Jakarta, Aktual.co — Ketua bidang kesra Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Supriyono mengatakan, Kartu Indonesia Sehat yang baru diluncurkan bukan suatu yang istimewa karena program itu sudah berjalan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Dia mengatakan, dalam UU disebut jika orang miskin dan berpendapatan rendah serta buruh yang terkena PHK dan enam bulan belum mendapatkan pekerjaan, berhak menerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Pemerintah menanggung iuran JKN bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, yang jumlahnya mencapai 86,4 juta orang,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (3/11)
Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN didaftarkan oleh Pemerintah sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). 
Penduduk, kata dia, yang belum termasuk sebagai peserta jaminan kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.  
“Bayi yang lahir dari peserta PBI dicatat dan dilaporkan oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Mekanisme penetapan selanjutnya akan diatur oleh Kementerian Sosial,” kata dia.
Selain Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonedia Pintar juga bukan hal istimewa. Sebab, kata dia, selama ini sudah ada Bantuan Operadional Sekolah (BOS) yang di berikan kepada setiap sekolah dengan jumlah murid 120 orang persekolah, dan itu ada juknis dalam penyaluran dan pengunaan BOS oleh Medikbud.
“Jadi apa yang membedakan KIP dengan BOS/” kata dia.
Menurutnya, perlu dipertanyakan UU apa yang mendasari dikeluarkannya KIS dan KIP sebab jika tidak berdasrkan UU dan peraturan yang berlaku bisa dinggap ilegal.
“Apalagi KIS dan KIP itu mengunakan anggaran negara harus sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku,” kata dia.
“Tolong jangan mengelabui masyarakat dengan KIS dan KIP hanya untuk melegalkan penaikan harga BBM bersubsidi.”
Sebab tak ada hubungan antara KIS dan KIP sebagai kompensasi akibat bertambahnya pengangguran dan bertambahnya jumlah orang miskin, akibat dampak penaikan harga BBM subsidi.
Dampak penaikan harga BBM bersubsidi itu, kata dia, berakibat pada naiknya harga makanan dan minuman serta biaya transportasi dan tidak bisa diatasi dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang sudh dijalankan dengan Pemberian Jaminan kesehatan Nasional bagi rakyat miskin berdasrkan UU Sistim Jaminan Sosial nasional .
“Banyaknya masyrakat miskin dan tidak mampu yang belum mendapatkan PBI untuk JKN karena petugas pekerja Sosial dan BPS tingkat kabupaten kurang bekerja secara optimal dalam melayani masyrakat miskin dan terlambatnya pendataan terhadap masyrakat yang tudk mampu untuk didaftarkan sebagai penerima PBI untuk JKN gratis,” kata Supriyono.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengingatkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk bersaing secara sehat apabila ingin maju lagi sebagai calon ketua umum dalam Munas IX Golkar awal 2015.
“Beliau (Ical) berhak maju lagi. Tapi jika benar beliau akan maju lagi, saya ingin mengatakan agar berkompetisi secara sehat dan baik,” kata Agus saat mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum Partai Golkar di posko pemenangan Agus Gumiwang Kartasasmita di Jalan Gunawarman Nomor 49, Jakarta, Senin (3/11).
Agus mengatakan ada etika yang harus dipegang seluruh kader termasuk para calon ketua umum dalam menjalani proses memasuki Munas IX Golkar.
Dia meminta Ical tidak lagi melakukan intimidasi atau ancaman, layaknya upaya pemecatan yang telah dilakukan terhadap dirinya semasa Pilpres lalu.
“Jangan ada intimidasi atau ancaman-ancaman. Biarkan Agus Gumiwang menjadi orang terakhir yang dipecat. Saya sampai saat ini masih melawan pemecatan itu melalui pengadilan, tetapi jangan sampai ada kader daerah yang dipecat nanti karena mendukung saya,” kata dia.
Lebih jauh Agus secara pribadi memandang pada dasarnya tidak ada pembenaran yang kuat untuk memilih kembali Ical sebagai ketua umum. Sebab rezim Ical terbukti gagal dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden.
“Seakan-akan hebat sekali Golkar di urutan dua pada pemilu legislatif lalu. Jangan lupa target kita 30 persen suara dalam pemilu legislatif tapi faktanya hanya memperoleh 14 persen, sedangkan jumlah kursi (parlemen) dari sebelumnya 106 kursi tersisa 91 kursi,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh: