Jakarta, Aktual.co —Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan jajarannya memperketat pengawasan di sekolah setelah peristiwa penyiraman air keras pada pelajar SMK 1 Zulfikar (16), Jumat (7/11) lalu agar tidak terjadi lagi.
“Saya perintahkan semua kasudin dan yang membantu serta sekolah untuk memperketat dan meningkatkan pengawasan ke sekolah-sekolah agar kekerasan seperti penyiraman air keras itu tidak terjadi lagi,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun di Jakarta, Kamis (13/11).
Menurutnya selama ini jajarannya telah bekerja keras dalam melakukan imbauan dan pengawasan ke sekolah-sekolah di Jakarta sehingga ia tidak menyangka peristiwa seperti itu akan terjadi. Bahkan ia mendapat laporan angka kekerasan antarpelajar juga turun hingga Oktober 2014 lalu.
Selain memperketat pengawasan, ia memerintahkan kasudin dan kepala sekolah menindak tegas D (16) untuk memberikan efek jera serta sebagai pembelajaran bagi siswa lain agar tidak melakukan tindakan negatif serupa.
“Pasti dapat sanksi dari sekolah itu, orang itu sudah keterlaluan jadi tak mungkin kami biarkan. Itu juga memberikan contoh pada siswa lain kalau tindakan seperti itu kami tindak tegas agar tidak melakukan hal yang sama,” tuturnya.
Selain pelaku, ia juga akan memberikan sanksi pada sekolah yang dinilai lalai sehingga peristiwa tersebut dapat terjadi berupa penurunan predikat jika pihak sekolah tidak berkomitmen mendidik siswanya ke depan.
“Saya akan tanyakan ke sekolah itu masih mampu mendidik siswa atau tidak, kalau tidak ya ada tindakan terkait predikat sekolahnya,” katanya.
Ia menilai tindakan penyiraman air keras itu adalah tindakan yang tidak beradab karena mengakibatkan korban menderita.
“Menurut saya itu sebuah tindakan tidak beradab karena menyebabkan korban menderita,” katanya.
Jumat (7/11) lalu, siswa SMK 1 Zulfikar dan dua temannya disiram air keras saat sedang melintasi Pasar Prumpung, Jalan DI Pandjaitan, Jakarta Timur, sekitar pukul 18.15. Pelakunya adalah siswa sekolah kejuruan di Jakarta berinisial D dan dua temannya yang kini masih diburu polisi.
Akibat siraman air keras itu, Zulfikar mengalami luka di wajah, pundak dan lengan bagian kanan, sedangkan dua temannya, Wahyu dan Irfan, terluka di bagian kaki dan wajah.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan berbagai persiapan untuk mengantisipasi datangnya banjir di wilayah Kota Jakarta telah dilakukan.
“Sejauh ini, berbagai langkah antisipasi banjir telah kita lakukan, di antaranya mempersiapkan mitigasi struktural maupun nonstruktural,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Bambang Musyawardana di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (13/11).
Dia memaparkan yang dimaksud dengan mitigasi struktural adalah pembangunan fisik atau insfrastruktur untuk menanggulangi banjir, misalnya normalisasi sungai, waduk, pemasangan pompa dan pembatan sumur resapan.
“Kendati demikian, belum semua pembangunan infrastruktur tersebut sudah rampung dikerjakan. Sebagian besar, saat ini masih dalam proses pembangunan,” ujar Bambang.
Dia menuturkan untuk pembangunan waduk belum dapat diselesaikan pada tahun ini karena dilakukan secara multi years. Sedangkan untuk progres pemasangan pompa sudah sampai 80 persen dan pembuatan sodetan ditargetkan rampung pada 2015 mendatang.
Sementara itu, dia mengatakan untuk mitigasi nonstruktural, pihaknya akan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI, di antaranya Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Selain itu, terkait mitigasi nonstruktural, BPBD DKI juga menggelar berbagai macam pelatihan kepada masyarakat sebagai bentuk persiapan penanggulangan bencana banjir,” tutur Bambang.
Dia mengungkapkan pelatihan-pelatihan tersebut khususnya diberikan kepada guru, anak sekolah serta kader bencana yang ada di kelurahan maupun kecamatan.
“Untuk rencana selanjutnya, BPBD DKI Jakarta akan menggelar rapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk menghimpun informasi sekaligus melakukan persiapan memasuki musim hujan,” ungkap Bambang.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Rencana pemberlakuan larangan sepeda motor melintasi jalan protokol dari Bundaran HI hingga Jalan Medan Merdeka Barat menuai penolakan dari para pengguna kendaraan roda dua. 
Mereka bahkan berencana menggelar demo penolakan di Bundaran Hotel Indonesia jika Pemprov DKI tetap melaksanakan peraturan tersebut. 
Seperti disampaikan salah seorang pengguna motor, Ridwan (27), peraturan itu terlalu berlebihan dan merugikan pengguna kendaraan roda dua.
“Kita ini bayar pajak setiap tahunnya, masa ngga boleh melewati wilayah tersebut. Ini merugikan para pengendara roda dua. Walau kita nanti diberi bus tingkat gratis, malah makan waktu bisa telat yang kerja di sana karena nunggu bis,” ujarnya.
Ditemui terpisah, di Balaikota DKI Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tak mau ambil pusing dengan penolakan dari pengendara sepeda motor. Dia yakin tujuan diberlakukannya kebijakan adalah demi menyelamatkan jiwa para pengemudi sepeda motor juga. 
“Hak masyarakat demo. Silakan saja,” kata Ahok di Jakarta, Kamis (13/11).
Meski ada pelarangan melalui jalan protokol, Ahok menyarankan pengguna sepeda motor mencari jalur alternatif jika  menuju kawasan dengan jalan yang dilarang. 
“Kan ada jalur alternatif lewat belakang. Kita gak ada pilihan daripada anda mati,” ujarnya.
Sebelumnya, kritik juga dilontarkan pengamat kebijakan publik Aidil Akbar atas rencana Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya untuk memberlakukan kebijakan yang melarang pengendara sepeda motor melintasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia hingga Medan Merdeka Barat.
Menurutnya, perlu ada pengkajian khusus dan menyeluruh sebelum kebijakan itu diberlakukan mulai Desember. 
“Masalahnya itu substantif, perlu dipikirkan lokasi mana yang tepat untuk menerapkan kebijakan tersebut. Juga harus diperhatikan akomodasi bagi pengendara motor yang terkena kebijakan itu,” ujarnya ketika dihubungi, di Jakarta, Rabu (12/11).
Sedangkan kebijakan itu dinilainya parsial atau tidak menyeluruh. Di mana kebijakan tersebut direncanakan praktiknya saja, tanpa memikirkan kesiapan solusi atas kebijakan tersebut. Seperti akomodasi bis tingkat gratis untuk mengangkut pengendara motor yang dinilainya belum mencukupi karena jumlahnya baru 10 unit.
“Memang susah jika Pemprov mengeluarkan kebijakan seperti itu. Belum tentu efektif jika tidak ada kesiapan yang efektif mengenai akomodasi,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: