Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
9 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 42170

60 Personel Basarnas Tanggap Siaga Banjir

Jakarta, Aktual.co — Badan SAR Nasional (Basarnas) pusat menyiagakan sebanyak 60 orang personel untuk tanggap darurat bencana banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
“Ada 60 orang personel yang siap turun untuk tanggap darurat banjir dan diperkuat Basarnas DKI Jakarta,” kata Kepala Subdit Pengendalian Operasi Basarnas Irwan Rosadi di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan personel yang disiagakan dan peralatannya siap diterjunkan ke lokasi bencana banjir di beberapa titik rawan.
Anggota Basarnas juga sudah memantau titik rawan banjir di wilayah Kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
“Tim kami menyusuri Sungai Ciliwung untuk melihat kondisi debit air dan titik rawan banjir,” ucapnya.
Irwan mengatakan pantauan ke titik rawan banjir bagian dari persiapan bila bencana banjir terjadi.
Peralatan yang disiapkan untuk operasi tanggap darurat antara lain perahu karet, perahu penyelamatan dan pelampung.
Menurutnya, sejumlah titik rawan banjir dalam wilayah Kota Jakarta antara lain wilayah Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur.
“Kami juga rutin melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tim pemantau debit air di pos jaga pintu air Manggarai dan Katulampa,” tambahnya.
Untuk tanggap darurat tambah Irwan, pihaknya juga bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Sepuluh Alasan Penaikkan BBM Menurut Peneliti Katadata

Jakarta, Aktual.co —  Managing Director Kata Data Ade Wahyudi mengatakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti segera menaikan harga bahan bakar minyak. Bahkan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pihaknya memiliki alasan yang cukup kuat kenapa BBM harus segera naik.

“Ada 10 alasan kenapa BBM harus naik,” kata Ade dalam Media Briefing di Warung Daun Cikini, Jakarta, Kamis (13/11).

Ia memaparkan, pertama karena Indonesia salah satu negara yang paling boros mengalokasikan dana subsidi untuk energi di Asia. Anggaran subsidi energi Indonesia 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia berada di urutan setelah Pakistan dan Bangladesh.

“Kedua, BBM bersubsidi menyebabkan konsumsi dan impor minyak melonjak sehingga menimbulkan defisit perdagangan migas dan neraca pembayaran. Defisit membuat nilai tukar rupiah pun terpukul,” ujarnya.

Ketiga, sebanyak 53 persen dari total subsidi BBM atau sekitar Rp210 triliun  justru dinikmati oleh pengguna mobil pribadi saja.

“Angkutan umum kecil hanya 3 persen,” kata dia.

Keempat, menurut dia Indonesia bukan lagi negara yang kaya akan minyak. Cadangan minyak nasional hanya 3,7 miliar barel pada tahun 2013. Dengan produksi, 800 ribu barel per hari cadangan itu habis dalam waktu 12 tahun. Kelima, Indonesia telah menjadi importir minyak sejak tahun 2013 karena produksi menurun dan sebaliknya konsumsi terus meningkat.

“Keenam, tren pemberian subsidi untuk BBM telah ditinggal oleh banyak negara,” tambahnya.

Ketujuh, negara-negara yang kaya akan minyak seperti Iran berencana menaikan harga minyaknya secara bertahap sesuai harga pasar.

“Kedelapan anggaran yang dialokasikan untuk subsidi energi sangat timpang dengan anggaran yang disalurkan untuk infrastruktur, kesehatan dan pemberantasan kemiskinan,” lanjutnya.

Kesembilan, pendapatan dari sektor mogas tak cukup untuk menutup ongkos dari subsidi energi.

Terakhir, BBM murah menghambat tumbuhnya energi alternatif di tanah air.

“BBM murah menghambat tumbuhnya energi alternatif seperti gas alam, panas bumi dan bio energi,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Paket Mencurigakan di Bea Cukai Diduga Berisi Bahan Peledak

Denpasar, Aktual.co — Sebuah paket yang ditemukan di Kantor Bea Cukai Ngurah Rai diduga mengandung bahan peledak.

Informasi yang dihimpun, sekitar pukul 15.30 WITA paket mencurigakan tersebut diterima petugas Bea Cukai Ngurai Rai di Jalan Airport, Kuta.

Paket yang terbungkus plastik klip itu berisi padatan berwarna coklat dengan berat 6,84 gram bruto diduga merupakan bahan peledak jenis DNT. Barang yang diduga bahan peledak itu disembunyikan di dalam speaker merk Sauin.

Tak hanya itu, dalam paket itu juga terdapat bungkusan plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 10,88 gram bruto beserta pembungkus yang diduga merupakan bahan peledak jenis HMTD yang disembunyikan di dalam speaker yang sama.

Saat ini, petugas telah mengamankan satu buah speaker merk Sauin tersebut. Petugas juga telah mengamankan kemasan pembungkus bertulisan karal nomor EA092368448CN.

Paket tersebut merupakan barang kiriman melalui Kantor Pos Besar Renon Denpasar 80235 dengan penerima bernama Ray Gunawan yang beralamat di Jalan Pura Demak Gang IV Nomor 5 Teuku Umar Barat, Denpasar.

Paket tersebut dikirim oleh Floya dengan alamat pengirim Nomor 68 Zhongxing Road Xiantai City Hebei China dengan data pengirim nomor EA092368448CN.

Kepala Bea Cukai Ngurah Rai, Budi Harjanto mengaku masih berada di luar kota. “Saya masih di Malang. Saya masih koordinasi terus soal itu,” kata Budi saat dihubungi, Kamis 13 November 2014.

Sementara itu, Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Ngurah Rai, Piasdo Maranuli mengaku isi paket tersebut masih didalami. “Masih kita dalami isi paketnya. Nanti kita beri keterangan resmi jika sudah tahu,” ujarnya.

Kapolsek KP3 Bandara Ngurah Rai Komisaris Nini Nyoman Wismawati enggan berkomentar panjang perihal penemuan benda mencurigakan tersebut. “Tidak ada,” katanya, seraya mematikan telepon genggamnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tantowi Yahya: KMP dan KIH Belum Capai Kesepakatan

Bandung, Aktual.co — Konflik dalam tubuh DPR RI antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan juga Koalisi Indonesia Hebat (KIH), masih berlangsung. Kesepakatan damaipun yang sebelumnya mencuat, kini gagal.

Ketua DPP Partai Golkar yang juga juru bicara Koalisi Merah Putih (KMP) Tantowi Yahya menyebutkan, permasalahan ini hanya tinggal berada di kubu KIH.

Alasannya, KMP sudah mengakomodir keinginan KIH untuk memenuhi 21 kursi pimpinan untuk koalisi PDIP Cs tersebut.

“Bahwa di dalam KIH tidak tercapai kesepakatan. Tidak ada trust antar mereka sendiri jadi itu bukan lagi masalah KMP,” ucapnya usai menyambangi Pendopo Kota Bandung, Kamis (13/11).

“KMP sendiri sudah sangat akomodatif. Bayangkan dari 5 kursi, naik jadi 16 dan jadi 21.  Kami sudah memenuhi apa yang mereka (KIH) inginkan,” tambahnya.

Tantowi berharap, kubu perdamaian antara KMP dan KIH segera terwujud karena KMP ingin menjadi mitra dan bersama-sama memajukan Indonesia.

“Kita ini sepakat bahwa kita ingin bekerja, kita ingin menjadi mitra pemerintah sebagaimana apa yang kita sampaikan sebelumnya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Prasetyo Ngotot Sidang Paripurna, Taufik: KMP Tak Akan Hadir

Jakarta, Aktual.co —Pertentangan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD DKI semakin memanas terkait polemik pelantikan Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur definitif.
Setelah Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dari PDI-P ngotot akan menggelar sidang paripurna besok untuk mengumumkan pelantikan Ahok, tanggapan keras muncul dari politisi Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik.
Kata Taufik, kalau sidang paripurna jadi digelar besok oleh Prasetyo, itu adalah sidang yang tidak resmi.
Alasannya, sidang tidak memenuhi quorum lantaran tidak mendapat tandatangan dari keempat Wakil Ketua DPRD, yakni M. Taufik dari Gerindra, Abraham Lunggana dari PPP, Ferial Sofyan dari Fraksi Demokrat-PAN, dan Triwicaksana dari PKS.
“Saya kira teman-teman (wartawan) bisa lihat bagaimana cara (Prasetyo) memimpin dewan sebagai lembaga resmi yang ada aturan ketika keputusan yang diambil adalah keputusan bersama. Saya kira semua bisa nilai, untuk apa ada aturan main. Saya bayangkan rapat itu kita bilang gak resmi,” ujar politisi Gerindra itu, saat konferensi pers yang digelar tak lama usai konferensi pertama digelar Prasetyo, di DPRD DKI, Kamis (13/11).
Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari Fraksi Gerindra, PPP, Golkar, dan Fraksi Demokrat-PAN (FDPAN) juga tidak akan hadir di sidang paripurna besok. Dengan tidak hadirnya KMP DKI maka keputusan sidang paripurna tidak sah. 
Alasannya, KMP berkekuatan 57 dari 106 anggota dewan, sehingga rapat tidak memenuhi kuorum.
“Kalau besok diumumkan, silakan saja. Tapi pada posisi rapat paripurna yang tidak memenuhi syarat,KMP besok (sidang paripurna) tidak akan Hadi hadir,” ujar Ketua Presidium KMP DKI Jakarta ini.
Diancam seperti itu, ditemui terpisah, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi tak khawatir. “(Sidang paripurna) ini kuorum atau tidak, akan saya umumkan. Ini (pengumuman pelantikan Ahok) sesuai surat Mendagri,” dalihnya.
Pras kembali mengingatkan, sepatutnya KMP DKI tak mempersoalkan Ahok dilantik sebagai gubernur Jakarta. Sebab, itu sudah menjadi hak mantan bupati Belitung Timur tersebut. 
Dia pun mencontohkan dengan kasus di Solo, ketika Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai pemimpin di ibu kota. “Jadi gini, ini contoh soal. Walikota Solo waktu itu Jokowi dan wakilnya Rudy. Jokowi kan kepilih jadi Gubernur Jakarta. Yang gantikan Jokowi siapa? Rudi kan. Ya itu sama aja.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Mega Teken Surat Pemecatan Honing Sebagai Anggota DPR dan Kader PDIP

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Honing Sanny mengatakan DPP PDI Perjuangan hingga sidang perdana gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum pernah mengkonfrontir secara langsung dirinya dengan Ketua DPP Andreas Hugo Parera. 
Dua orang yang memperebutkan keterwakilannya sebagai Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) I.
“Nggak ada, belum pernah dibangun komunikasi dengan Andreas terkait sengketa ini,” tegas Honing di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/11).
Honing menggugat pemecatan dirinya sebagai kader dan anggota DPR RI terlantik 1 Oktober 2014 lalu oleh DPP PDIP. Keanggotaan dan keterpilihannya sebagaimana putusan yang diteken Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Tjahjo Kumolo digantikan oleh caleg nomor urut satu, Andreas Hugo Parera.
Putusan DPP PDIP itu dikeluarkan pada tanggal 14 September 2014, yakni surat Nomor 408/KPTS/DPP/XI/2014 tentang Pemberhentian Honing Sanny dari Keanggotaan PDIP.
Tidak terima atas putusan itu, Honing selanjutnya mengajukan gugatannya ke PN Jaksel dengan perkara perdata Nomor 607/PDT/G/2014PN.JKT.SEL. Mereka yang digugat adalah Andreas Hugo Parera sebagai Tergugat I, DPP PDIP sebagai Tergugat II dan KPU Pusat sebagai Tergugat III.
“Mahkamah partai pernah memanggil untuk kumpulkan data C1, tapi setelah itu tidak ada proses lagi, lalu tiba-tiba muncul surat supaya saya diganti,” terang Honing.
Ia menyebut pemecatan dan pergantian dirinya sangat misterius. Karenanya pada sidang selanjutnya ia siap membeberkan bukti-bukti keterpilihannya menjadi anggota DPR tidak melanggar aturan yang ada. 

Artikel ini ditulis oleh:

1...42,16942,17042,171...43,515Halaman 42,170 dari 43,515

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya