Jakarta, Aktual.co — Pimpinan DPR tandingan bentukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hari ini, Senin (3/11) menggelar rapat konsultasi dengan perwakilan Fraksi PDIP, PKB, NasDem, Hanura, dan PPP. Rapat itu sendiri terkait penetapan pimpinan DPR sementara.
“Rapat konsultasi antar pimpinan yang kemarin ditunjuk rapat paripurna tanggal 31 Oktober. Hari ini rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menetapkan apakah itu menjadi definitif atau tetap kolektif kolegial semata,” kata pimpinan DPR tandingan, Effendi Simbolon, di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (3/11).
Politikus PDIP yang juga bekas wakil ketua komisi VII DPR RI periode 2009-2014 itu mengatakan, alasan KIH tetap ngotot membentuk pimpinan DPR tandingan karena ingin memberikan koreksi terhadap kepemimpinan Setya Novanto cs. Dia menilai tidak mungkin DPR hanya bisa bergerak dengan lima fraksi saja.
“Karena kami intinya ingin melakukan koreksi terhadap pengurusan kelembagaan DPR ini. Ada sepuluh fraksi yang punya hak di sini,” kata bekas calon Gubernur Sumatera Utara itu.
Awalnya rapat konsultasi DPR versi KIH ini akan digelar di ruang Badan Musyawarah, tapi kemudian pindah ke ruang Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang lebih kecil. Rapat baru dimulai pukul 14.25 WIB dan digelar tertutup.
Pimpinan DPR tandingan yang sudah hadir dan masuk ke ruangan adalah Effendi Simbolon dan Syafruddin.
Seperti diketahui, selain Effendi Simbolon, empat pimpinan sementara DPR tandingan adalah Ida Fauziah (PKB), Syaifullah Tamliha (PPP), Syafruddin (NasDem), dan Dossy Iskandar (Hanura).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — ‎Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, masih ada peluang kursi pimpinan komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dipilih ulang.
Asalkan, kata dia, Koalisi Indonesia Hebat mengikuti prosedur dewan. Prosedur dewan yang Fahri maksud, yakni PDIP Cs menyerahkan daftar nama-nama anggota mereka.
“Kita nggak bisa pemilihan kalau dia (KIH) nggak daftar. Daftar dulu, baru di situ bicara,” kata Fahri Hamzah di gedung DPR, Jakarta, ‎Senin (3/11), menanggapi KIH yang bersedia mengalah membubarkan DPR tandingan, asal ‘kursi’ pimpinan AKD dipilih ulang.
Menurut Fahri, apapun bisa dibicarakan asalkan‎ melalui prosedur dan perundangan yang ada, dalam hal ini mengacu pada UU MD3 yang mengatur mekanisme pemilihan pimpinan.
“Di paripurna semua hal bisa dilakukan. Masuklah dulu, ngomong dulu, jangan dari luar, kita jadi malu,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Bekas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono mengklaim, proses pengadaan 14 paket bus transjakarta pada 2013 sudah sesuai prosedur pelelangan sejalan dengan kemauan dan aturan dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo.
Hal tersebut diakui Udar, ketika memberikan kesaksian dalam sidang dua terdakwa kasus korupsi pengadaan bus transjakarta, Drajad Adhyaksa dan Setiyo Tuhu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (3/11).
Dalam kesaksiannya Udar mengaku proses pelelangan sesuai aturan. Yakni Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa serta Surat Keputusan Gubernur. Klaim dia sebagai Pengguna Anggaran sudah menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada Drajad selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Namun demikian, Udar mengklaim hanya sebagai penggunaan anggaran dan meneken perjanjian kontrak kerja di akhir proses. “Karena itu memang tugas saya sebagai PA,” kata dia.
Menurut dia, proses pengadaan juga sudah sesuai visi misi Jokowi saat masih menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, dia mengaku Jokowi sangat keras mengawasi penyerapan anggaran dalam proses pengadaan. Apalagi, sambung dia, program pengadaan bus transjakarta sesuai rencana daerah.
“Ini visi misi Gubernur DKI Jakarta. Bahkan pernah diancam oleh Pak Gubernur kalau penyerapannya kecil dibatalkan saja. Karena DKI sangat ketat tentang penyerapan anggaran. Diawasi setiap minggu,” kata dia.
Udar mengklaim proses pelelangan pun bebas dari intervensi, sebab dilaksanakan secara elektronik. Dia mengatakan, tidak menanggung seluruh wewenang pengguna anggaran lantaran sudah diwakilkan kepada anak buahnya.
“Karena terjadi delegasi wewenang, maka proses selanjutnya dilakukan mereka. Pelelangan dilaksanakan melalui electronic procurement, kecuali tatap muka pada tahap akhir karena menandatangani kontrak kerja,” kata Udar. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby