Jakarta, Aktual.co — Salah satu tokoh Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Yudi Latief mengatakan jika pelibatan KPK oleh Presiden Jokowi dalam melihat rekam jejak dinilai sebagai sebuah terobosan baru dalam pencegahan korupsi.
Semestinya ini harus dilakukan dengan usaha pengecekan yang sama terhadap pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara dan lembaga direksi kementerian BUMN lainnya. (Baca: Catatan Merah Menteri, KPK “Main Mata” dengan Penguasa) 
“Sehingga nanti dengan cara begitu pencegahan korupsi pada tingkat yang lebih parah bisa diantisipasi sedini mungkin,” ucap Yudi dalam konferensi persnya, usai bertemu dengan pimpinan KPK, di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/11).
Tidak hanya itu, cendikiawan muda ini juga meminta kepada institusi pimpinan Abraham Samad Cs untuk menindak lanjuti nama-nama menteri yang masuk daftar merah dan kuning KPK, salah satunya dengan mengumumkan nama-nama calon menteri yang terindikasi tidak bersih.
“Kami juga mempertanyakan bagaimana presiden dengan gagasannya yang sangat brilian untuk mengecek track record menteri ini terus menerus juga untuk konsisten menindaklanjuti nama-nama yang sudah diberi tanda agar ditindak lanjuti, meski kabinet sudah diumumkan
“Tetapi pemberantasan korupsi belum berhenti. Presiden harus terus konsiten melakukan pengawalan dan menindak lanjuti apa yang sudah menjadi rekomendasi KPK,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Bekas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono, Senin (3/11) dihadirkan sebagai saksi dalam sidang terdakwa kasus korupsi pengadaan bus transjakarta, Drajad Adhyaksa dan Setiyo Tuhu.
Dalam kesaksian dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Udar mengaku proses pelelangan bus transjakarta beberapa kali sempat gagal karena beberapa alasan.
“Proses pengadaan bus single (tunggal) dan bus sedang beberapa kali gagal lelang. Lelang, gagal lagi,” kata Udar saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (3/11).
Udar mengklaim, kegagalan lelang itu berimbas kepada proses pengadaan. Yakni volume bus berkurang karena sisa waktu. Udar menyebut, alokasi anggaran dalam pengadaan tiga jenis bus transjakarta itu lebih dari Rp 1 triliun. Tipe bus dilelang pengadaannya adalah bus gandeng, bus tunggal, dan bus sedang.
Menurut dia, pengadaan bus transjakarta seluruhnya meliputi 14 paket. Dia mengklaim, belum semuanya diselesaikan tapi ternyata sudah keburu terjerat kasus. “2013 sisa empat paket dan rencananya akan dilanjutkan pada 2014. Itu campur ada bus gandeng, single, dan sedang,” kata Udar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Aktivis Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 45 (GNP 33) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (3/11).
Mereka melakukan aksi tersebut lantaran menolak penaikan harga Bahan Bakar Minyak.
“Kalau alasannya subsidi BBM dicabut untuk membenahi anggaran belanja negara dan negara alami defisit, itu Jokowi bohong besar,” kata salah seorang orator demo dari atas mobil bak terbuka.
Hal itu berdasarkan pada penghitungan pakar ekonomi sekelas Rizal Ramli dan Ichsanuddin Noorsy. Kedua ekonomi senior itu mengatakan jika harga BBM dinaikkan Rp 1.000 per liter saja maka inflasi akan naik 1,43 persen. Selain itu, laju persentase kemiskinan juga akan naik 0,41 persen. Artinya akan ada penambahan jumlah rakyat miskin hingga 1,6 juta jiwa.
“Mana cita-cita Jokowi soal Trisakti? Ternyata dia masih saja terlihat tunduk pada konsesi Washington atau asing. Mana janji Jokowi soal bela rakyat kecil?” kata orator itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Fadli Zon terus mendesak KPK untuk segera membuka nama-nama menteri Presiden Jokowi yang berapor merah atau kuning.
Menurutnya, penting diketahui oleh rakyat dan agar tidak menimbulkan fitnah.
Sebab, kata dia, rumor yang berkembang selama ini membingungkan masyarakat. Banyak nama yang berkembang diduga terkena rapor merah atau kuning oleh KPK.
“Kemudian ada rumor lagi, ada yang merah-kuning itu tetap dijadikan menteri. Nah, masyarakat itu harus tahu, harus jelas, siapa sih yang dianggap KPK punya tanda merah atau kuning itu supaya tidak fitnah,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/11).
“KPK membuka siapa merah-kuning itu, siapa mereka,” kata Fadli.

Artikel ini ditulis oleh: