Jakarta, Aktual.co —Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi tetap ngotot untuk menjalankan perintah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengangkat  Plt Gubernur Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai gubernur.
Saat konferensi pers usai rapat pimpinan di Gedung DPRD siang ini, Pras mengatakan DPRD besok akan menggelar Sidang Paripurna, Jumat (14/11) besok pukul 10.30Wib, untuk mengumumkan pelantikan Ahok. 
Kata dia, pengumuman itu dilakukan menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri.
“Kita umumkan saja, jadi bukan dilantik. Karena yang lantik bukan saya,” ujarnya di depan awak media, di DPRD DKI, Jalan kebon Sirih, Kamis (13/11).
Apabila fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD DKI Jakarta tak menerima keputusannya, Pras mempersilahkan mereka untuk memperkarakannya. 
“Silakan teman-teman yang enggak sependapat, silakan ajukan ke ranah hukum,” tantangnya. 
Diakuinya, polemik atas tafsiran Peraturan Pengganti Undang-Undang no 1 Tahun 2014 mengenai pelantikan Ahok masih terjadi di kalangan dewan Kebon Sirih alias DPRD DKI. Diambilnya pilihan untuk segera menyelenggarakan Sidang Paripurna, kata dia, lantaran menganggap masalah ini sudah sangat mengganggu kinerja dewan.
“Saya sudah cukup sabar dan menunggu. Tapi saya enggak bisa kerja. AKD (alat kelengkapan dewan) juga belum kebentuk. Bagaimana bisa kerja kalau situasinya seperti ini? Sedangkan di DPR RI damai sejahtera. Sedangkan di sini (DPRD) baru mulai (berkonflik). Saya enggak mau seperti itu,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Rencana fraksi-fraksi di DPRD DKI yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menggunakan Hak Interpelasi terhadap Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan ancaman kosong.
Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik mengatakan KMP sudah memulai proses pengumpulan tanda tangan untuk melakukan Hak Interpelasi. 
“Saat ini sudah 30 orang tanda tangan, tuh pak Lulung juga sudah tanda tangan, mungkin besok selesai. 57 Anggota DPRD dari KMP akan segera menandatangani,” ujarnya, di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/11).
Ditegaskan Taufik, pengajuan Hak Interpelasi atau hak bertanya dari DPRD kepada Ahok adalah sesuai Undang-Undang. Sehingga dia membantah kalau disebut penggunaan hak itu adalah semata demi menggulingkan Ahok dari jabatannya sekarang. 
“Itu baru menggunakan hak interplasi, belum pakai hak angket. Belum lagi pakai hak Menyatakan pendapat. Jadi ada alasan kuatlah untuk kita,” ujarnya. 
Empat orang Wakil Ketua DPRD DKI yang berasal dari fraksi-fraksi KMP juga telah menandatangani surat pengajuan interplasi kepada Ahok. Yakni Abraham Lunggana dari Fraksi PPP, Feriyal Sofyan dari Fraksi Demokrat, Triwicaksana dari Fraksi PKS, dan M. Taufik dari Gerindra.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Petugas kebersihan dari Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat mengatakan perilaku warga Jakarta masih terbilang jorok karena masih banyak yang membuang sampah sembarangan.
“Sudah disediakan tempat sampah tapi buangnya masih di jalan,” kata petugas kebersihan di wilayah Kembangan, Jakarta Barat, Supriyadi, Kamis.
Supriyadi mengungkapkan pernah menemukan sampah popok bayi bekas berada di tengah jalan saat ia membersihkan jalanan.
Ia menghawatirkan perilaku jorok tersebut dapat menyebabkan kecelakaan pengguna jalan lainnya bila sampah yang membuat jalan licin berada ditengah jalan.
Supriyadi berharap warga tidak lagi malas membuang sampah pada tempatnya meskipun telah ada petugas kebersihan seperti dirinya.
Petugas kebersihan lainnya, Nur Rohmat mengatakan adanya peningkatan perilaku warga dalam menjaga kebersihan meski masih ada warga yang masih membuang sampah sembarangan.
“Sudah banyak yang menjaga kebersihan, tapi masih ada yang buang sampah sembarangan,” kata Rohmat Ia mengatakan banyaknya tempat sampah yang disediakan membuat warga lebih menjaga kebersihan.
Rohmat juga berharap pemerintah lebih memerhatikan kesejahteraan petugas kebersihan seperti dirinya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid