Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melakukan rekontruksi kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan.

Rekontruksi tersebut dilakukan di sebuah rumah yang berada di kompleks perumahan Citra Gran Blok RC 3 Nomor 2, RT 05/RW 11, Cibubur, Jakarta Timur.

“Iya, di Cibubur,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha di Jakarta, Kamis (13/11).

Tersangka dalam kasus tersebut, kata Priharsa, yaitu Gubernur Riau Nonaktif Annas Maamun dan Gulat Medali Emas Manurung turut serta dalam rekonstruksi tersebut. Pagi ini pukul 08.00 WIB Annas tiba di Gedung KPK dengan memakai mobil tahanan.

“Saya mau rekonstruksi,” ujar Annas singkat sambil masuk ke Gedung KPK.

Kemudian Annas dan Gulat kembali dibawa petugas KPK masuk ke dalam mobil tahanan. Sekitar pukul 09.25 WIB mobil yang membawa dua tersangka dan tiga mobil tim KPK meninggalkan gedung KPK.

Penetapan Annas sebagai tersangka merupakan hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan Satgas KPK pada Kamis 25 September 2014 di kawasan Cibubur, Jakarta Timur.

Annas Maamun diduga menerima suap dari seorang pengusaha kelapa sawit Gulat Manurung senilai 156 ribu dolar Singapura dan Rp 500 juta atau setara dengan Rp 2 miliar. Uang itu diduga diberikan Gulat kepada Annas terkait perizinan lahan hutan dan ijon proyek lainnya.

Gulat mempunyai kebun kelapa sawit seluas 140 hektar yang masuk kedalam Hutan Tanaman Industri (HTI). Ia menginginkan kebun kelapa sawitnya diberikan izin untuk berubah wilayah.

Atas perbuatannya, Annas disangkakan pasal melanggar pasal 12 a atau 12 b atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan tersangka Gulatlt yang merupakan pihak pemberi suap, disangkakan pasal melanggar pasal 5 ayat 1 a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Kesepakatan damai antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen hingga kini belum menemukan titik temu pasca di gelarnya pertemuan antara perwakilan KIH dan KMP di rumah Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (12/11) kemarin.
Hal itu lantaran ada sejumlah point yang masih menjadi pertentangan antara kedua kubu tersebut. 
Adapun yang menjadi hambatan terjadinya perdamaian karena usulan dari KIH sendiri untuk merevisi UU MD 3 terutama pasal pasal 98 ayat 6,7, dan 8 belum terakomodir, dimana pasal tersebut mengatur tentang mekanisme pemilihan wakil ketua alat kelengkapan DPR.
“Ini mau kita ubah supaya lebih halus bunyinya,” kata Politisi PDIP Tubagus Hasanudin di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (13/11).
Selain itu, pasal lain yang diusulkan diubah adalah terkait digelarnya rapat kerja DPR dengan mitra kerjanya, karena pasal tersebut dinilai lebih kearah sistem parlementer ketimbang sistem presidensil yang kita anut sesuai dengan konstitusi.
Berikut pasal di UU MD3 yang menjadi perdebatan antara KIH dan KMP;
Pasal 98
Ayat (6)Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah
Ayat (7)Dalam hal pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), komisi dapat mengusulkan penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota mengajukan pertanyaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (8)DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
Laporan: Dedy Kusnaedi

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sidang Paripurna DPR dengan agenda penerimaan penyerahan nama anggota alat kelengkapan DPR dari empat fraksi yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dinyatakan batal digelar.
Hal itu lantaran sejumlah kesepakatan antara KIH dengan Koalisi Merah Putih (KMP) belum menemui titik temu.
“Daripada nanti kalau paripurna hanya tidak jelas saja, lebih baik ditunda. Seharusnya 21 unsur pimpinan yang diberikan kepada KIH diperjelas, kemudian ada beberapa pasal di UU MD3 yang akan kami ubah,” kata  Politikus PDIP Tubagus Hasanuddin di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (13/11).
Lebih lanjut Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini mengatakan, KIH masih ingin merevisi UU MD3 terutama pasal 98 ayat 6,7, dan 8. Dimana pasal tersebut mengatur tentang mekanisme pemilihan wakil ketua alat kelengkapan DPR. 
“Ini mau kita ubah supaya lebih halus bunyinya,” kata dia.
Selain itu juga, kata Hasanudin, ada pasal lain yang diusulkan diubah adalah terkait digelarnya rapat kerja DPR dengan mitra kerjanya, karena pasal tersebut dinilai lebih kerarah sistem parlementer ketimbang sistem presidensial yang kita anut sesuai dengan konstitusil. 
Rencananya, kata dia, siang nanti akan digelar rapat pimpinan DPR.
Laporan: Dedy Kusnaedi

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan ketua umum PPP Suryadharma Ali menyambangi Bareskrim Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (13/11) sekitar pukul 11.00 WIB.
Bekas Menteri Agama itu, tiba dengan mengenakan pakaian batik lengan panjang bermotif bunga berwarna hijau. Pria yang akrab disapa SDA begitu mendatangi markas Komjen Suhardi Alius itu ditemani dua orang pengacara menggunakan Mobil Lexus SUV bernomor polisi B 265 RK.
Namun, dirinya enggan berkomentar banyak saat ditanya sejumlah awak media yang menghampirinya. SDA mengaku cuma ingin bertandang ke Mabes Polri. “Biasa bertamu saja,” kata SDA kepada awak media di lokasi.
Saat dicecar awak media ihwal kunjungannya terkait rencana kubunya melaporkan kubu Romahurmuzi mengenai acara Muktamar PPP yang di selenggarakan di Surabaya, pertengahan Oktober silam, dia hanya senyum sumringah.
Sembari menuju ruang penyidik Bareskrim, SDA meminta awak media bersabar kabar perihal kunjungannya tersebut. “Nanti saja ya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby