Jakarta, Aktual.co — Kabar dua Warga Negara Indonesia yang mengikuti wajib militer Singapura dibenarkan oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko. 
Kata Moeldoko, kedua WNI tersebut diketahui melakukan wajib militer di Singapura, setelah saat keduanya mengikuti kegiatan latihan bersama antara prajurit TNI dan militer Singapura di Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. 
“Kedua (WNI) ini diketahui ikut bagian dari kontingen Singapura saat melakukan latihan gabungan Indopura. Saat dicatat, loh kamu orang Indonesia kok menjadi prajuritnya Singapore, bagaimana ini ceritanya?” kata Moeldoko, seusai pertemuan dengan Menteri Pertahanan di Mabes TNI Cilangkap, Kamis (13/11)
Dijelaskan Moeldoko, memang ada aturan dari pemerintah Singapura mewajibkan WNI yang menjadi permanent resident untuk mengikuti kegiatan wajib militer.
“Jika aturan itu tidak dilaksanakan, maka kedua WNI ini akan dipenjarakan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya mengatakan, kedua WNI tersebut setelah diisolasi oleh prajurit TNI selama seminggu di Magelang, akhirnya dibebaskan dan dikembalikan ke Singapura.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2014 dikeluarkan pada 3 November 2014 yang digunakan sebagai payung hukum tiga kartu sakti Presiden Joko Widodo, dinilai melanggar aturan ketatanegaraan.
Menurut Prof Yusril Ihza Mahendara pakar hukum tata negara, pada 6 November 2014 lalu, bahwa Inpres dan keputusan presiden (Keppres)  itu bukanlah instrumen hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI.
Yusril juga menjelaskan pernyataanya itu, karena dalam aspek pandangan Yusril Inpres dan Keppres pernah digunakan di zaman Bung Karno dan Soeharto sebagai instrumen hukum. Tapi setelah reformasi, tidak digunakan lagi. 
Ditegaskannya, Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden, dan Keppres hanya untuk penetapan seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat.
Sebelumnya, pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani soal landasan hukum kartu sakti Jokowi akan dibuat melalui instruksi presiden (inpres) dan keputusan presiden (keppres) mendapat tanggapan dari Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Yusril, Puan jangan asal bicara kalau tidak paham tentang sesuatu. Yusril pun menyarankan agar Puan belajar mengelola negara dengan benar.
Dalam Inpres 7/2014, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada menteri dan lembaga terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan KIS, KIP dan KKS bagi keluarga kurang mampu, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Honing Sanny menjalani sidang perdana atas gugatannya terhadap rekannya sendiri, Andreas Hugo Pareira, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/11).
Selain Andreas, Honing juga menggugat Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. 
Pengacara Honing, Petrus Bala Pattyona mengatakan, gugatan kliennya terkait pemecatan DPP PDIP dan pergantian antar waktu (PAW) keanggotaan Honing sebagai anggota DPR kepada Andreas Hugo Pareira.
“Bapak Honing ini caleg terpilih dan sudah ditetapkan KPU, tapi tiba-tiba sebelum dilantik ada surat dari DPP PDIP yang minta agar Honing diganti dengan caleg nomor urut satu (Andreas Hugo Pareira),” kata dia kepada Aktual.co, sebelum jalannya persidangan, di Ruang Sidang Utama Prof H Oemar Seno Adji SH, di PN Jakarta Selatan.
Meski demikian, kata dia, Honing tetap dilantik, sementara DPP menegaskan agar Honing mematuhi kebijakan yang sudah diputuskan. Karena itulah kemudian Honing mengajukan gugatan ke PN Jaksel. 
“Atas keputusan itu, kita gugat kesini (PN Jaksel),” kata Petrus.

Artikel ini ditulis oleh: