Jakarta, Aktual.co —Rencana Pemerintahan Joko Widodo untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dianggap dipicu oleh kesalahan kebijakan di pemerintahan sebelumnya di sektor minyak dan gas. 
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Muda Hanura, Erik Satrya Wardhana mengatakan salah satu kebijakan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bermasalah yakni kebijakan menentukan harga pokok produksi BBM bersubsidi.
“Di mana besaran subsidi BBM selama ini dihitung dengan menggunakan harga pasar minyak dunia yang tidak menunjukkan besaran nyata dan juga bertentangan dengan UUD 1945,” tudingnya, dalam acara “Konpers Pernyataan Sikap Gema HANURA terhadap Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi” di Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Minggu (16/11).
Selain itu, kata Erik, Pemerintah SBY tak menjalankan kewajiban menyediakan transportasi publik yang layak dan terjangkau masyarakat. Namun malah memfasilitasi mengeluarkan kebijakan mobil murah yang berakibat pada melonjaknya pertumbuhan kendaraan bermotor. 
Akibatnya, konsumsi BBM jadi tak terkendali dan membengkak melampaui kuota yang diatur Undang-Undang.
Permasalahan lainnya, Pemerintahan SBY gagal mengatasi penyelundupan BBM. Erik menganggap SBY justru membiarkan praktik merugikan dalam pengelolaan dan perniagaan minyak nasional baik BBM bersubsidi, minyak mentah, hingga penjualan produk minyak. 
Semua kesalahan dari pemerintahan yang lalu itulah, kata dia yang menyebabkan kebijakan Pemerintahan Jokowi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi jadi tak terelakan lagi. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Energi Marwan Batubara menilai, pola yang dilakukan oleh Ari Soemarno terkait pemanggilan senior Vice Presiden Direktorat Hulu Pertamina, untuk menyusun konsep pembubaran Direktorat Gas di Pertamina tidaklah benar.

Sebab, kata dia, dalam kaitannya di Pertamina, Ari hanyalah pensiunan Pertamina. Dia pun menganggap langkah yang diambil oleh kakak Menteri BUMN Rini Soemarno itu tak profesional.

“Kalau caranya seperti itu tidak benar, ini bukan negara preman. Harus jelas doang aturannya, kan ada menteri BUMN dan ESDM dan Kemenkeu. Harusnya profesional,” kata Marwan ketika dihubungi Aktual.co, Minggu (16/11).

Dia mengatakan, Ari jangan menganggap bahwa dirinya dekat dengan penguasa sehingga dapat bertindak menyalahi aturan.

“Kan harus melalui sistem.”

Dia mengatakan, dalam hal tersebut seharusnya Wakil Presiden Jusuf Kalla dilibatkan, karena hal tersebut merupakan sektor startegis.

“Saya pikir ini kan sektor startgis, harus melibatkan pak JK, tidak bisa bertindak seperti itu.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —Pengamat politik Ray Rangkuti menilai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah memangkas kewenangan Presiden Joko Widodo.
Lantaran Rini yang belum sebulan memangku jabatan Menteri BUMN, tapi telah berani melakukan langkah kontroversi dengan melakukan pemilihan Direksi BUMN secara tidak transparan, yakni dengan menggelar secara tertutup.
“Harusnya transparan, minta pandangan publik. Kalau itu benar-benar terjadi itu memotong kewenangan presiden yang dilakukan menterinya sendiri,” kata Ray Rangkuti, dalam diskusi yang diadakan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) yang membahas seleksi tertutup Direksi BUMN, di Jakarta, Minggu (16/11).
Digelarnya diskusi, kata Ray juga bertujuan untuk mengkritik pemerintahan Jokowi dan untuk memberi peringatan kepadanya agar berhati-hati. 
“Ini semua memang menjadikan kita dalam satu posisi harus mulai cermat melihat dan memantau tindakan dari ibu Rini. “Kita akan memperhatikan terus langkah-langkah menteri BUMN yaitu Rini. Ia kurang berprestasi. Itu jadi pertanyaan publik,” ujarnya. 

Artikel ini ditulis oleh: