Jakarta, Aktual.co — Badan Perikanan Taiwan berharap, pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan larangan berlayar terhadap kapal pencari ikan asal Taiwan di wilayah perairan Indonesia.

Deputi Direktur Jenderal Badan Perikanan Taiwan, Tsay Tzu-yaw, sebagaimana dikutip Harian The China Post di Taipei, Sabtu (15/11), mengakui bahwa pemerintah Taiwan akan membicarakan masalah tersebut dengan pemerintah Indonesia.

Pembicaraan itu menyangkut tentang kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, yang melarang beroperasinya 40-60 unit kapal pencari ikan tuna asal Taiwan untuk melindungi kepentingan wilayah perairan Indonesia.

Menurut Tzu-yaw kepada Kantor Berita Taiwan, CNA, perairan Indonesia merupakan wilayah perlintasan ikan tuna bermata besar dan tuna bersirip kuning. “Jika kapal pencari ikan asal Taiwan tidak diizinkan melintasi wilayah perairan Indonesia, maka mereka harus mengubah wilayah operasi,” katanya menambahkan.

Ia mengakui, pemerintah Indonesia memiliki hak mengeluarkan regulasi tersebut. Namun, pihaknya tetap berharap pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan larangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengharapkan kerugian negara dikurangi, dengan cara mempercepat proses hukum terhadap kapal motor nelayan asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia.

“Saya pribadi ingin dua hari saja proses hukumnya sudah putus,” kata Susi Pudjiastuti, saat melakukan kunjungan kerja ke Pontianak, Sabtu (15/11) malam.

Ia juga mengusulkan ada aturan yang simpel, misalnya  kapal motor asing itu ditenggelamkan sehingga bisa menjadi tempat ikan bertelur.  “Sudah mereka mencuri ikan, nangkap keluar biaya, setelah disita tidak bisa digunakan sehingga bangkai kapal motor itu menghambat infrastruktur untuk nelayan melaut,” katanya.

Dia mengasumsikan, untuk sekitar 500-1.000 kapal motor asing yang ditangkap, kalau satu kapal motor bisa menangkap sekitar 100 ton ikan, dikalikan Rp 90 ribu/kilogram ikan, artinya Rp 9 miliar kerugian negara untuk satu kapal motor. Kemudian kalau dikalikan 1.000 kapal motor, kerugian negara sekitar Rp 9 triliun akibat pencurian ikan.

Sementara itu, Kepala Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak Sumono Darwinto menyatakan, sejak 2008-2014 telah menangkap 253 kapal motor nelayan asing yang mencuri ikan di wilayah Indonesia, khususnya di perairan laut Kalimantan Barat.

“Dari sebanyak itu, hasil putusan pengadilan, empat kapal motor dikembalikan ke nelayan asing, kemudian sebanyak 249 kapal motor dirampas untuk negara,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Upaya memajukan perkebunan sawit rakyat saat ini masih dibayangi berbagai masalah. Banyak tumpang tindih tata ruang, banyaknya kebun sawit di kawasan hutan, banyak kebun sawit di lahan gambut, persoalan agraria (kepemilikan lahan), penguasaan modal asing, proporsi perkebunan estate dan rakyat. Segala persoalan tersebut dibahas dalam Seminar Nasional di Fakultas Pertanian IPB, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/11).

Dekan Fakultas Pertanian IPB, Dr Ernan Rustiadi mengatakan, politik Indonesia saat ini memberi perhatian yang besar untuk dikembangkannya perkebunan sawit rakyat. Banyak pandangan yang ingin mengurangi porsi penguasaan sawit oleh pihak asing atau korporasi besar.

“Suka tidak suka, persoalan sawit sulit untuk kita tutup mata, kalau tidak dikaitkan dengan politik perdagangan,” kata Ernan dalam seminar yang mengangkat tema “Pengembangan Produksi Kelapa Sawit Rakyat melalui Pembinaan Petani Swadaya”

Ernan menyebutkan, banyak negara yang terancam dan tersaingi dengan semakin kompetitifnya minyak sawit Indonesia. Produksi sawit dalam negeri mencapai 3,5 juta ton per hektar per tahun. Tidak ada minyak nabati lainnya yang bisa menandingi. “Oleh karena itu banyak upaya untuk membatasi masuknya ekspor produk sawit dari kita,” ujar Ernan.

Ernan mengatakan, sistem pertanian kelapa sawit adalah yang terluas dalam mengokupasi lahan pertanian di Indonesia. Sawit telah mencapai 10 juta hektar, jauh melampaui sawah yang luasnya terus menurun, yakni di bawah delapan juta hektar dari hasil proses keseimbangan yang panjang.

“Persoalan lainnya adalah teknologi. Menurut pakar sawit IPB, potensi sawit masih besar. Saat ini produksi sawit masih di bawah yang sebenarnya bisa dihasilkan,” ujar Ernan.

Artikel ini ditulis oleh: