Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi VIII DPR RI Kardaya Warnika menilai jika penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagai kebijakan yang wajar.
Namun, kata dia, kewajarannya tersebut bisa diterima jika harga minyak mentah dunia turut mengalami penaikan, dan jauh dari asumsi harga acuan di APBN.
“Karena berdasarkan statistik, harga BBM dinaikkan pemerintah, jika dan hanya harga minyak dunia naik, dan jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah,” kata Kardaya di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/11).
Maka dari itu, Politikus Partai Gerindra tersebut mengaku heran kalau pemerintah tetap ingin menaikkan harga BBM. Apalagi, saat ini harga minyak dunia tengah mengalami penurunan.
Sehingga dirinya menyarankan agar pemerintah menurunkan harga BBM di tengah eforia penurunan harga minyak mentah di seluruh dunia.
“RRC saja sudah tujuh kali menurunkan harga BBM,” kata dia.
“Jadi, saya memperkirakan pemerintah akan menurunkan. Ternyata rumornya tidak.”
Dia juga menjelaskan, setidaknya ada dua patokan dasar yang bisa membuat harga BBM bisa turun, yaitu dengan mempertimbangkan asumsi harga minyak mentah dan kurs.
Dia menganggap masih ada cukup selisih dari harga minyak mentah dunia, kendati saat ini terjadi perubahan nilai kurs rupiah terhadap dolar. Karena itu pemerintah harus benar-benar bisa memberikan penjelasan yang komprehensif jika memang tetap ingin menaikkan harga BBM.
“Dari sisi harga minyak, turun 30 persen. Dari kurs, ada perbedaan, 4 sampai 5 persen. Karena BBM hajat hidup orang banyak, maka pemerintah harus mempertimbangkannya dengan benar dan hati-hati.” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Partai Gerindra memperingatkan seluruh kader agar patuh dan taat terhadap segala keputusan yang dikeluarkan oleh partai agar tetap solid.
“Gerindra adalah partai besar dan solid, tapi kami juga tidak ingin ada orang yang masuk Gerindra justru tidak tahu diri dengan menentang kebijakan partai dan itu adalah salah satu bentuk indisipliner,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Fary Djemi Francis, saat memberikan pidato sambutan pada acara Rapat Pimpinan Wilayah Partai Gerindra Jawa Tengah di Hotel Patra Jasa Semarang, Sabtu (15/11).
Dia menegaskan, Partai Gerindra tidak segan-segan memecat kader partai yang indisipliner, tidak mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) partai, serta melanggar hukum.
Dalam pidatonya, Fary secara gamblang menyebutkan nama kader Partai Gerindra yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan, namun menentang partai.
“Gerindra tidak segan-segan menyingkirkan kader seperti Ahok (Basuki Tjahaja Purnama),” kata dia.
Oleh karena itu, kata dia, rapat pimpinan wilayah Partai Gerindra Jateng juga bertujuan mengingatkan kader yang saat ini berada dalam garis partai.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad berharap Presiden Joko Widodo tidak terburu-buru menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Sebab, kata dia, penaikan harga BBM selalu menimbulkan dampak hebat pada perekomonian masyarakat secara nasional.
“Persiapannya dulu harus baik, setelah itu baru bicara kenaikan harga,” kata Fadel di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (15/11).
Wakil ketua umum Partai Golkar itu menilai jika belum ada persiapan matang yang dilakukan pemerintah sebelum menaikkan harga BBM. Apalagi, kata Fadel, rencana itu muncul di tengah turunnya harga minyak dunia.
Fadel mengatakan, pemerintah harus mempersiapkan anggaran yang cukup untuk menjadi bantalan sosial yang membendung gejolak saat harga BBM dinaikkan.
“Saya belum lihat ada anggaran yang dicantolkan. Kemenkeu harus menyiapkan ini sebagai bantalan supaya tidak menambah jumlah warga miskin,” kata dia.
Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum tahun 2015. Kenaikan harga BBM dilakukan karena subsidinya akan dialihkan ke sektor yang lebih produktif.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politikus PDIP Ribka Tjiptaning mengatakan, pengadaan tiga “kartu sakti” Presiden Joko Widodo, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, hanya pemborosan anggaran negara. 
Menurutnya, yang terpenting adalah programnya, bukan kartunya.
“Cukup satu kartu aja, di mana orang bisa sekolah ditanggung negara, kesehatan, raskin, satu aja. Kalau menurut saya pakai KTP aja juga bisa,” kata Ribka, di Jakarta, Sabtu (15/11). 
Dirinya juga mengatakan tidak sepakat dengan pengadaan semua kartu itu, karena menghamburkan uang negara.
“Baru satu kartu untuk 400.000 (orang) saja sudah Rp 600-an juga, bagaimana kalau untuk seluruh Indonesia? Berapa miliar?” kata Ribka.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan penerbitan semua kartu itu sama sekali tidak memakan anggaran negara, tetapi memakai  dana program tanggung jawab sosial (CSR) sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
Namun, Pratikno mengatakan penggunaan dana CSR BUMN ini hanya untuk sementara. Untuk tahun berikutnya, kata dia, pengadaan KIS, KIP, dan KKS akan dimasukkan ke dalam APBN.
“Tentu saja untuk ke depan, ini akan terkait APBN. Tapi sekarang pakai CSR BUMN,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: