Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali (SDA) menilai aneh terbitnya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Hamonangan Laoly terkait legalitas kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar di Surabaya versi Romahurmuziy (Romi).
“Jadi memang aneh tiba-tiba Menkuham mengeluarkan surat keputusan,” kata SDA di sela-sela persiapan acara mukatamar VIII PPP, di Jakarta (30/10). (Baca: Blunder SK Menkumham dalam Konflik PPP)
Menurut dia, muktamar yang digelar dengan tema Islah Nasional Untuk Rakyat ini, berdasarkan atas surat Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.
“Atas dasar surat (Dirjen AHU) itu mahkamah partai menindak lajuti dan majelis syariah juga menindak lanjuti, sehingga dalam rapat diputuskanlah muktamar digelar pada hari ini,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pimpinan DPR tandingan yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berpotensi menimbulkan kerusakan yang sangat serius.
Bahkan, kata dia, Manuver itu bisa menyeret pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke pusaran konflik yang berujung pada stagnasi jalannya pemerintahan mereka.  
“KIH memaksa Jokowi-JK untuk membuat pilihan yang sangat ekstrim, antara mengakui pimpinan DPR yang sah, atau mengakui pimpinan DPR illegal bentukan koalisi parpol pendukungnya,” kata Bambang melalui pesan singkat, Kamis (30/10).
Mengakui pimpinan DPR yang sah adalah sebuah keniscayaan konstitusional bagi Jokowi-JK. Sebaliknya, kata dia, Jokowi-JK bertindak inkonstitusional jika mengakui pimpinan DPR illegal bentukan KIH.
“Jokowi-JK bisa berkonflik dengan pimpinan DPR yang sah. Di situlah dilema bagi Jokowi-JK. Sebab, jika menolak mengakui pimpinan DPR ilegal, akan terjadi keretakan hubungan antara Jokowi-JK dengan parpol anggota KIH. Bahkan, bukan tidak mungkin Jokowi-JK pun terperangkap dalam konflik dengan partai-partai pendukungnya,” kata Bambang.
Wakil bendahara umum DPP Partai Golkar itu mengingatkan KIH untuk sadar jika Pemerintahan Jokowi-JK yang baru seumur jagung ini stagnan atau terhenti akibat konflik di DPR, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat serius.
Padahal, ada beberapa persoalan strategis yang harus segera ditangani Jokowi-JK. Misalnya, soal menipisnya stok BBM bersubsidi. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah harus bekerjasama dengan DPR.   
“Persoalannya, kapan KIH akan berhenti berulah?” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Banyak membantah. Hal tersebut dilakukan Presiden Direktur PT Kaltim Parna Indutri Artha Meris Simbolon ketika dimintai keterangan sebagai terdakwa atas kasus suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi.
Bantahan yang dilakukan Meris itu bermula ketika hakim yang diketuai oleh Syaiful Arif menanyainnya perihak pengajuan permohonan harga formula gas kepada SKK Migas yang merupakan lembaga yang dipimpin oleh Rudi Rubiandini.
“Tidak pernah. Hanya kepad kementerian ESDM,” kata Meris ketika diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (30/10).
Hakim pun kemudian mempertegas pernyataannya. Arief pun kembali menanyainya perihal pengajuan surat permohonan yang diajukan oleh perusahaanya. “Surat permohonan penyesuaian harga gas. Yang mengajukanPT KPI, yang tanda tangan Maria simbolon sebagai komisaris.”
“Saudara sebagai apa disitu?” Tanya hakim.
“Saya baru menjabat bulan Mei 2013,” jawab Meris
Dia mengaku, saat pengajuan surat dirinya ketika itu belum menjabat sebagai direktur. Ketika ditanya hakim, dari mana dia mengetahui hal tersebut. “Saya tahu semenjak saya tidak dapat berjualan amoniak,” kata dia.
Tak hanya membantah soal permohonan harga gas. Dia pun membantah telah melakukan suap kepada Rudi Rubiandini. Dia menganggap, dakwaan yang ditujunkan kepdanya merupakan tak benar. “Itu tidak benar,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby