Jakarta, Aktual.co —Rencana relokasi warga di Kampung Pulo Jakarta Timur terkait proyek normalisasi bantaran Kali Ciliwung, ternyata belum sepenuhnya berjalan.
Saat Aktual.co menyambangi RT 16/RW 02 di Kampung Pulo, salah seorang staf RT yakni Nurdin (35) mengatakan kalau warga di tempatnya hingga kini belum dapat ganti rugi terkait rencana relokasi. 
Padahal, kata Nurdin, warga sebenarnya tak keberatan dipindah ke rumah susun, asal ada ganti rugi yang sesuai dari Pemprov DKI. 
“Kita setuju saja, tapi dibayar dulu, baru warga mau pindah. Kalau ga dibayar warga mana mau pindah, lah mereka kan sudah puluhan tahun tinggal di sini,” ujar Nurdin kepada Aktual.co, di Jakarta, Senin (3/11).
Tak hanya belum beres di persoalan ganti rugi, ternyata pendataan warga bagi yang katanya akan dapat prioritas untuk direlokasi ke rusun pun hingga kini ternyata belum diterima warga di sana.
Informasi itu disampaikan oleh Junaidi (56), salah satu warga Kampung Pulo RT 06/RW 02. Kata dia, sampai sekarang pun dirinya belum pernah didata oleh pihak kelurahan.
“Belum ada pendataan warga terkait relokasi ke rumah susun dari kelurahan, palingan hanya pengukuran tanah dan rumah aja yang dilakukan sama orang pertanahan waktu itu. Gimana mau dipindah, lagian warga kan masih ingin diselesaikan dahulu mengenai ganti ruginya,” ungkapnya.
Alhasil, meskipun ancaman banjir kembali muncul mengingat mulai masuknya musim hujan, hingga kini warga masih tetap bertahan dan masih menunggu informasi dari Pemprov DKI terkait relokasi ke rusun. 
Pagi tadi banjir pertama sudah datang kembali di Kampung Pulo. Setinggi 80 centimeter. Namun warga tenang-tenang saja menghadapi banjir setinggi itu. Kata mereka, yang mereka sebut ‘banjir’ itu kalau tinggi air sudah empat meter.
Sebelumnya, September lalu Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI Jakarta, Jonathan Pasodung mengatakan 200 unit hunian di Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, sudah siap ditempati warga relokasi Kampung Pulo yang terkena program normalisasi. 
Fasilitas seperti listrik dan air di rusun itu sudah tersedia. 
Namun sebagian besar warga masih harus bersabar. Karena masih terbatasnya unit yang tersedia, sedangkan jumlah kepala keluarga yang direlokasi ada 930 KK, 
Karena itu bakal dilakukan pemilahan untuk 200 warga yang diprioritaskan menempati Rusun Cipinang Besar Selatan. Saat ini data warga prioritas masih disusun oleh tim normalisasi Kali Ciliwung dan camat setempat. 
Untuk mencegah adanya ‘penyusup’ di antara warga yang berhak menempati rusun, Jonathan mengaku sudah meminta data valid warga ke pihak kecamatan. “Karena hanya camat setempat yang paham siapa saja warganya.” katanya, di Jakarta, Rabu (17/9).
Kata dia, relokasi akan dilakukan bertahap. Untuk warga yang tak mendapat tempat di Rusun Cipinang Besar Selatan, sudah disiapkan 160 unit hunian di Rusunawa Pulogebang dan 200 unit hunian di Jatinegara Kaum. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yudi Chrisnandi, menyambangi Balaikota DKI untuk menyampaikan konsep reformasi birokrasi kepada jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Temui Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Yudi mengatakan reformasi birokrasi adalah model pendekatan kepemimpinan yang merakyat. Di mana dalam menjalankan pemerintahan, maka si pemimpin ikut ‘turun ke bawah’ untuk  mendengar suara rakyat secara langsung. 
Dengan reformasi birokrasi yang sekaligus merupakan implementasi dari konsep revolusi mental Presiden Joko Widodo,diharapkan bisa menghindari kesan pemerintah yang dianggap kurang melayani, kurang ramah, berbelit-belit, sehingga menyebabkan persepsi tidak baik di masyarakat. 
“Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan orang-orang seperti Pak Ahok harus dibuat lebih efisien, efektif, produktif, dan yang paling penting melayani. Sudah saatnya era birokrasi priyayi berakhir dan sekarang era birokrasi yang melayani rakyat. Bukan minta diladeni tapi meladeni. Bukan minta dihormati tapi menghormati,” ujar Yudi di Balaikota DKI, Senin (3/11).
Reformasi birokrasi di DKI diharapkannya bisa menjadi ‘acuan’ birokrasi di Indonesia. 
Di mana model pendekatan yang digunakan adalah kepemimpinan yang merakyat yang merespon secara cepat. “Sehingga bisa menjadi role model untuk kita sampaikan kepada daerah lain. Karena perintah Pak Jokowi inilah era revolusi mental, inilah revolusi reformasi birokrasi. Sudah saatnya birokrasi yang melayani.”
Yudi juga berencana melakukan ‘blusukan’ untuk melihat sistem pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DKI. Namun belum diketahui PTSP mana yang akan didatangi kader Partai Hanura tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara- Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi dukung kebijakan Pemprov DKI yang mewajibkan seluruh pejabat eselonnya melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. 
“Tentu harus kita dukung. Kalau dia (pejabat) tidak mau lapor kan bisa kita tanyakan. Kalau dia (pejabat) mendapatkan harta dengan cara yang baik dan halal walaupun gaji tidak cukup tapi ada usaha lain ya harusnya lapor saja,” ujar Yuddy di Balaikota DKI, Senin (3/11).
Dia optimis kewajiban itu efektif sebagai upaya perluasan zona integritas dan sebagai upaya preventif terjadinya tindak korupsi di jajaran pejabat eselon di Pemprov DKI. 
Karena itulah rencana tersebut harus disambut baik dan didukung. Karena bertujuan untuk memperluas integritas pejabat Pemprov DKI Jakarta menjadi lebih baik, sehingga tidak ada pejabat yang melakukan tindakan korupsi.
“Beliau juga menyampaikan bahwa jika selama ini pejabat eselon tinggi saja yang melaporkan harta kekayaannya, sekarang sampai eselon bawah harus lapor supaya integritas pejabat negara yang korupsi itu menjadi meluas, bukan lapisan atas saja tapi juga lapisan bawah,” ujarnya.
Sebagai informasi, mulai tahun 2015 nanti Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mewajibkan semua pejabat eselon di DKI memberi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.
Ahok mengatakan kebijakan itu mulai diberlakukan setelah proses lelang jabatan selesai.
“Semua pejabat dari eselon empat sampai eselon satu sampai gubernur harus lapor ke LHKPN di KPK, dari NPWP, Pajak, segala macem,” ujar Ahok di Balaikota, (28/10).

Artikel ini ditulis oleh: