mendatang.
Selain mengandalkan, 133 pompa air yang berfungsi, Dinas PU juga terus mengerjakan pengerukan di gorong-gorong di beberapa daerah di Jakarta agar tidak terjadi kemampetan saat banjir, serta mengoperasikan 45 pompa mobile yang akan ditempatkan di titik-titik genangan banjir.
“Kita ada alat untuk bersihkan gorong-gorong. Sekarang lagi dilakukan yang di Gunung Sahari, Cideng, Waduk Melati, Sungai Citarum juga Cempaka Putih Utan Kayu.”
Meski telah mengusahakan penanganan banjir melalui optimalisasi pompa air, pompa mobile dan gorong-gorong, Dinas PU belum optimis sepenuhnya Jakarta dapat terbebas dari banjir. 
Pasalnya, banjir Jakarta yang diprediksi akan datang pada pekan ketiga Januari 2015, bergantung pada curah hujan, durasi dan sampah di Jakarta.
“Kalau area ya kan genangan itu situasional bisa karena sampah bisa karena utilitas kalau bisa tangani ya nanti berkurang. Masalahnya sampah setiap hari ada jadi susah. Jadi kalau terukur agak susah. Belum lagi tergantung curah hujan dan durasinya. Mudah-mudahannya enggak (banjir),” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Badrus berpendapat sidang paripurna DPRD yang mengumumkan persetujuan dewan untuk pelantikan Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur definitif, sudah sah dan sesuai tata tertib. 
“Di dalam tatib yang mereka juga ikut membahas, bentuk kebijakan DPRD, dalam pasal 116 pasal 1 sampai 5 tentang bentuk kebijakan DPRD,” kata Bestari di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/11).
Di Pasal dua, kata dia, paripurna merupakan bagian dari satu keputusan. Sedangkan di pasal berikutnya menjelaskan harus ada koordinasi atau paraf dari wakil yang lain dalam melaksanakan paripurna ditandatangi ketua atau wakil ketua.
Tapi di Pasal 5, kata Bestari, dalam hal penetapan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak mendapat paraf kordinasi. Maka keputusan yang dimaksud tetap sah.
“Artinya paripurna kemarin tetap sah, itu yang bilang gak sah, perlu belajar lagi. Makanya kalau ada pembahasan tatib hadirlah, jangan di belakang bilang gak sah,” sindirnya.
Dia pun menambahkan sebaiknya DPRD DKI fokus bekerja ketimbang lama meributkan pelantikan seorang Ahok.
“Kalau soal kebijakan Gubernur dia kan belum jadi Gubernur, jadi melanggar Undang-Undang apa? Kalau soal potong hewan kambing kan memang ada di Perda,jadi tidak melanggar. Kecuali Ahok mengajarkan pakaian busana sexy, terbuka, itu baru jelas melanggar karena ada UU Pornografi,” ujarnya.
Dilanjutkannya, “DPRD harus objektif rasional. Bagaimana kita bisa memberikan dukungan yang gak rasional?” 

Artikel ini ditulis oleh: