Jakarta, Aktual.co — Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil  untuk Pemerintahan Bersih telah melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari hasil pertemuan itu diakui salah satu anggota yaitu Romo Benny Susetyo KPK bakal menindaklanjuti laporan soal nama menteri yang diduga ditandai merah dan kuning oleh lembaga tersebut.
“KPK secara aktif akan menidaklajuti apa yan menjadi kekhawatiran masyarakat. Jadi KPK mengatakan akan menindak tegas pelaku korupsi baik yang sudah ditandai merah atau kuning atau mereka yang belum ditandai,” kata Romo di Gedung KPK, Senin (3/11).
Dia mengatakan, dalam pertemuan yang sudah berlangsung itu, KPK juga telah menggarisbawahi bahwa setiap Calon Presiden pada waktu itu menandatangani 7 poin yakni menolak dan melaporkan segala bentuk gratifikasi, menentang usaha pelemahan pemberantan korupsi.
“Dalam hal ini, KPK akan aktif mengadakan chek rekam jejak semua pejabat publik untuk isntitusi BUMN, serta KPK mendorong presiden untuk terus meningkatan upaya pemberantasan korupsi. Dan upaya kerjasama KPK dengan presiden sesuatu yang positif meskipun kerap ada faktor politik tertinggi yang membuat presiden kerap kali tak percaya,” kata dia.
Sementara itu, salah satu anggota lainnya yaitu Ray Rangkuti meminta kepada lembaga yang dipimpin oleh Abraham Samad cs itu untuk segera melakukan penggilan terhadap menteri yang telah diberi stabilo merah dan kuning oleh lembaga tersebut.
“Jangan sekadar melemparkan wacana politik,” kata Ray yang merupakan pendiri Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti.
‪Ray menuturkan, pengungkapan kasus terhadap menteri yang bermasalah merupakan satu-satunya cara untuk membongkar kejelasan dari status menteri-menteri yang bertanda merah dan kuning. Ray juga meminta desakan membongkar kasus tidak hanya berlaku untuk menteri tapi juga untuk para calon pejabat negara baik di pemerintahan maupun di BUMN.‬
Namun demikian, Romo Benny tak menjelaskan ketika dimintai keterangan siapa saja nama menteri yang bertanda kuning dan merah. Alasannya, hal tersebut menyangkut etika, dan domainnya KPK. Untuk membongkar nama menteri yang diduga bermasalah. “Kita percaya karena KPK punya alat buktinya,” sambung Romo Benny.
Ketika didesak untuk menyebutkan nama, Romo tetap bersikeukeuh menolak menyebutkan. Karena hal tersebut bisa menghakimi orang lain dan pembunuhan karakter. Apalagi saat ini KPK juga masih menyelidiki dan mencari alat bukti yang kuat terkait kasus yang pernah dilakukannya. “Percayalah KPK sudah menyatakan, bahwa Presiden mau bekerja sama,” paparnya.
Selain Ray Rangkuti dan Romo Benny Susetyo, ‪Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Bersih terdiri atas beberapa tokoh dan LSM ternama di Indonesia. Mereka diantaranya adalah Yudi Latif, Chalid Muhammad (Dekrit Rakyat), Haris Ashar (Kontras), Cilm (eksponen 98),Sri Palupi (Ecosoc), Dani Setiawan (KAU), Riza Damanik, Siti Maimunah, Jeirry Sumampow (TEPI), Sebastian Salang (FORMAPI), Neta Pane (IPW), Baiquni (eksponen 98), Sopyan (eksponen 98), Karyono Wibowo (Lingkar Studi Trisakti.‬ 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) mengungkapkan bahwa dalam pertemuan yang dilakukan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihaknya juga menyerahkan sejumlah nama menteri kabinet kerja Jokowi-JK yang terindikasi bermasalah hukum.
“Berangkat dari beberapa data yang dilacak teman-teman, bermasalah, pernah diperiksa KPK, punya masalah hukum,” ucap Karyono Wibowo dari Lingkar Studi Trisakti kepada wartawan, di kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/11).
Ia pun tidak segan mengungkapkan sejumlah nama menteri kabinet kerja yang dilaporkan kepada institusi pimpinan Abraham Samad Cs untuk segera ditindaklanjuti. (Baca: Relawan Tolak Rini Soemarno dan Sudirman Said)
” Ada beberapa nama-nama menteri yang dilaporkan,” papar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar, Andi Sinulingga mengkritisi wacana majunya kembali Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. 
Menurutnya, selama dipimpin Ical, Golkar yang merupakan partai besar dan tua justru tidak mengalami kemajuan.
Dirinya pun menilai Ical mematikan proses demokrasi yang tumbuh di Partai Golkar jika dirinya kembali maju sebagai Ketum.
“Memang salah satu indikator kegagalan memimpin Golkar, Pak Ical. Partai dipimpin seperti perusahaan pribadi, orang diperlakukan bukan sebagai kader dan pengurus, tapi sebagai anak buah. Partai kok kayak perusahaan,” kata Andi saat dihubungi, Senin (3/11).
Eks Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar itu sama sekali tidak setuju bila Ical mencalonkan kembali sebagai ketua umum partai. Ical dia anggap lebih mementingkan ego dan kepentingan pribadi dibandingkan organisasi secara profesional.
“Pileg kalah, Pilpres enggak bisa nyalon. Justru mendukung partai lain, kalah juga,” kata dia.
Menurut Andi, sejak reformasi tidak ada ketua umum Partai Golkar yang menjabat lebih dari satu periode. Semuanya rela dan legowo mewariskan kepemimpinan partai terhadap kader profesional lainnya.
“Keterlibatan kader partai ditutup Pak Ical, itu membuat partisipasi kader tidak ada,” kata dia.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku masih akan memperhitungkan seberapa besar dukungan kader partainya sebelum memutuskan maju lagi sebagai ketua umum periode selanjutnya.
“Kita lihat dulu dukungannya berapa banyak,” kata Ical seusai menghadiri acara jamuan makan malam bersama perwakilan partai negara sahabat di Jakarta, Senin (27/10) malam.
Ical mengatakan dirinya akan mempertimbangkan maju kembali sebagai ketua umum, dengan catatan dirinya memang dikehendaki oleh kader Golkar untuk kembali menjabat.

Artikel ini ditulis oleh: