Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
6 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 42103

Fraksi PDIP DPRD DKI Minta KMP dan KIH Duduk Bersama

Jakarta, Aktual.co — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Jhony Simanjuntak, meminta kubu Koalisi Indonesia Hebat dan kubu Koalisi Merah Putih DPRD DKI, duduk bersama untuk kepentingan Jakarta yang lebih baik.
Hal ini menanngapi pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI fraksi Gerindra Mohammad Taufik yang akan mengulang paripurna terkait pengangkatan Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur definitif.
Menurut Jhony, hal itu tidak bisa dilakukan karena DPRD tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengangkatan Ahok.
“Memang bisa DPRD pengaruhi pelantikan Ahok? DPRD untuk apalagi gelar Paripurna Ulang, lebih baik kita duduk bareng KMP & KIH untuk Jakarta lebih baik,” kata Jhony Simanjuntak, saat dihubungi aktual.co, sabtu (15/11).
Jhony menyebutkan bahwa paripurna yang digelar Jumat (14/11) kemarin, hanyalah seremonial pengumuman arahan kementerian dalam negeri untuk segera mengumumkan pengangkatan gubernur di sisa masa jabatan 2012-2017. 
“Paripurna hanya sekedar seremonial sebagai pemakluman, DPRD hanya menjalankan apa yang diarahkan mendagri,” ungkap Jhony.
*Editor: Karel Ratulangi

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

BPBD DKI: Tiga Wilayah, Daerah Rawan Banjir Tahun Ini

Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI menyebutkan bahwa tiga wilayah di DKI menjadi lokasi yang rawan banjir pada tahun ini.
Menurut dia, wilayah rawan banjir tersebut sebagian besar terjadi di daerah Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
“Cililitan, Cawang, Rawa Jati, Kebon Baru, Bukit Duri, Bidara Cina, Kampung Melayu, Kebon Manggis, Petamburan, Petogogan, Pesanggarahan, Ulujami, Rawa Buaya, Tegal Alur, dan Koja,” Kata Bambang, di Jakarta, Sabtu (15/11).

BPBD DKI Jakarta telah melakukan beberapa persiapan kemungkinan banjir yang akan melanda sejumlah lokasi di Jakarta, pada musim penghujan tahun ini. 
Persiapan yang telah dilakukan diantaranya melakukan koordinasi rutin dengan Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika (BMKG) dan menyiapkan segi mitigasi dan struktural. 
“Persiapan untuk di provinsi mayoritas sudah siap semua dari segi mitigasi struktural, dalam arti pembangunan fisik belum selesai masih dalam proses,” ujarnya.
Bambang menambahkan, pembangunan fisik untuk menanggulangi musibah banjir masih dalam proses pengerjaan, seperti normalisasi kali yang kecil dan besar. Selain itu, normalisasi waduk dan perbaikan pompa air terus dilakukan.
“Kalau kali sama waduk kan multiyears jadi belum bisa tuntas tahun ini, akan dilanjutkan terus. Pompa-pompa sudah 80 persen, pembuatan sodetan akan selesai tahun 2015, pembuatan sumur resapan, itu yang dilakukan dinas energi itu lumayan juga tahun ini ada 3.620 sumur resapan.”
Sementara itu, untuk langkah mitigasi dan struktural sedang dilakukan beberapa pengerjaan seperti perbaikan turap kali (sheet pile), pengerukan kali, dan normalisasi waduk Pluit dan Ria-Rio yang nantinya akan ditambah lagi dengan pembuatan waduk di Marunda dan Cilangkap.

*Editor: Karel Ratulangi

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

PDIP Maklumi Sikap KMP Pertahankan Hak Interpelasi DPR

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDIP Effendi Simbolon menilai sikap Koalisi Merah Putih yang menolak revisi pasal 74 dan 98 UU MD3, merupakan sikap yang wajar.
“Kami bisa memahamilah. Wajar,” kata Effendi, di Jakarta, Sabtu (15/11).
Menurut dia, baik Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat seharusnya mempertahankan hak-hak anggota dewan. Adapun hak-hak yang tercantum dalam pasal 74 dan 98 adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapatan DPR.
“Wajarlah. Tapi kalau saya sebagai anggota dewan tidak punya hak-hak lagi yah buat apa. Mending saya jadi pengangguran saja,” ujarnya.
Seperti diketahui, kubu KMP tetap ngotot untuk tidak mengubah pasal 74 dan 98 UU MD3 seperti yang menjadi syarat Koalisi Indonesia Hebat. Sebab, dengan menghapus pasal itu artinya menghapus hak DPR.

*Editor: Karel Ratulangi

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jualan di APEC, Jokowi Disebut Nodai Deklarasi Djuanda

Jakarta, Aktual.co — Pakar maritim Indonesia Dr. Y. Paonganan menilai upaya Presiden Jokowi memasarkan investasi dalam forum APEC beberapa waktu lalu, menodai deklarasi Djuanda yang dicetuskan Presiden Soekarno pada 1982 silam.
“Lantangnya Jokowi bicara di APEC kemarin dengan mengundang negara-negara lain untuk berinvestasi, menurut saya itu fatal. Karena laut wilayah teritorial kita dan wilayah kedaulatan negara. Pada 1945 itu peta indonesia belum seperti saat ini, dimana masih terdapat laut-laut internasional. Tapi setelah adanya deklarasi Djuanda pada 1982, luas wilayah indonesia menjadi berlipat-lipat,” kata Paonganan saat dihubungi Aktual.co, Sabtu (15/11).
Menurutnya, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim tidak bisa hanya dengan sebuah program lima tahunan. Pasalnya, kondisi maritim saat ini masih tertinggal jauh, baik dari sisi batas laut, pengamanan, serta pertahanan laut sangat lemah. 
“Butuh perencanaan yang matang butuh sebuah tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah Jokowi, dengan mengumbar janji bahwa dalam waktu lima tahun bisa membuat indonesia sebagai negara maritim itu omong kosong,” ujarnya.
Dengan dibukanya akses oleh Jokowi di APEC maka investor segera berinvestasi secara besar-besaran di pelabuhan dan investasi kapal, serta membuat negara-negara berlomba ingin terlibat dalam program maritim Jokowi.
“Tidak menutup kemungkinan nantinya mereka akan menguasai kedaulatan laut kita. Apalagi, ada statementnya dubes AS kemaren, bahwa dia sudah bicara dengan susi dan jika disetujui maka dia akan meminta pemerintahannya (khususnya angkatan laut), untuk membantu mengatasi pencurian ikan nasional. Wah itu fatal itu,” ungkapnya.
Direktur Indonesia Maritime Institute itu juga menerangkan bahwa hal itu menunjukan bagaimana dangkalnya pemahaman Jokowi di sektor kemaritiman. Jokowi dengan mudah memberi akses kepada asing untuk masuk ke dalam laut eksklusif Indonesia yang sebelumnya telah dipagari oleh Soekarno melalui deklarasi Djuanda.
“Deklarasi Djuanda telah memagari lautan RI sekarang pagar itu seakan dikoyak-koyak orang yang tidak paham maritim. Memberi peluang negara-negara raksasa untuk terlibat dalam pembangunan maritim RI. Hal ini yang saya sangat khawatirkan dari awal, songong bicara poros maritim, lalu tidak paham PETA NKRI,”
“Kritik keras saya dan ketidaksetujuan pada saat Pilpres kan dia berkampanye bahwa akan mempersulit investor asing untuk masuk, tapi kok sekarang dia ingkar melalui promosinya di APEC. Negara ini kan bukan punya nenek moyang sehingga dia bisa seenaknya melakukan apa saja terhadap negara ini,” tegasnya.

*Editor: Karel Ratulangi

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Kasus JIS, Komisi III DPR Berencana Panggil Pihak Terkait

Jakarta, Aktual.co — Komisi III DPR RI akan memanggil sejumlah pihak terkait kasus izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jakarta International School (JIS). hal tersebut bakal menimbulkan persoalan, terutama bagi anak-anak yang bersokolah di JIS lantaran permasalahan hukumnya belum juga usai.
“Proses hukum ini memang semakin tidak jelas, Komisi III masih melakukan investigasi terkait kasus ini. Sampai sekarang pun masih kita pantau, kalau ada yang aneh-aneh jelas pasti kita panggil,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmon J Mahesa, di Jakarta, Sabtu (15/11).
Adanya intervensi pihak-pihak tertentu dalam penutupan PAUD JIS tak dapat dipungkiri. Hal itu terkait pencopotan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), Lydia Freyani Hawadi, yang pertama kali mengungkap soal tidak adanya izin PAUD JIS.
“Ini bicara tentang pemerintah yang sudah tidak berdaya dengan pihak asing. Saat ini pun Pemerintah Jokowi seakan tidak tahu dan menutup mata. Namun permasalahan ini akan tetap kita tindak lanjuti,” kata Desmon.
Sumber di Polda Metro Jaya mengungkapkan, Kepala Sekolah PAUD/TK JIS, Tim Carr, sudah diperiksa terkait izin PAUD/TK yang dipimpinnya. Pada pemeriksaan Kamis (13/11), terungkap bahwa PAUD JIS tidak memiliki izin.
“Dia diperiksa seorang diri sebagai saksi dalam kasus PAUD JIS yang tidak memiliki izin. Dia diperiksa sekitar tiga jam,” kata seorang sumber di Polda Metro Jaya.
PAUD JIS yang tetap beroperasi walau tanpa izin dinilai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan PAUD.

*Editor: Karel Ratulangi

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Ahok Didukung Pengguna Twitter Dilantik Jadi Gubernur

Jakarta, Aktual.co — Rencana pelantikan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Thaja Purnama atau Ahok menjadi Gubernur Definitif mendapat dukungan dari kalangan pengguna situs jejaring sosial twitter.
berbeda dengan aksi ormas yang menolak Ahok dilantik menjadi gubernur, kali ini Ahok mendapat dukungan dari para  netizen di dunia Twitterland dengan hastag #GubernurAhok
Berdasarkan pantauan aktual.co, hastag tersebut sempat menduduki posisi trending topic dalam Twitter regional Indonesia (TTI) sejak hari jumat (14/11) kemarin.
berikut beberapa kicauan netizen di twitterland yang mendukung Ahok sebagai gubernur definitif :
#GubernurAhok Saya mendukung Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Thaja Purnama (Ahok) @basuki_btp segera dilantik sebagai Gubernur definitif. via : @SonnyWakwauw
Saya Muslim dan sangat mendukung pemimpin seperti #gubernurahok .. karena lebih memiliki hati dari yang ngaku muslim. via : @ganjaryudha62
i respect you, sir! even you’re not leading my province. you’re an inspire for everyone #gubernurahok via : @ganetriwikrami
hingga berita ini diturunkan, belum dipastikan apakah trending topic tersebut benar berasal dari pengguna twitter aktif atau sengaja diciptakan oleh perusahaan jasa pencipta trending topic dari account twitter raksasa yang jumlah followers-nya jutaan.
*Editor: Karel Ratulangi

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

1...42,10242,10342,104...43,500Halaman 42,103 dari 43,500

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya