5 April 2026
Beranda blog Halaman 42102

Agung Laksono Harap Rapimnas Golkar Tak Disusupi Agenda Lain

Jakarta, Aktual.co — Wakil ketua umum Partai Golkar yang juga calon ketua umum partai itu, Agung Laksono berharap agenda Rapat Pimpinan Nasional tidak disusupi agenda lain di luar persiapan Munas IX.
Hal itu dia ungkapkan terkait partai bikinan Soeharto itu akan segera menggelar Rapimnas di Yogyakarta pada 17 hingga 20 November mendatang. Dimana agenda utama ajang tersebut adalah menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX.
“Rapimnas itu hanya membicarakan bahan-bahan dan materi yang benar-benar menjadi wilayah, bagian, dan ranah golkar,” kata dia di sela acara silaturrahmi bersama unsur DPD Papua di Distrik Sentani, Jayapura, Sabtu (15/11).
Agung menyesalkan upaya-upaya penyusupan agenda lain yang bakal turut dibahas dalam Rapimnas. Sebab, sebelumnya agenda rapimnas dirancang DPP Golkar dengan menyiapkan materi-materi yang hampir sama dengan munas, seperti rencana perubahan AD/ART partai hingga pertanggungjawaban ketua-ketua DPD.
“Cukup menetapkan tanggal dan tempat, lalu mungkin bagaimana pembiayaannya. Paling-paling kalau ditambahkan pikiran-pikiran pokok, seperti membenahi anggaran,” kata dia.
“Jadi, kita tidak usah mengambil terlalu jauh. Jangan kita berbuat yang bisa menimbulkan orang lain curiga,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Ketua MPR Akan Buka Muktamar Pemuda Muhammadiah

Jakarta, Aktual.co — Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dijadwalkan akan membuka Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-XVI yang digelar 20-22 November 2014 di Padang, Sumatera Barat.
“Panitia tentu sangat senang karena Ketua MPR bersedia membuka acara. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan yang direncanakan,” kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Sabtu (15/11).
Menurut Saleh, kepastian janji Ketua MPR tersebut diperoleh setelah Pemuda Muhammadiyah menggelar pertemuan dengan Zulkifli dua pekan lalu.
Selain Zulkifli Hasan, katanya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko dipastikan juga akan hadir pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah.
Dia mengatakan, Jenderal Moeldoko dijadwalkan memberikan ceramah umum terkait peran Pemuda dalam Peneguhan Eksistensi RI.
“Kita harapkan ceramahnya dapat memotivasi para kader Pemuda Muhammadiyah dalam meningkatkan perannya di tengah-tengah masyarakat,” kata dia.
Sementara itu, Muktamar tertinggi Pemuda Muhammadiyah memiliki tiga agenda utama, yakni evaluasi perjalanan organisasi dalam empat tahun terakhir, penyusunan program kerja dan pemilihan ketua umum dan 12 formatur.
Ketua Umum dan 12 orang formatur terpilih dalam muktamar akan menyusun kepengurusan Pemuda Muhammadiyah periode 2014-2018.

Artikel ini ditulis oleh:

Menkes: Masyarakat Harus Sadar Untuk Tidak Merokok

Jakarta, Aktual.co — Menteri Kesehatan RI  Prof Dr dr Nila Moeloek, SpM(K) menghimbau kepada masyarakat agar dapat meninggalkan kebiasaan merokok dan beralih ke gaya hidup yang sehat. 
Menurut dia, di beberapa wilayah di Jakarta sudah menjadi kawasan anti-rokok, seperti di rumah sakit, perkantoran, stasiun hingga pusat perbelanjaan.
“Kami di Kementerian Kesehatan membuat yang namanya Kawasan Tanpa Rokok. Barangkali Anda sudah melihat tidak boleh merokok di dalam rumah sakit dan kantor. Kita juga mengedukasi masyarakat dari sisi ekonomi,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/11).
Nila mengingatkan masyarakat agar memikirkan kegunaan uang untuk hal yang positif, bukan untuk hal yang dianggap negatif, seperti rokok yang dapat membahayakan diri dan orang lain.
“Daripada beli rokok ya lebih baik uangnya untuk memberi makan anaknya. Ini terus kita dorong agar timbul kesadaran masyarakat.”
Menurutnya, rokok dapat menyebabkan timbulnya beberapa penyakit seperti jantung, hipertensi dan stroke. Rumah Sakit juga dihimbau untuk mengedepankan kualitas rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam menghadapi penyakit tersebut, karena perokok di Indonesia terbilang cukup banyak. 

*Editor: Karel Ratulangi

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

PWYP: Dirut Pertamina Jangan ‘Orang Titipan’

Jakarta, Aktual.co — Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah mengatakan bahwa selain integritas, Pertamina juga harus dipimpin orang yang memiliki kapabilitas dalam industri migas. 
“Pertamina harus dipimpin oleh orang yang memahami industri migas, dan memiliki visi untuk mengembangkan migas bagi kemajuan perekonomian nasional” kata Maryati di Jakarta, Sabtu (15/11).
Menurut dia, Presiden Jokowi selalu mengatakan posisi strategis di Negara haruslah diisi oleh orang yang benar-benar memiliki kapasitas dalam menjalankan perannya. Karena itu, sudah seharusnya Menteri BUMN memiliki visi yang sama dengan presiden dalam proses seleksi Dirut Pertamina. 
“Jangan sampai ada dugaan publik, Dirut Pertamina nantinya hanya menjadi ‘orang titipan’ saja,” ucapnya.
Selain itu, Dirut Pertamina juga harus mampu memotong rantai perdagangan minyak dan pengadaan BBM yang tidak efektif, termasuk membuat transparan perhitungan subsidi BBM, khususnya pada aspek biaya produksi (cost) agar publik dapat merasionalisasi harga BBM yang dikonsumsi masyarakat. 
“Pertamina mempunyai ambisi yang cukup besar yakni menjadi perusahaan kelas dunia (World Class Company). Berdasarkan Roadmap yang disusun, dalam lima tahun ke depan, Pertamina ditargetkan menjadi perusahaan minyak dan gas bumi (migas) terbesar di Asia Tenggara, sejajar dengan Petronas.”
Berdasarkan laporan keuangan dan operasional, Pertamina di semester I-2014 mampu memproduksi sebesar 520.360 barel setara minyak per hari (bopd). Naik 11,9% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Pada 2014, Pertamina menargetkan pendapatan senilai US$79 miliar. Angka pendapatan tersebut lebih tinggi sekitar 6% dibandingkan dengan prognosa pendapatan 2013. Selain itu, target laba bersih Pertamina 2014 sebesar US$3,44 miliar.

*Editor: Karel Ratulangi

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

PMKS di Jaktim dan Jakbar Masih Beroperasi

Jakarta, Aktual.co — Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih marak ditemui di beberapa wilayah di Jakarta. 
Seperti di Jakarta Timur, masih ditemukan puluhan gerobak PMKS yang jumlahnya bertambah di malam hari.
Menurut Wakil Camat Jatinegara Manson Sinaga, penertiban PMKS di kawasan tersebut sudah sering dilakukan, tetapi masih saja ada PMKS yang bandel yang kembali lagi ke tempat tersebut.  
“Harusnya memang kolong ini dipagar agar PMKS tidak masuk lagi. Kalau dibiarkan banyak yang bolong, ya sampai kapanpun PMKS, gerobak, motor masuk ke dalam,” ujar Manson Sinaga, di Jakarta, Sabtu (15/11).
Selain masalah pagar, terdapat masalah lokasi pembuangan sampah sementara (LPS) di kolong flyover yang seharusnya dipindah. Namun pihaknya kesulitan mencari lahan pengganti karena daerah tersebut merupakan kawasan padat penduduk.
Dia menyebutkan, sudah memerintahkan 5 petugas untuk berjaga-jaga di kawasan tersebut dan mengadakan penertiban kembali.
sementara di Jakarta Barat, PMKS juga marak ditemui terutama pengamen dan pengemis. Keberadaan mereka, terutama pengamen kerap mengundang keresahan warga karena cara mereka dalam mengemis yang terkesan memaksa.
“Sudah banyak laporan keberadaan pengamen dan pengemis di angkutan umum yang meresahkan penumpang. Kami sudah bekerja sama dengan polisi, Satpol PP, dan Dishub melakukan razia. Tapi, nyatanya tetap saja marak,” ujar Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Ismu Taryono.
Pihaknya berencana untuk melakukan penertiban kembali, dan  memindahkan PMKS ke Panti Sosial Kedoya untuk diberikan pembinaan dan pelatihan.

*Editor: Karel Ratulangi

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Seleksi Dirut Pertamina, Menteri BUMN Diminta Transparan

Jakarta, Aktual.co — Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Menteri BUMN membuka secara transparan mekanisme dan proses seleksi Direktur Utama Pertamina. 
Menteri BUMN Rini Soemarno diminta menyampaikan kepada publik kriteria umum dan khusus untuk posisi Dirut Pertamina.

Pemerintah juga diminta melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bagian dari proses seleksi orang nomor satu di BUMN terbesar tersebut. Hal itu ditujukan untuk  membuktikan komitmen Pemerintahan Jokowi-JK yang transparan dalam pengelolaan pemerintahannya.
“Pertamina sebagai BUMN yang strategis dalam penyediaan minyak mentah dan BBM domestik, selain memiliki anggaran belanja dan aset yang besar sangat rentan mengalami intervensi politis dan dijadikan ‘sapi perahan’ untuk kepentingan ekonomi dari berbagai pihak, khususnya partai-partai penguasa,” kata Ketua Badan Pengawas PWYP Indonesia serta anggota Board International EITI, Fabby Tumiwa, di Jakarta, Sabtu (15/11).
Maka dari itu, Direktur Utama dan Dewan Direksi Pertamina yang berintegritas, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik, merupakan modal awal untuk menghadang masuknya berbagai kepentingan yang ingin mengeksploitasi Pertamina dan merugikan negara dan masyarakat. 
“Pemerintahan Jokowi-JK diharapkan dapat melakukan terobosan dalam proses rekruitmen Direksi BUMN sehingga reputasi dan kepercayaan kepada BUMN meningkat di mata publik dan masyarakat internasional.”

*Editor: Karel Ratulangi

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain