Jakarta, Aktual.co — Partai Gerindra memperingatkan seluruh kader agar patuh dan taat terhadap segala keputusan yang dikeluarkan oleh partai agar tetap solid.
“Gerindra adalah partai besar dan solid, tapi kami juga tidak ingin ada orang yang masuk Gerindra justru tidak tahu diri dengan menentang kebijakan partai dan itu adalah salah satu bentuk indisipliner,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Fary Djemi Francis, saat memberikan pidato sambutan pada acara Rapat Pimpinan Wilayah Partai Gerindra Jawa Tengah di Hotel Patra Jasa Semarang, Sabtu (15/11).
Dia menegaskan, Partai Gerindra tidak segan-segan memecat kader partai yang indisipliner, tidak mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) partai, serta melanggar hukum.
Dalam pidatonya, Fary secara gamblang menyebutkan nama kader Partai Gerindra yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan, namun menentang partai.
“Gerindra tidak segan-segan menyingkirkan kader seperti Ahok (Basuki Tjahaja Purnama),” kata dia.
Oleh karena itu, kata dia, rapat pimpinan wilayah Partai Gerindra Jateng juga bertujuan mengingatkan kader yang saat ini berada dalam garis partai.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad berharap Presiden Joko Widodo tidak terburu-buru menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Sebab, kata dia, penaikan harga BBM selalu menimbulkan dampak hebat pada perekomonian masyarakat secara nasional.
“Persiapannya dulu harus baik, setelah itu baru bicara kenaikan harga,” kata Fadel di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (15/11).
Wakil ketua umum Partai Golkar itu menilai jika belum ada persiapan matang yang dilakukan pemerintah sebelum menaikkan harga BBM. Apalagi, kata Fadel, rencana itu muncul di tengah turunnya harga minyak dunia.
Fadel mengatakan, pemerintah harus mempersiapkan anggaran yang cukup untuk menjadi bantalan sosial yang membendung gejolak saat harga BBM dinaikkan.
“Saya belum lihat ada anggaran yang dicantolkan. Kemenkeu harus menyiapkan ini sebagai bantalan supaya tidak menambah jumlah warga miskin,” kata dia.
Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum tahun 2015. Kenaikan harga BBM dilakukan karena subsidinya akan dialihkan ke sektor yang lebih produktif.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politikus PDIP Ribka Tjiptaning mengatakan, pengadaan tiga “kartu sakti” Presiden Joko Widodo, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, hanya pemborosan anggaran negara. 
Menurutnya, yang terpenting adalah programnya, bukan kartunya.
“Cukup satu kartu aja, di mana orang bisa sekolah ditanggung negara, kesehatan, raskin, satu aja. Kalau menurut saya pakai KTP aja juga bisa,” kata Ribka, di Jakarta, Sabtu (15/11). 
Dirinya juga mengatakan tidak sepakat dengan pengadaan semua kartu itu, karena menghamburkan uang negara.
“Baru satu kartu untuk 400.000 (orang) saja sudah Rp 600-an juga, bagaimana kalau untuk seluruh Indonesia? Berapa miliar?” kata Ribka.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan penerbitan semua kartu itu sama sekali tidak memakan anggaran negara, tetapi memakai  dana program tanggung jawab sosial (CSR) sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
Namun, Pratikno mengatakan penggunaan dana CSR BUMN ini hanya untuk sementara. Untuk tahun berikutnya, kata dia, pengadaan KIS, KIP, dan KKS akan dimasukkan ke dalam APBN.
“Tentu saja untuk ke depan, ini akan terkait APBN. Tapi sekarang pakai CSR BUMN,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dua kubu yang berseteru di DPR, yakni Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat telah mencapai kesepakatan soal Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD.
Dimana selama ini UU tersebut dituding sebagai sumber utama masalah di DPR, mulai dari polemik dalam pengusulan paket pimpinan DPR hingga munculnya DPR tandingan.
“(Sekarang) tidak ada lagi DPR tandingan. Hanya ada satu DPR. Tidak ada lagi Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat,” kata politikus PDIP Pramono Anung Wibowo, usai pertemuan dengan KMP di kediaman Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, di kawasan Golf Mansion, Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu (15/11).
Bekas wakil ketua DPR RI periode 2009-2014 itu mengatakan, DPR tandingan yang beberapa waktu lalu dibentuk KIH otomoatis bubar. Dia mengatakan kesepakatan ini akan disosialisasikan dan ditandatangani oleh seluruh fraksi di DPR pada, Senin (17/11/2014). Pramono berharap, DPR sudah dapat efektif pada, Selasa (18/11).
Hatta Rajasa menyambut baik bubarnya DPR tandingan sebagaimana disebutkan Pramono. Namun, dia berharap fraksi-fraksi di DPR dari partai-partai dalam KMP maupun KIH tetap bisa bekerja dengan kritis setelah ini tetapi tak menjadikan perbedaan pendapat sebagai penghalang.
“KMP dan KIH biarkan tetap ada, itu bagus. Tapi dualisme di DPR sudah tidak ada lagi,” kata dia. 
Kesepakatan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat ini terjadi setelah penghapusan sebagian Pasal 74 dan Pasal 98 UU MD3 yang terkait dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana permintaan Koalisi Indonesia Hebat.
Hatta menyatakan sebelumnya, pasal yang dihapus adalah yang bersifat pengulangan dari Pasal 79 dan penjabarannya di Pasal 194 sampai 227 UU yang sama. Tak semua permintaan Koalisi Indonesia Hebat, juga dipenuhi dalam kesepakatan ini. Pasal 98 ayat 6 UU MD3 tetap dipertahankan.

Artikel ini ditulis oleh: