Jakarta, Aktual.co — Pemimpin itu harusnya pidato memberikan arahan tentang tata dunia yang lebih adil dan damai, tata dunia baru yang berazaskan nilai nilai Pancasila sebagai super ideologi, pasca runtuhnya komunisme dan bangkrutnya kapitalisme bukan melakukan presentasi seolah manajer.
Demikian disampaikan aktivis Petisi 28 Haris Rusly, Jum’at (14/11) menanggapi pidato Presiden Joko Widodo di Forum APEC beberapa waktu lalu.
Menurut dia presentasi itu pekerjaannya manajer dan tukang jualan mebel atau jualan rokok. Mohon maaf, di forum tinggi seperti APEC, tak pantas Jokowi menurunkan derajat sebagai kepala negara Indonesia menjadi manajer dengan mempresentasikan berbagai masalah negara yg seharusnya tak disampaikan. 
“Saya sebagai warga negara tersinggung dan marah mendengar Jokowi “jualan masalah negara” untuk undang investor,” ungkap Haris
“Tidak semua pejabat itu itu berfungsi sebagai pemimpin. Tidak semua presiden mampu jadi pemimpin,” selorohnya lagi.
Tetapi dalam diri Jokowi, kata dia lagi, apa bedanya pejabat yang menggunakan otoritas struktur untuk menggerakan sumber daya manusia, melalui instruksi dan perintah. Dan seorang pemimpin yang menggunakan pengaruh dan nilai nilai untuk mengarahkan sumber daya manusia, melalui keteladanan dan keberanian. 
Dalam pandangan Haris, masalah subsidi BBM, defisit APBN, juga masalah infrastruktur, itu masalah dalam negeri, tak layak bahkan tak pantas, bila dibicarakan di forum setingkat APEC.
“Kalau mau jadi budak dan pengemis, jadilah budak dan pengemis yang berharga,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Forum Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) mengecam dan menyesalkan tindakan refresif yang dilakukan oknum polisi terhadap wartawan saat melakukan peliputan aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Negeri Makassar UNM yang menolak kenaikan harga BBM yang berujung bentrok.
“Tindakan oknum polisi yang diduga merampas alat kerja wartawan sudah tidak bisa didiamkan, aksi brutal aparat kepolisian kepada wartawan harus ditindak secara hukum agar kejadian tersebut tidak terulang,” ujar Ketua Forwaka Edward Panggabean, di pressroom Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (14/11).
Menurut pria yang akrab disapa Edo itu, seharusnya Polri sebagai institusi penegak hukum paham dan mematuhi UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. “Bukan seenaknya bersikap arogansi seperti ini. Ini sudah mencenderai demokrasi, dan pembungkaman terhadap kebebasan pers,” tegas Edo.
Disisi lain, terasa aneh bila tindakan brutal anggota polisi itu dilakukan secara spontan, alasanya karena pimpinannya terkena panah.
“Itukan sudah tanggujawab dan resiko. Masak, komandanya yang kena serangan, angotanya beringas lalu menindas wartawan. Ini sudah menghalangi kerja jurnalistik dengan cara yang tidak bermartabat,” sambung Edward.
Terkait kekersan itu, Edwar mempertanyakan transformasi revolusi mental polri yang katanya mau tampil excellent.
“Mana transformasi revolusi mental polri yang katanya mau tampil excellent. Apalagi disaat HUT Brimob ke 69, dapat kado dengan wajah tercoreng karena ulah oknum anggotanya sendiri. Jadi sudah waktunya jajaran Brimob introveksi ke dalam-lah,” tambahnya.
Forwaka mendesak Kapolri agar perintahkan Propam Polri untuk bertindak tegas. “Kami mendesak Kapolri agar perintahkan Propam Polri untuk langsung tindak tegas oknum polisi penganiaya wartawan dan segera jatuhi sanksi. Selain itu segera proses Kapolda Sulselbar yang patut diduga telah melakukan pembiaran terhadap arogansi anggotanya,” tuntas Edu Gabe.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Tersangka kasus dugaan mark up pengadaan bus TransJakarta Udar Pristono melalui kuasa hukumnya melaporkan jaksa terkait dugaan praktek memberi keterangan palsu ‎dalam pembuktian kasus yang menjeratnya. Kejaksaan Agung (Kejagung) menilai hal itu tak perlu karena sudah ada mekanisme melalui pra peradilan.
‎”Itu sudah ada mekanismenya menurut KUHAP, melalui praperadilan,” ujar Kapuspenkum Tony T Spontana, Jakarta, Jumat (14/11).
Tony mengatakan, bahwa tindakan jaksa sudah sesuai kewenangan berdasarkan Undang-undang. Dia juga menegaskan bahwa keberatan itu tidak seharusnya ‎melalui ranah pidana.
“Tindakan dan upaya hukum yang dilakukan jaksa dalam rangka penyidikan adalah sah sesuai kewenangan berdasarkan UU, serta surat perintah yang sah. Keberatan itu melalui praperadilan. Bukan melaporkan penyidik ke ranah pidana‎,” ucap Tony.
Kuasa hukum Udar, Tonin Tachta Singarimbun menyebut dugaan keterangan palsu itu terkait jumlah unit bus yang ditimbang. Tonin menyebut bahwa timnya melakukan investigasi ke Dishub dan KIR DKI bahwa 125 unit bus memang ditimbang jaksa. Dari 125 itu ditimbang secara sampel 4 unit di Pulo Gadung yang ditimbang JBB alias bobot mati.
Menurut Tonin, penimbangan seharusnya dilakukan pihak yang disumpah apalagi untuk keperluan pembuktian di muka hukum.‎ Tonin melaporkan jaksa tersebut ke Bareskrim Polri pada Kamis (13/11) kemarin.
“Jadi kami melihat di sini ada unsur penipuan. Hingga jaksa yang memiliki kekuasaan dalam mengatakan orang bersalah. Dia bilang kami sudah menimbang sebanyak 31 ribu kilogram atau 31 ton,” kata Tonin.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby