Jakarta, Aktual.co — Kebijakan Pemprov DKI untuk melakukan pelarangan pengendara motor melintasi kawasan bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga kawasan Medan Merdeka Barat pada Desember mendatang perlu diimbangi dengan persediaan angkutan umum. Hal itu disampaikan pengamat transportasi Ellen Tangkudung ketika dihubungi Aktual.co, Sabtu (15/11).
Ia mengatakan ketersediaan angkutan umum harus diperhatikan. Pasalnya, jika menilik tujuan Pemprov DKI melakukan kebijakan tersebut selain untuk mengurangi resiko tingkat kecelakaan sepeda motor, juga untuk membuat masyarakat untuk beralih untuk menggunakan angkutan umum.
“Untuk melihat efektivitas kebijakan pembatasan sepeda motor tersebut bisa dilihat kalau masyarakat beralih ke angkutan umum. Oleh karena itu, Pemprov harus menyediakan angkutan umum yang memadai,” ujarnya.
Selain itu, ketersediaan angkutan umum juga sebagai kompensasi atas penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Ia mengatakan tidak semua pengguna kendaraan roda empat menyetujui ERP, dan membuka kemungkinan untuk beralih ke angkutan lainnya, seperti sepeda motor atau angkutan umum. Jika angkutan umum tidak diperhatikan ketersediaannya, maka bisa saja pengguna kendaraan roda empat akan beralih ke kendaraan roda dua seperti sepeda motor yang akibatnya malah menambah jumlah sepeda motor di ibu kota.
“Roda dua itu kan jumlahnya makin banyak, kalau misalnya tidak dilakukan pengalihan, ada ERP nanti pindah ke sepeda motor,” kata Ellen.
Selain itu, Pemprov DKI juga dihimbau untuk memperhatikan lahan parkir untuk sepeda motor yang terkena kebijakan. Apakah lahan parkir yang tersedia di gedung-gedung perkantoran di sekitar sudah mencukupi atau tidak. Tambahnya, sosialisasi juga perlu dilakukan agar masyarakat yang mengendarai sepeda motor dapat memahami dan memaklumi kebijakan tersebut dan nantinya kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar karena sudah disosialiasikan dan sudah dipikirkan secara matang mengenai pelaksanaannya dan antisipasinya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kebijakan pengalihan tiket kertas menjadi tket elektronik yang telah diterapkan di halte-halte Transjakarta bukan tanpa masalah. Akibat kebijakan tersebut, memunculkan praktek calo tiket elektronik Transjakarta. 
Sebagai contoh, ada penumpang A yang tidak memiliki tiket elektronik akan ditawarkan untuk menggunakan tiket elektronik kepunyaan penumpang B. Penumpang B menawarkan harga Rp 5.000 untuk setiap transaksi, Rp 1.500 lebih malah dari harga normal. Tidak jarang ada penumpang yang memilih untuk menerima tawaran calo tersebut dibandingkan dengan harus membeli tiket elektronik seharga RP 40.000 dan berisi saldo Rp 20.000.
Menanggapi fenomena tersebut, pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan mengatakan PT Transjakarta perlu menyediakan tiket sekali jalan bagi penumpang yang hanya sesekali menggunakan bus Transjakarta. “Harusnya disediakan tiket sekali jalan, jadi semua penumpang dapat terlayani,” ujarnya Sabtu, (15/11).
Untuk pengoperasiannya, bisa menugaskan petugas Transjakarta untuk melayani penumpang yang membeli tiket sekali jalan. Jadi penumpang membeli tiket, kemudian petugas yang men-taping.
“Caranya, penumpang yang tak punya kartu tinggal membayar untuk sekali jalan. Nanti petugaslah yang men-taping-kan kartunya. Jadi, pekerjaan calo itu seharusnya jadi pekerjaan petugas,” tambahnya.
Ia mengatakan dengan cara seperti itu, maka praktek calo tidak akan ada lagi. Pihak PT Transjakarta cukup menyediakan dua jenis tiket, yaitu tiket elektronik untuk penumpang yang rutin menggunakan bus Transjakarta dan tiket sekali jalan untuk penumpang yang hanya sesekali menggunakan bus Transjakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Rencana kedatangan 59 bus Transjakarta asal Tiongkok yang akan datang pekan depan harus dicermati kualitasnya. Pasalnya, berdasarkan pengalaman sebelumnya, bus asal Tiongkok yang sebelumnya beroperasi di Jakarta kerap bermasalah mulai dari mogok hingga terbakar. Hal itu disampaikan pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan kepada Aktual.co, Sabtu (15/11).
“Harusnya Pemprov DKI bisa belajar dari kasus-kasus sebelumnya di armada buatan Cina yang cepat rusak. Ada yang mogok bahkan sampai terbakar,” ujarnya.
Lanjutnya, Azas Tigor mengatakan bahwa kualitas bus Transjakarta asal Tiongkok itu bahkan lebih rendah dibandingkan dengan kualitas Metromini atau Kopaja yang selama ini beroperasi di Jakarta.
“Dibandingkan dengan armada Metromini dan Kopaja yang bermerk Toyota atau Isuzu asal Jepang terbukti kualitasnya daripada bus Transjakarta asal Cina. Selain karena pabriknya bagus, perawatannya juga dijaga. Belum ada yang terbakar, kecuali karena ugal-ugalan,” tambahnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohammad Syaiful mengatakan perlu ada pengawasan dan pengecekan terhadap 59 bus Transjakarta asal Tiongkok agar tidak lagi terjadi kasus-kasus seperti mogok apalagi terbakar. Ia mengatakan, berdasarkan Pergub DKI No. 35 Tahun 2014 mengenai standar UPT Transjakarta, keamanan dan kenyamanan penumpang menjadi poin yang harus diperhatikan.
“Berdasarkan Pergub DKI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Transjakarta Busway, yang meliputi faktor keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan, masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang baik dalam menggunakan moda transportasi busway ,” ujarnya kepada Aktual.co, Sabtu  (15/11).
Syaiful mengatakan, perlu ada pengawasan dan pengecekan dari perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang tersebut. Pemprov DKI disarankan menggaet perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pemeriksaan, pengawasan dan pengkajian kendaraan agar tidak terjadi hal-hal buruk kedepannya. Selain itu, Pemprov DKI juga dapat bekerjasama dengan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di bawah Kementerian Perhubungan.
“Dengan melibatkan pihak yang berkompeten tersebut, pengguna Transjakarta akan mendapatkan kejelasan tentang keamanan dan keselamatan dalam menggunakan moda transportasi ini. Sekaligus menghilangkan rasa was-was karena hingga saat ini sudah ada 16 bus Transjakarta yang terbakar, jadi jangan sampai terjadi lagi,” tambahnya.
Sebagai informasi, 59 unit bus gandeng Transjakarta asal Tiongkok baru akan didatangkan ke Indonesia pada pekan depan dan akan segera dioperasikan pada akhir November ini. Kepala Unit Pengelola Transjakarta, Pargaulan Butar Butar optimis jika kedatangan bus Transjakarta tersebut akan membantu mengurai kemacetan dan mengurangi antrean penumpang Transjakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Rencana Pemprov DKI untuk melakukan pemangkasan terhadap angkutan  umum yang berusia lebih dari 10 tahun perlu dicermati kembali. Hal itu disampaikan oleh pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan ketika dihubungi Aktual.co, Sabtu (15/11).
Ia mengatakan, kebijakan tersebut perlu dikaji kembali karena 70 persen angkutan umum di Jakarta berusia diatas 10 tahun. Jadi, jika kebijakan itu diterapkan secara langsung atau total, maka akan mengakibatkan angkutan umum di Jakarta menjadi berkurang.
“Untuk kebijakan pembatasan itu, tidak bisa total dilakukan karena di Jakarta ini 70 persen angkutan umum usianya diatas 10 tahun. Kalau kebijakan itu langsung total diterapkan, maka yang terjadi di Jakarta adalah kendaraan umum hanya 30 persen dan pastinya kita kekurangan kendaraan umum. Terlebih lagi kalau gak ada solusi yang ditawarkan, “ ujar Azas Tigor.
Lanjutnya, daripada melakukan pemangkasan, sebaiknya Pemprov DKI melakukan peremajaan terlebih dahulu terhadap angkutan umum yang sudah berusia diatas 10 tahun. Selain itu, Pemprov DKI diharapkan dapat memberikan pinjaman dan menghapuskan pajak barang mewah bagi para pengusaha angkutan umum yang akan melakukan peremajaan terhadap angkutan umum miliknya.
“Bantu saja pinjaman, bunga bank dibayar oleh Pemprov DKI. Kemudian kreditnya kalau bisa dilebihkan dari 4 tahun dan pajak barang mewah nol rupiah saja seperti layaknya mobil murah,” ujarnya.
Secara garis besar, Azas Tigor menyetujui rencana pemangkasan, tetapi perlu ada kajian khusus mengenai solusi untuk mesyarakat dan untuk pengusaha angkutan umum agar dari kebijakan yang dilakukan sama-sama berdampak baik bagi ketiga belah pihak.
“Sebenarnya saya tidak masalah, tapi harus ada support dari Pemprov DKI, harus ada fasilitas alternatif buat penumpang dan harus ada sosialisasi juga dengan pengusaha angkutan umum agar tidak ada yang dirugikan,” tambahnya.
Sebagai informasi, Pemprov DKI berencana melakukan pemangkasan angkutan umum yang telah berusia diatas 10 tahun yang mengacu pada Perda No. 5 Tahun 2014 mengenai kelayakan angkutan umum dimana angkutan umum yang layak adalah yang usianya kurang dari 10 tahun. Pemprov DKI berencana akan melakukan pemangkasan pada akhir tahun ini atau awal 2015 mendatang, seiring dengan proyek pengadaan bus Transjakarta secara besar-besaran oleh Pemprov DKI yang diharapkan membantu memecahkan solusi kemacetan dan kekurangan transportasi umum di Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh: