Jakarta, Aktual.co — Chairman Center for Energy and Strategic Resources Indonesia (CESRI) M Kusairi mengatakan, tiap tahunnya produksi minyak Indonesia terus menurun, Hal itu yang membuat keran import minyak pun semakin terus terbuka lebar.
Sehingga, pada sektor energi fosil ini Indonesia dinilai dalam bahaya yang bisa dikatakan berada dalam keadaan darurat migas.
“Kedaulatan energi Indonesia, khususnya di sektor migas, tentunya diukur dari seberapa besar kemampuan Pertamina sebagai produsen migas dalam memperoduksi minyak mentah,” kata dia dalam peluncuran dan bedah jurnal The Global Review “Menuju Ketahanan Nasional Bidang Pertahanan Energi dan Pangan”, di  Wisma Daria Lantai II, Jl. Iskandarsyah No. 7, Kebayoran, Jakarta Selatan, Selasa (18/11).
Sepanjang rentang sejarahnya sejak resmi didirikan pada 10 Desember 1957 hingga sekarang ini, kata dia, Pertamina tercatat hanya memiliki enam kilang unit minyak dengan kapasitas produksi 1,05 juta barel per harinya.
“Adapun enam kilang itu, yakni Kilang Dumai, Kilang Plaju, Kilang Balikpapan, Kilang Cilacap, Kilang Balongan, dan Kilang Sorong. Dari total kapasitas kilang tersebut hanya mampu memproduksi minyak sebanyak 700 ribu-800 ribu bph,” kata dia.
“Sementara konsumsi bahan bakar minyak Indonesia saat ini mencapai 1,4 juta-1,5 juta bph dan terus meningkat dari tahun ke tahun.”
Oleh karena itu, kata dia, bila bicara persoalan kilang seharusnya Indonesia sudah mulai merubah paradigmanya, yakni dari persoalan untung-rugi, pemberian intensif atau disinsetif kepada hal yang lebih substansi yakni menjaga ketahanan energi nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri akan menindaklanjuti informasi yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait dugaan kasus dugaan pemalsuan pencetakan e-KTP luar negeri.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan, saat ini Polri telah memerintahkan jajarannya yang berkompeten untuk menindaklanjuti dugaan kasus tersebut. 
jajaran itu, sambung Ronny, terdiri dari Bareskrim sebagai penyidik kasus ini, Baintelkam yang berperan melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) sebagai pion terdepan untuk melakukan koordinasi dengan kementerian luar negeri dan jaringan interpol negara lain.
Meski pembentukan tim khusus dinilai baik sebagai integrasi koordinasi secara keseluruhan, namun Ronny mengaku pihaknya masih menimbang kaitannya dengan anggaran.
“Akan dilihat apakah perlu dibentuk tim khusus. ini (tim khusus) kaitannya denngan anggaran . Sementara ini masih tugas rutin. Apalagi ini sudah memasuki akhir tahun,” ujar Kadiv Humas Ronny F Sompie dikantornya, Jakarta, Selasa (18/11).
Dia memastikan, pihaknya akan menylidiki kebenaran informasi dari kementerian dalam negeri terlebih dahulu dan kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sesuai perintah Kapolri.
“Termasuk penelusuran informasi mengenai apakah pemalsuan dilakukan oleh warga negara asing atau warga negara Indonesia yang berada di luar negeri,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mengatakan, dirinya tetap menolak pencabutan subsidi bahan bakar minyak, yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK.
“Saya tetap tolak pencabutan subsidi BBM yang berdampak kenaikan harga BBM. Efek domino pil pahit jangan jadi madu pemburu rente dan racun bagi rakyat,” tulis Rieke di akun twitter miliknya, @rieke_diah, Selasa (18/11).
Dia meminta agar ada kompensasi yang didorong oleh pemerintah untuk menaikkan pendapatan rakyat miskin.
“Oleh karena itu, selain ada (Rp 200.000 per bulan) untuk 15,5 juta KK miskin, menurut saya, tim ahli Pak Jokowi-JK mohon segera mengeluarkan kebijakan politik harga. Jelas, harus ada solusi untuk dampak inflasi akibat kenaikan ini,” kata dia.
Menurut dia, kebijakan politik harga akan mengintervensi agar efek domino terhadap penaikan harga bisa segera diturunkan.
Oleh karena itu, kata Rieke, saat ini dewan pengupahan kota/kabupaten sedang membahas keputusan untuk penaikan upah tahun 2015, yang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat.
“Paling tidak, (keputusan) untuk segera cabut inpres zaman SBY, Inpres Nomor 9 Tahun 2013, bahwa upah tidak boleh naik lebih dari 10 persen. Sekarang, para pekerja jelas bukan bagian dari yang 15,5 juta (KK), yang dianggap rumah tangga miskin,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: