Jakarta, Aktual.co —Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk membahas peluncuran Kartu Indonesia Pintar yang diluncurkan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah, hari ini Senin (3/11). 
Dikatakan Kepala Dinas Pendidikan DKI, Lasro Marbun, meski menyambut baik peluncuran itu, namun pertemuan perlu dilakukan untuk membahas kemungkinan terjadinya tumpang tindih antara penerapan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang sudah lebih dulu diberlakukan di DKI Jakarta.
Untuk itu, kata Lasro harus dilakukan evaluasi kembali sehingga tidak terjadi penerima ganda. Evaluasi direncanakan dilakukan beberapa saat setelah KIP diluncurkan.
”Kita akan melakukan singkronisasi data dengan Pemerintah Pusat, tapi itu nanti setelah ini (peluncuran). Kita lihat dulu keberlangsungannya baru evaluasi,” ujar Lasro, di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).
Lasro berpendapat untuk menghindari tumpang tindih, maka bantuan KIP bisa dialihkan kepada siswa yang belum menerima KJP. Karena hingga saat ini penerapan KJP memang belum menyebar merata. Sehingga penerapan KIP dianggap bisa membantu program KJP di Jakarta. 
Seperti diketahui, penerapan program KJP di tahun 2013 sendiri tidak berlangsung mulus. Indonesian Corruption Watch (ICW) di bulan Maret 2014 lalu menemukan banyaknya salah sasaran di penerapan KJP. 
Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Fedri Hendri, jumlah penerima KJP yang tidak tepat sasaran selama 2013 mencapai 19,4 persen. Di mana banyak penerima KJP yang tidak menerima KJP, sedangkan nama mereka muncul dalam daftar. Saat itu ICW menyarankan agar Pemprov DKI memperbaiki sistem pendataan penyaluran KJP.
Dari temuan ICW, faktor yang menyebabkan salah sasaran di KJP antara lain adalah penerapan sistem kuota. Di mana lewat sistem itu semua sekolah memiliki kuota yang sama untuk jumlah penerima KJP. 
Padahal, menurut Hendri, jumlah siswa yang butuh KJP berbeda-beda di tiap sekolah. “Karena itu harus ada database dengan ranking supaya ketahuan mana siswa yang mendapat prioritas, mana yang tidak.” 
Sedangkan Minggu lalu, Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga mengatakan akan memperketat pencairan dana KJP bagi siswa. Di mana siswa tak lagi bisa langsung mencairkan dana tunai. Dengan begitu yang berhak mengajukan kebutuhan siswa adalah dari pihak kepala sekolah dan guru di sekolah siswa. Dana pun diberikan tidak lagi tunai.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 600 kepala keluarga tidak mampu di DKI Jakarta menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang diserahkan Presiden Joko Widodo secara simbolis di Kantor PT Pos Indonesia Jakarta Pusat, Senin (3/11).
Petugas dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan “Di Jakarta Pusat, terdapat terdapat 150 kepala keluarga yang mendapat KIS pada hari ini,” Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto saat menyaksikan peluncuran KIS, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Kesejahteraan Sosial dan E-Money.
Sebanyak 450 kepala keluarga lainnya yang tinggal di Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan juga mendapatkan bantuan itu.
Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan di Kantor Pos Jalan Pemuda, Kantor Pos Kebon Bawang, Kantor Pos Fatmawati dan Kantor Pos Mampang.
“Jumlah warga tidak mampu yang mendapat bantuan it sebanyak 2.775 orang,” kata Bambang Widianto.
Bambang mengemukakan program itu dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Dalam dua bulan ke depan, pemerintah menargetkan satu juta warga tidak mampu mendapatkan bantuan itu.
“Program ini dilaksanakan sambil dievaluasi dan diperbaiki. Itu dilakukan karena kebutuhan mendesak,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Dinas Sosial DKI Jakarta terus melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) yang melakukan aktivitas di wilayah tersebut.

“Kami bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kementerian Sosial guna melakukan penertiban terhadap keberadaan mereka,” kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan di Jakarta, Senin (3/11).

Masrokhan mengatakan, penertiban terhadap keberadaan para gepeng itu dilakukan setiap hari di lima wilayah yakni di Jakarta Pusat, Utara, Barat, Timur dan Selatan.

Bagi para gepeng yang tertangkap saat dilakukan penertiban dalam sebuah operasi yustisi selanjutkan akan dilakukan pembinaan terhadap mereka oleh Dinas Sosial.

Pembinaan itu dilakukan dengan cara merehabilitasi mereka di panti sosial yang sudah disediakan yang nantinya akan mendapatkan nasehat ataupun pendidikan serta keterampilan.

“Kita bina para gepeng itu di panti sosial dengan waktu tertentu dan diberi keterampilan agar mereka bisa bekerja sesuai dengan keterampilan,” tuturnya.

Bukan itu saja, selain dilakukan pembinaan ada juga cara lain dengan melakukan pemulangan ke daerah asal bagi para gepeng tersebut agar tidak kembali ke Jakarta.

“Pemulangan terhadap para gepeng itu dilakukan berkat kerja sama dengan Kementerian Sosial dan bagi para gepeng yang sudah dipulangkan diharapkan untuk bekerja di daerahnya dengan keterampilan yang ada,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid