Jakarta, Aktual.co —Masyarakat diajak untuk turut terlibat dalam melestarikan kawasan Danau Toba sehingga kualitas dan daya tarik danau terbesar di Indonesia itu tetap alami, kunjungan wisatawannya dapat kembali meningkat.

“Kita harus sama-sama melestarikan kawasan Danau Toba, karena penurunan kualitas dan merosotnya daya tarik alami danau ini akan menjadi salah satu pemicu penurunan tingkat kunjungan wisatawan,” kata Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi di Medan Jumat (14/11).

Ia mengatakan keberlangsungan ekosistem Kawasan Danau Toba (KDT) akan dijamin dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya yang serasi dan seimbang pada setiap aktivitas pembangunan dengan menggunakan pendekatan ekosistem dalam upaya pelestarian lingkungan.

Kemudian keberlanjutan pembangunan melalui penerapan tujuh sasaran manfaat yang lebih terukur, yakni Danau Toba layak untuk sumber air minum, menjadi tempat rekreasi yang aman dan nyaman, daerah tangkapan air dengan ekosistem yang optimal.

“Juga ikan dan hasil pertanian layak dikonsumsi dan tidak terkontaminasi, air Danau Toba dapat digunakan sebagai sumber tenaga listrik, flora dan fauna sehat serta terpeliharanya keanekaragaman hayati. Ketujuh adalah udara KDT dapat mendukung kehidupan ekosistem yang sehat,” katanya.

Ia mengatakan berdasarkan monitoring Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumut pada 22 lokasi, kualitas air Danau Toba terdeteksi mengalami pencemaran golongan ringan dan sedang.

“Tingkat pencemaran air lebih dominan akibat aktivitas perkotaan, rumah tangga, pertanian, hotel dan keramba jaring apung,” katanya.

Guna menanggulangi pencemaran perairan Danau Toba, Erry mengimbau seluruh instansi, lembaga terkait serta masyarakat sekitar, melakukan pengendalian dengan membangun instalasi pengolahan air limbah sesuai skala prioritas di wilayah perkotaan, di mana instalasi pengolahan limbah ini akan mengolah limbah hotel dan mengurangi penggunaan pupuk kimia.

Khusus aspek transportasi, Erry tidak lupa mengingatkan kepada pengelola keramba jaring apung untuk menempatkan keramba pada tempat yang tepat agar tidak mengganggu jalur lalu-lintas kapal.

Salah satu penempatan keramba yang dinilai amburadul berada di Teluk Haranggaol, untuk itu instansi terkait dan pengelola keramba diminta melakukan koordinasi dalam melakukan penataan agar tidak mengganggu tansportasi di perairan Danau Toba.

“Dari aspek estetika, Danau Toba juga telah mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah keberadaan keramba yang tersebar tidak beraturan hingga mengurangi keindahan danau itu,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Kapotabes Makassar Kombes Pol Fery Abraham menyatakan, siap mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab, apabila gagal menuntaskan kasus kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oknum polisi.
“Resiko yang saya hadapi, saya siap apakah dicopot, diturunkan jabatan itu wujud tanggung jawab saya selaku kapolrestabes Makassar,” kata Fery menanggapi tuntutan wartawan di Makassar, Jumat.
Menurut dia, tindakan kekerasan yang dilakukan oknum polisi sudah mulai diusut pascakejadian Kamis (13/11) malam saat meliput aksi demo mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM di Universitas Negeri Makassar, tujuh orang jurnalis mengalami tindak kekerasan dari oknum polisi diantaranya Iqbal (Tempo), Waldy (Metro TV) dan Ikrar (Celebes TV). Bahkan diantaranya ada yang direbut “memory card” kameranya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Fery mengatakan, siapapun yang melakukan aksi kekerasan dan bertentangan dengan hukum, termasuk anggotanya akan diusut tuntas dan melalui proses hukum.
Sebelumnya koalisasi wartawan Makassar melakukan aksi unjuk rasa di kawasan “Fly over” sebelum ke kantor Polrestabes Makassar menyampaikan pernyataan sikapnya.
Dalam tuntutannya, wartawan yang menyampaikan aspirasinya itu mendesak pihak Polrestabes Makassar untuk menyusut tuntas dan menindak anggotanya yang telah melakukan tindakan kekerasan fisik dan merampas peralatan kerja wartawan.
Apabila hal itu tidak dapat dilakukan dalam tiga kali 24 jam, Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar diminta mundur dari jabatannya.
Alasannya, perbuatan oknum polisi terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalstiknya itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Wartawan Aceh yang tergabung dalam Forum Jurnalis Aceh Antikekerasan mengecam tindak kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan.

Kecaman tersebut disampaikan dalam unjuk rasa di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (14/11), aksi tersebut diikuti puluhan wartawan dari berbagai media massa.

Unjuk rasa yang berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut sempat menjadi tontonan masyarakat. Dalam aksi tersebut, para pewarta juga sempat melakukan teater jalanan.

Selain itu massa wartawan juga mengusung beberapa spanduk yang bertuliskan kecaman terhadap kepolisian, di antaranya, “Kami Pencari Berita, Bukan Pencari Perkara”.

Reza Nasir, koordinator aksi, mengatakan pemukulan jurnalis di Makassar, Sulawesi Selatan adalah intimidasi terhadap kemerdekaan pers. Oleh karena itu, kasus pemukulan ini harus diusut tuntas.

“Kami jurnalis Aceh mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap wartawan. Tidak seharusnya polisi melakukan tindak kekerasan karena kepolisian merupakan pengayom masyarakat,” kata Reza Nasir, Karena itu, kata Reza Nasir, jurnalis Aceh mendesak Kapolri turun tangan menyelesaikan kasus pemukulan terhadap wartawan. Sebab, hak jurnalis dalam bertugas dan dilindungi undang-undang telah dirampas oleh kepolisian.

“Kapolri harus bertanggung jawab dan segera mencopot Kapolda Sulawesi Selatan serta memproses secara hukum oknum polisi yang telah memukul wartawan,” tegas Reza Nasir.

Kepolisian, lanjut Reza Nasir, kepolisian harus bisa membuktikan bahwa tidak akan ada lagi kekerasan terhadap wartawan. Sebab, tugas-tugas jurnalistik dipayungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

“Ini kekerasan pertama yang dilakukan oleh kepolisian terhadap wartawan di era pemerintahan baru sekarang ini. Dan ini sangat memalukan. Kami berharap semoga tidak akan ada lagi kekerasan terhadap wartawan,” kata Reza Nasir.

Tindak kekerasan dialami wartawan terjadi saat demonstrasi di Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), Kamis (13/11), terkait penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Beberapa wartawan menjadi korban dalam aksi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Aliansi Wartawan Radio Indonesia (ALWARI) Makassar menyesalkan tindakan anarkis aparat Kepolisian yang melakukan pengrusakan fasilitas Kampus UNM dan penganiayaan pada sejumlah jurnalis.
“Tindakan oknum aparat Kepolisian itu sangat tidak elegan dan anarkis karena melakukan tindakan represif terhadap jurnlis yang sedang meliput demo isu kenaikan BBM,” kata Ketua Alwari Makassar, Fitriyani di Makassar, Jumat (14/11).
Menurut dia, perilaku oknum polisi tersebut tidak menunjukkan bila mereka adalah pengayom masyarakat.
Dia mengatakan, slogan kepolisian selama ini tidak bernilai apa-apa dengan kejadian anarkis di Universitas Negeri Makassar (UNM).
“Saya juga heran, kenapa aparat kita itu menjadi beringas seperti itu? Siapakah yang sebenarnya main hakim sendiri?” katanya.
Berkaitan dengan hal itu, maka Alwari menuntut agar pelaku tindakan anarkisme tersebut segera diproses secara hukum. Begitu pula jika ada mahasiswa yang merusak kampusnya, harus diproses.
Hal itu mengingat bahwa mahasiswa membayar SPP, karenanya jika ada pengrusakan berarti merusak fasilitas sendiri.
“Nah, ini tidak ada sumbangsih apa-apa malah merusak. Harus diusut tuntas siapa pelaku pengrusakan fasilitas kampus UNM dan penganiayaan rekan-rekan Jurnalis yang sedang bertugas,” ujarnya.
Bahkan, kalau perlu lebih transparan lagi, suruh tunjuk siapa yang memberikan perintah pengrusakan itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Kapolda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Irjen Pol Anton Setiadji berjanji kepada seluruh wartawan bahwa tindak penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh anak buahnya merupakan yang terakhir kalinya terjadi.

“Saya berjanji, ini tidak akan lagi terjadi di masa mendatang. Ini terakhir kalinya ada anggota yang menganiaya wartawan dan ini janjiku,” katanya di Makassar, Jumat.

Kepada sejumlah wartawan, dirinya meminta agar melaporkan setiap anggotanya yang melakukan penganiayaan itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan selanjutnya ke bagian Profesi dan Pengamanan (Propam).

Anton berjanji hanya akan menindak anggotanya jika memang ada laporan yang masuk dan dilengkapi dengan bukti.

“Kalau memang jelas pelanggaran hukumnya, maka laporkan dan jika ada bukti-buktinya juga serahkan kepada penyidik agar segera diproses,” katanya.

Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Mabes Polri itu menyatakan sangat mengetahui persis kerja jurnalistik, apalagi wartawan dilindungi Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Selain itu, dirinya mengaku siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan, di mana dirinya mendapat laporan jika banyak anak buahnya mengejar para wartawan dan menganiayanya serta merusak fasilitas wartawan seperti kamera dan handy camera.

Anton juga membantah kalau dalam insiden pengamanan aksi unjuk rasa yang berakhir bentrok itu ada komando yang memukul rata semuanya termasuk para wartawan yang meliput aksi unjuk rasa tersebut.

“Saya tegaskan tidak ada komando (perintah) seperti itu. Perintahnya jelas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) tetapi menganiaya wartawan itu tidak ada,” katanya.

Sementara itu, dari beberapa wartawan yang mengalami kasus kekerasan dalam bentrokan antara mahasiswa dan polisi, baru seorang yang telah melapor ke polisi. Wartawan yang telah melapor yakni Waldhy, kontributor Metro TV di Makassar.

Kepala Biro Metro TV Makassar Herman Hafsah saat ditemui di sela-sela aksi solidaritas wartawan Makassar di Polrestabes Makassar, menuntut agar pelaku pengeroyokan semua wartawan di Makassar segera diproses.

“Kalau Waldhy sudah melapor langsung kemarin di Polrestabes, di mana karyawan saya mengalami luka robek di pelipis kirinya. Setelah mendapat lima jahitan di lukanya oleh tim medis RS Faisal, Waldhy langsung melapor. Kalau yang lainnya saya belum tahu, tapi kemarin saya ajak ramai-ramai pergi melapor. Kami harap kasus ini segera diproses dan tindak tegas seluruh anggota polisi yang melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan,” katanya.

‘Kebringasan’ polisi yang sedang bertugas mengawal aksi unjuk rasa penolakan pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Jalan AP Pettarani, depan kampus UNM Makassar, Kamis, berakhir bentrok dengan mahasiswa setelah Wakapolrestabes Makassar AKBP Totok Lisdiarto terluka karena anak panah.

Pascakecelakaan itu, ratusan polisi gabungan langsung mengejar semua mahasiswa hingga ke dalam kampus dan para wartawan yang berada di belakang polisi juga menjadi sasaran amuk para polisi.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid